Transformasi Produk Untuk Meningkatkan Potensi Ekonomi KIK di Daerah

Padang - Kekayaan intelektual komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual (KI) yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis bagi kemajuan masyarakat adat. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus lebih ditingkatkan.

"Pemanfaatan KIK untuk mendorong perekonomian masyarakat setempat dapat ditingkatkan dengan melakukan transformasi pada produk. Misalnya produk makanan khas dikemas dalam bentuk kemasan sebagai oleh-oleh yang dapat dibeli para turis," ujar Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Daulat P. Silitonga dalam acara Promosi dan Diseminasi KIK di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis, 27 Januari 2022.

Pada dasarnya KIK terbagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Karena lingkupnya yang sangat luas, potensi KIK di setiap daerah tentunya sangat besar.

Pada kesempatan tersebut Daulat juga menjelaskan contoh pemanfaatan KIK bagi masyarakat adat di Sumatera Barat.

"Produk Kawa Daun (daun kopi lokal), Teh Talua, dan baju adat pengantin dapat ditransformasikan produknya. Misalnya, baju adat pengantin dapat dibuka untuk persewaan sehingga memberikan manfaat ekonomi," jelasnya.

Sedangkan untuk indikasi geografis, Sumatera Barat memiliki beberapa potensi produk, seperti Padi Lampai Kuning, Batu Lumuik Sungai Dareh, dan Ikan Bilih.

Di sisi lain, untuk mendukung pemanfaatan KIK di daerah, DJKI telah menginisiasi pembangunan pusat data KIK yang dapat diakses melalui laman kik.dgip.go.id.

"Pencatatan di DJKI dititikberatkan pada nilai ekonomi yang terdapat dalam KIK. Jika terjadi sengketa atau ada pihak lain yang mau memanfaatkan nilai ekonomi di dalamnya, pencatatan ini sebagai bukti bahwa KIK ini adalah milik kita," tutur Daulat.

Selain sebagai bukti kepemilikan KIK, inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan terkait KIK serta sebagai referensi pengembangan KIK ke depan. Tujuan lain adalah sebagai peringatan untuk negara lain yang ingin melakukan pembajakan bahwa Indonesia punya kedaulatan atas KI Komunal.

Sebagai informasi, per 22 November 2021, sebanyak 14.042 data integrasi KIK sudah terkumpul dari berbagai kementerian/lembaga, yaitu sebanyak 1.027 data dari DJKI; 1.117 data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 4.469 data dari Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian; serta 7.429 data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. (SYL/DIT)


TAGS

#KIK

LIPUTAN TERKAIT

Gelar Yasonna Mendengar, DJKI Bertemu Walikota Surakarta

DJKI mengajak Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan event Yasonna Mendengar yang merupakan salah satu program unggulan DJKI di tahun 2022.


25 Mei 2022

Roving Seminar Kekayaan Intelektual akan Sambangi Yogyakarta

Roving Seminar Kekayaan Intelektual sebagai salah satu program unggulan Kementerian Hukum dan HAM akan hadir di Yogyakarta.

25 Mei 2022

Tips untuk Menghindari Penyerobotan Nama Domain dari Merek Usaha

Penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dan nama domain untuk kematangan bisnisnya.

25 Mei 2022

Selengkapnya