Tips untuk Menghindari Penyerobotan Nama Domain dari Merek Usaha

Jakarta - Era digital telah mendisrupsi cara membangun nilai suatu merek. Kesadaran akan suatu merek sebagai salah satu elemen penting dari merek dapat dilakukan dengan proses yang lebih cepat melalui platform digital, mulai dari website, marketplace, bahkan media sosial. 


Hadirnya platform e-commerce atau marketplace menjadi kanal yang tidak dapat dilewatkan. Berbagai fitur yang disajikan, seperti pencarian serta pemberian rating dan review, memberikan nilai yang sangat penting bagi merek. Karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dan nama domain untuk kematangan bisnisnya. 

“Merek dengan nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat karena pastinya pemilik merek akan menggunakan nama domain sebagai mereknya dalam kegiatan berbisnis di internet,” tutur Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua pada Webinar ‘Pentingnya Pendaftaran Merek dan Nama Domain untuk Kematangan Bisnis’ Rabu, 25 Mei 2022. 

Dengan kata lain, nama domain berfungsi sebagai pengidentifikasi informasi di internet serta dapat juga digunakan sebagai pengidentifikasi bisnis atau suatu merek di internet. 

Oleh karena itu, pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menjadi hal penting. Setelah itu, amankan nama domain yang sesuai dengan merek terdaftar melalui Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Tujuannya agar nama merek dan logo terdaftar serta domain pengusaha tidak diserobot (cybersquatted) oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dari usaha.

Penggunaan domain lokal dengan nama domain .id (dot id) ini dinilai dapat meminimalisir pola serangan siber dengan penyerobotan nama domain yang tengah marak belakangan ini. Di Indonesia, nama domain .id merupakan nama domain berkode negara Indonesia yang memiliki independensi  pengaturan dibandingkan dengan jenis sama domain yang generik. 

Pada cybersquatting, penjahat siber membuat domain dengan menggunakan nama yang mirip atau mendekati domain brand - brand terkemuka dengan tujuan mengambil keuntungan atau pun menipu pengguna yang melakukan kesalahan akibat ketidakcermatan dalam mengenali nama domain yang seharusnya.




“Tujuan squatting domain adalah untuk mengelabui para pengguna internet agar percaya bahwa brand yang sesungguhnya sedang mereka cari, misalnya Netflix, ditemukan memiliki domain berbahaya netflix-payments[.]com yang mirip dengan domain aslinya,” ujar Kepala Operator Registrasi PANDI Dwi Widyastuti. 

Merujuk kepada data permohonan merek untuk nama domain .id, diketahui bahwa hingga saat ini terdapat 2.153 permohonan merek yang diajukan dengan nama domain .id.

“Pada tahun 2020 terdapat 341 permohonan merek .id (dot id) dan meningkat di tahun 2021 yaitu sebanyak 498. Di tahun berjalan hingga bulan Mei 2022 sudah diajukan merek .id sebanyak 175  permohonan merek,” ungkap Kurniaman. 

Menurutnya, hal tersebut menunjukan tren peningkatan permintaan pelindungan kekayaan intelektual (KI) khususnya merek untuk nama domain internet di DJKI. Hal ini dapat mengindikasi bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya nama domain internet diberikan pelindungan merek telah meningkat. 



“Untuk para pelaku usaha, sebelum membesarkan mereknya agar lakukan terlebih dahulu riset dan perhatikan hal - hal penting ketika akan mengajukan pendaftaran merek agar mereknya tidak ditolak,” tutur Koordinator Permohonan dan Publikasi Adel Chandra. 


Adel melanjutkan bahwa pendaftaran merek dan penggunaan nama domain .id untuk kelangsungan bisnis juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen jika dibandingkan dengan penggunaan domain .com (dot com). (ver//kad)


TAGS

#Merek #DJKI

LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek

Persaingan usaha di dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang lazim dialami oleh para pelaku usaha. Terkadang persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, salah satunya dengan mendompleng merek pihak lain. Maka apabila ini terjadi, sengketa merek pun tidak terelakkan.


24 Juni 2022

Selengkapnya