Tingkatkan Penegakan Hukum KI, IP Task Force Indonesia Ditawari Bantuan Pelatihan oleh Kadin Inggris
Jakarta - Satuan Tugas Operasi Penanggulangan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Indonesia (IP Task Force) mendapat tawaran bantuan pelatihan terkait penanganan peredaran barang palsu di platform online atau e-commerce dari Kamar Dagang Inggris di Indonesia (BritCham).
“Tentunya kita menyambut baik tawaran mereka,” kata Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Ahmad Rifadi usai pertemuan virtual IP Task Force dengan BritCham Indonesia, Jumat, 26 Agustus 2022.
Diketahui, IP Task Force merupakan badan penegak hukum dari kementerian lembaga terkait yang terdiri dari DJKI Kementerian Hukum dan HAM; Bareskrim Polri; Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Ahmad Rifadi menyampaikan bahwa tawaran tersebut berawal dari pihak BritCham Indonesia yang menanyakan tugas dan progres yang telah dilakukan oleh IP Task Force.
Lantas, dari pihak DJKI yang mewakili IP Task Force mengungkapkan kendala dalam menangani penegakan hukum dari peredaran barang palsu yang banyak di jual platform online, seperti Tokopedia.
“Kita menyampaikan juga salah satu kesulitan kita dalam melakukan penegakan hukum online ini adalah kita perlu meningkatkan kemampuan investigator atau kemampuan penyidik,” ucap Rifadi yang mewakili Direktur Penyidikan Penyelesaian Sengketa.
Bantuan yang BritCham Indonesia tarawan berupa workshop ataupun pelatihan secara spesifik terkait penegakan hukum kekayaan intelektual pada produk yang dijual di e-commerce.
“Dalam rangka melakukan penanganan terhadap peredaran barang palsu di marketplace online, perlu ditingkatkan kemampuan investigator dalam menemukan pelakunya dan bagaimana cara mengatasinya,” ungkap Rifadi.
“Tentunya kita menyambut baik tawaran mereka,” kata Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Ahmad Rifadi usai pertemuan virtual IP Task Force dengan BritCham Indonesia, Jumat, 26 Agustus 2022.
Diketahui, IP Task Force merupakan badan penegak hukum dari kementerian lembaga terkait yang terdiri dari DJKI Kementerian Hukum dan HAM; Bareskrim Polri; Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; Ditjen Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Ahmad Rifadi menyampaikan bahwa tawaran tersebut berawal dari pihak BritCham Indonesia yang menanyakan tugas dan progres yang telah dilakukan oleh IP Task Force.
Lantas, dari pihak DJKI yang mewakili IP Task Force mengungkapkan kendala dalam menangani penegakan hukum dari peredaran barang palsu yang banyak di jual platform online, seperti Tokopedia.
“Kita menyampaikan juga salah satu kesulitan kita dalam melakukan penegakan hukum online ini adalah kita perlu meningkatkan kemampuan investigator atau kemampuan penyidik,” ucap Rifadi yang mewakili Direktur Penyidikan Penyelesaian Sengketa.
Bantuan yang BritCham Indonesia tarawan berupa workshop ataupun pelatihan secara spesifik terkait penegakan hukum kekayaan intelektual pada produk yang dijual di e-commerce.
“Dalam rangka melakukan penanganan terhadap peredaran barang palsu di marketplace online, perlu ditingkatkan kemampuan investigator dalam menemukan pelakunya dan bagaimana cara mengatasinya,” ungkap Rifadi.
LIPUTAN TERKAIT
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Jakarta - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senantiasa menjunjung tinggi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di lingkungan DJKI pada Selasa, 16 April 2024, di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Untuk mengawali kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal secara hybrid yang dilaksanakan pada Senin, 16 April 2024 di Lapangan Upacara Kemenkumham Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
