Tenun Ikat Tanimbar dan Tarian Maku-Maku Asal Maluku Dicatatkan Sebagai KIK

Tanimbar - Sebanyak lima motif Tenun Ikat Tanimbar dan Tarian Maku-Maku dicatatkan sebagai salah satu kekayaan intelektual komunal (KIK) dari Provinsi Maluku. Kedua KIK ini termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional yang harus terus dilestarikan dan juga memiliki nilai ekonomi.

"KIK merupakan prioritas nasional. Tahun ini DJKI mengemban amanat pemanfaatan ekonomi KIK yg memiliki nilai ekonomi," jelas Subkoordinator Inventarisasi KIK dan Perpustakaan Laina Sumarlina pada 17 Januari 2022 di Kantor Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Laina melanjutkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah membuat tim untuk menindaklanjuti hasil penyusunan peta potensi ekonomi KIK.

"Peta potensi ekonomi KIK yang telah disusun pada tahun 2022 ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengetahui pemanfaatan ekonomi KIK di daerahnya," tambahnya.

Selain tenun dan tarian, didapatkan juga beberapa potensi indikasi geografis, seperti Sukun Tenga-Tenga, Kayu Hitam, dan Patung Tumbur.

Pada kesempatan ini, DJKI bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Maluku melakukan kegiatan pendampingan KIK pada tanggal 16 s.d 18 Januari 2023 di wilayah Maluku, tepatnya di Saumlaki dan Ambon.

Dari hasil pendampingan didapatkan data 47 motif asli Tenun Ikat Tanimbar serta survei mengenai manfaat ekonomi dari pengembangan dan pelestarian kain tenun tersebut.

Selain itu, turut disepakati bahwa koordinasi akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Provinsi Maluku.

“Kami mendukung inventarisasi KIK ditandai dengan diserahkannya buku analisis konteks pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional kepada perwakilan DJKI," ujar Kepala Subbagian Umum BPK Wilayah XX Provinsi Maluku Stenli R. Loupatty.

Buku analisis konteks pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar peninjauan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional Provinsi Maluku yang termasuk ke dalam KIK. 

“Besar harapan kami agar proses ini tidak hanya berakhir di inventarisasi, tetapi juga berlanjut terhadap keberlangsungan, kelestarian, dan promosi KIK yg ada di Provinsi Maluku,” pungkasnya. (syl/kad)



LIPUTAN TERKAIT

Temui Pelaku UMKM Pulau Nias, DJKI Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual

Nias - Pemerintah saat ini sangat mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat berkembang. Salah satu dukungan pemerintah yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pelindungan hukum atas kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki pelaku UMKM. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya meningkatkan pemahaman akan pentingnya melindungi KI kepada masyarakat dengan menggelar program bertajuk “DJKI Mendengar” .

Jumat, 3 Februari 2023

DJKI, USPTO, dan HSI Rencanakan Kerja Sama yang Lebih Erat Lagi

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menjamu makan malam perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta, USPTO, dan HSI. Pada makan malam ini Anom mewakili DJKI mengucapkan terima kasih atas workshop yang telah diberikan guna meningkatkan kompetensi para penegak hukum di bidang kekayaan intelektual

Kamis, 2 Februari 2023

DJKI dan ERIA Bertemu Untuk Bahas Kerja Sama

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Yasmon melakukan pertemuan dengan Director General for Research and Policy Design Administration Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Toru Furuichi di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa, 31 Januari 2023.

Selasa, 31 Januari 2023

Selengkapnya