Tari Soreng Hingga Dawet Ireng Sah Jadi Kekayaan Intelektual Komunal Daerah Jawa Tengah

Semarang - Beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah telah secara resmi mengantongi enam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) baru pada Selasa, 21 Juni 2022. Jumlah ini menambah 17 KIK yang sudah terdaftar sebelumnya.

Surat Pencatatan KIK yang baru saja didapat antara lain Begalan (Ekspresi Budaya Tradisional atau EBT) dan Nini cowongan (EBT) untuk Kabupaten Purworejo, Tari Soreng (EBT) dan Tari Topeng Ireng (EBT) untuk Kabupaten Magelang. Sementara itu, Tari Dolalak (EBT) dan Dawet Ireng (PT) diberikan untuk Kabupaten Banyumas.



“Selamat atas pencatatan KIK yang diterima. Mari kita lihat produk apa lagi yang menonjol lalu daftarkan sehingga tidak diklaim oleh negara lain,” ujar Fajar B. S. Lase, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital, setelah menyerahkan surat pencatatan pada masing-masing kepala daerah yang hadir di Gedung Weekamer, Semarang, Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan bahwa KIK memang tidak hanya berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Inventarisasi dan pendaftarannya juga akan meningkatkan harkat martabat masyarakat daerah di mata dunia.

Dia juga menyarankan pemerintah Jawa Tengah untuk mengambil hal positif dari daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah (perda) khusus terkait pelindungan KI. Dia yakin peraturan tersebut dapat mengakselerasi lebih jauh kesejateraan dan peningkatan ekonomi daerah.

“Di daerah lain bisa membuat perda yang dapat difungsikan sebagai rujukan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk melakukan inventarisasi KI individu maupun komunal. Jadi, bersama-sama bisa melihat produk apa saja yang bisa dikapitalisasi agar bisa memajukan daerah,” imbuhnya. 

Pada acara yang sama, Fajar dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin menyerahkan Piagam Apresiasi Peduli KI kepada Boyamin Saiman, Bupati Temanggung, Walikota Kota Semarang, dan Gubernur Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menerima penghargaan atas kepeduliannya terhadap KI di Jateng. Ganjar dinilai telah memudahkan dan memfasilitasi pendaftaran KI.

“Kami berterima kasih atas diberikannya penghargaan ini dan juga pencatatan KIK. Semoga dapat memberikan motivasi agar lebih banyak lagi KI yang terdaftar,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yulianto Prabowo yang hadir mewakili Ganjar.

Selain itu,  Boyamin Saiman menerima penghargaan atas peran aktifnya sebagai pelestari budaya karya Ki Narto Sabdo. Sebagai pelestari budaya, dia berharap lebih banyak lagi budaya Jateng yang dicatatkan atau didaftarkan agar tetap ada di tengah masyarakat.



“Saya dan ahli waris Ki Narto Sabdo ingin melestarikan karya-karya beliau, namun bukan untuk menuntut orang-orang yang ingin berkreasi dari karyanya. Kami persilakan teman-teman yang ingin menggunakan, kami tidak akan melarang,” ujarnya.

Selain penyerahan surat pencatatan KIK, Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng juga melaksanakan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri Kudus, Institut Seni Indonesia Surakarta, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Walikota Tegal, dan Banyumas untuk pemajuan kekayaan intelektual di Jateng. (kad/syl)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Dorong Peningkatan Indikasi Geografis NTT Terdaftar melalui Geographical Indication Drafting Camp

Kupang - Dalam rangka mengimplementasikan program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Tahun 2023, khususnya untuk meningkatkan jumlah kekayaan intelektual (KI) nasional, DJKI menggelar Geographical Indication Drafting Camp di Nusa Tenggara Timur.

Senin, 22 Mei 2023

Sulawesi Selatan Miliki 240 KIK Tercatat di DJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) dalam rangka pemanfaatan KIK yang memiliki nilai ekonomi, pada tanggal 12 s.d 13 April 2023.

Jumat, 14 April 2023

DJKI Lakukan Evaluasi dan Monitoring Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Madura

Madura - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) selama dua hari dari tanggal 1-2 Maret 2023.

Jumat, 3 Maret 2023

Selengkapnya