Stafsus Menkumham Fajar Lase Ajak Pelaku UMKM Melek Kekayaan Intelektual dan Teknologi

Siak - Pesatnya perkembangan zaman di era modern dan digitalisasi membuat pelaku usaha maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mana menjadi salah satu penyokong pertumbuhan perekonomian di Indonesia, harus memutar otak agar dapat menjual produk - produknya supaya dapat menyesuaikan dengan kemajuan dibidang teknologi pada saat ini.

Di samping itu juga perlunya mendaftarkan atau pun mencatatkan Kekayaan Intelektual (KI) dapat memberikan dampak lebih dari segi ekonomi maupun dapat menjadi payung hukum bagi para pelaku usaha tersebut.

Oleh karena itu, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Fajar Lase memberikan pembekalan kepada masyarakat dan pelaku UMKM terkait pelindungan KI dasar dan hal-hal yang harus dilakukan di zaman teknologi saat ini melalui kegiatan Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual dengan tema Menumbuhkan Nilai Ekonomi Generasi Muda di Era Digital pada Kamis, 6 Oktober 2022 di Hotel Grand Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 

"Bapak dan ibu yang hadir pada hari ini hampir 70% merupakan generasi milenial yang artinya teknologi sudah ada diantara kita yang mana harus kita manfaatkan dengan baik, begitu juga dengan pelindungan Kekayaan Intelektualnya. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk menjadi semakin baik dalam hal memasarkan produk kita,” ucap Fajar Lase.

“Di era kemajuan teknologi industri dan digital pada saat ini, semuanya sudah serba online. Berbelanja pun kini dapat dilakukan secara online melalui e-commerce, hal inilah yang harus kita terapkan pada usaha  kita. Jika kita tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi, kita hanya akan tergerus oleh zaman,” lanjut Fajar Lase.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa pelaku usaha tidak harus memiliki toko offline, namun dengan menggunakan teknologi kita dapat membuka toko online.  Misalnya melalui media sosial maupun e-commerce, kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk toko offline. Adapun dengan catatan kita juga harus memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya KI untuk didaftarkan atau dicatatkan.

“Kekayaan Intelektual sangat berdampak besar bagi para pelaku usaha, karena KI dapat meningkatkan nilai ekonomi dari suatu barang dan jasa. Sebagai contoh jika Ibu menjual produk dengan packaging polos tanpa nama merek, diibandingkan dengan Ibu menjual produk dengan nama merek dan packaging yang inovatif dan kreatif  tentu harganya juga berbeda. Akan lebih mahal harga jualnya tentunya,” kata Fajar Lase. 

Di kesempatan yang sama, Asisten I Bupati Kabupaten Siak Fauzi Azni menyampaikan bahwa KI bisa memberikan kepastian untuk kreasi maupun inovasi hasil olah pikir yang dibuat oleh masyarakat  bisa diakui dan dilindungi.

“Produk KI kita harus daftarkan agar terlindungi oleh hukum dan tidak di klaim atau pun ditiru oleh orang lain. Sekarang mungkin belum terlalu menguntungkan kita tetapi kedepannya akan untung dari segi finansialnya jika KI-nya terlindungi,” pungkas Fauzi.

Sejalan dengan Asisten I Bupati, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Riau Jahari Sitepu sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini, dengan banyaknya kepemilikan KI maka akan menambah motivasi masyarakat di Kabupaten Siak untuk terus berinovasi. Hal  ini tentu saja akan berimbas pada bertambahnya penghasilan dan untuk meningkatkan perekonomian daerah. 

Sebagai informasi, untuk saat ini Kanwil Kemenkumham Riau telah menerima permohonan KI kurang lebih berjumlah 1351 permohonan. Diantaranya 541 permohonan merek, 15 permohonan paten, 1 desain industri, dan 794 permohonan hak cipta. Jumlah ini bisa bertambah seiring minat masyarakat yang sudah lebih mengenal KI dan sadar akan pentingnya pelindungan KI.

Pada kesempatan ini juga telah diserahkan 2 sertifikat merek kepada pelaku UMKM yaitu produk kue dengan nama merek Dapur Mama Nizam dan produk kosmetik dengan nama merek Glow Lestari. (MCC/VER)



LIPUTAN TERKAIT

Program DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) akan bersinergi dalam mendorong terciptanya one village one brand pada 2023. Kedua pihak ingin mendorong desa-desa memiliki merek lokal yang berpotensi bernilai tinggi untuk dipasarkan secara nasional maupun global.

Kamis, 24 November 2022

Yasonna Serahkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 untuk DJKI

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyerahkan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mewakili penerimaan sertifikat tersebut. 

Rabu, 23 November 2022

Manfaat Pelindungan KIK dan IG Bagi Masyarakat Lokal

Pelindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan indikasi geografis (IG) salah satunya bermanfaat sebagai alat pemberdayaan dan pelindungan atas produk dari suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster pada kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual hari kedua pada Selasa, 22 November 2022 di Jakarta.

Selasa, 22 November 2022

Selengkapnya