Serius Cegah Pembajakan Software, DJKI Sidak RTC Bali

Denpasar – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui unit Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual (KI) melakukan konsolidasi pencegahan pelanggaran KI di Pusat Penjualan Komputer Rimo Trade Centre (RTC) Bali, Rabu (19/6/2019).

Menurut Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan, Ronald S. Lumbuun, hal ini dilakukakan sebagai upaya penegakkan hukum untuk memajukan KI. Karena masih banyaknya penggunaan perangkat lunak (software) tidak berlisensi alias bajakan di Indonesia. 

β€œIni sebagai salah satu representasi kehadiran DJKI dalam melakukan pencegahan pelanggaran KI,” ujar Irbar.

Dalam kegiatan ini Kepala Seksi Pencegahan DJKI, Anang Pratama memberikan pengarahan kepada pengelola gedung dan para pemilik toko perangkat komputer di RTC perihal pelarangan menjual software bajakan yang dilanjutkan dengan penempelan label pelarangan menjual barang bajakan di sejumlah tempat.

Selain melanggar hukum, penggunaan software bajakan beresiko besar terkena serangan siber, semisal virus malware. Selain itu maraknya peredaran barang bajakan dapat menghambat pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal untuk berinvestasi di Indonesia.

Saat ini Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil KI dan aparat penegak hukum lainnya tidak dapat menindak secara langsung pelanggaran KI, tanpa adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini sesuai regulasi tentang KI yang diatur di dalam Undang-undang (UU) seperti pada UU No. 28 Tahun 2014, UU No.13 Tahun 2016, dan UU No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan langkah hukum tindak pidana KI saat ini bersifat delik aduan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah aktif melakukan berbagai hal dalam mengurangi penggunaan software tidak berlisensi yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, himbauan masyarakat, edukasi serta membuka ruang untuk penegakkan hukum, di mana masyarakat dapat melakukan pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014.

Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong pengelola gedung pusat perdagangan untuk peka dan bersikap tegas terhadap toko yang menjual barang yang melanggar kekayaan intelektual, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menghargai hak cipta orang lain dengan menjual barang yang berlisensi.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari BSA The Software Alliance tahun 2017 bahwa rata-rata penggunaan software tidak berlisensi di Asia Pasifik adalah 57 persen.

Penulis: KAD
Editor: AMH


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Gelar Bimbingan Teknis Guna Menguatkan Dasar-Dasar Kekayaan Intelektual Pegawai

Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme para pegawai, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Dasar – Dasar Kekayaan Intelektual (KI) yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juli 2022 bertempat di di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali.

5 Juli 2022

Maksimalkan Kinerja Pemeriksa Paten, Merek, dan Desain Industri, DJKI Gelar Penghitungan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaannya, tugas JFT didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri, di mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

5 Juli 2022

Wujudkan Sistem Proses Bisnis Permohonan Paten yang Cepat, Efektif, dan Efisien. DJKI Gelar pembahasan dengan Pakar Terkait Penyelesaian Data Paten


Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menggelar kegiatan pembahasan dengan pakar terkait penyelesaian data paten pada tanggal 5 s.d 8 Juli 2022 di Hotel Le Meridien, Jakarta. 

Dalam sambutannya, Dede Mia Yusanti selaku Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual menyampaikan bahwa perlu adanya koordinasi antar lini demi mewujudkan sistem proses bisnis permohonan paten yang cepat, efektif, dan efisien. 


5 Juli 2022

Selengkapnya