Sengketa Merek GoTo: DJKI Tunggu Putusan Pengadilan

Jakarta - PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia digugat senilai Rp 2,08 triliun atas sengketa merek GoTo oleh PT Terbit Financial Technology.


Penggunaan merek GoTo dituding melanggar hak penggunaan merek milik PT Terbit Financial Technology yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak 10 Maret 2020 hingga 10 tahun ke depan. Gugatan tersebut saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Merek Agung Indriyanto mengatakan bahwa gugatan ganti rugi tersebut bisa diajukan oleh pemilik merek terdaftar jika ada pihak lain yang menggunakan merek serupa.

"Gugatan yang diajukan sejauh ini hanya untuk klausul ganti rugi. Prosesnya ada di tingkat pengadilan. DJKI tidak terlibat dan akan melaksanakan sesuai putusan pengadilan,” ujar Agung dalam wawancara pada Selasa, 9 November 2021. 

Apabila nantinya pengadilan memutuskan untuk memenangkan pihak penggugat, Agung berpendapat bahwa kemungkinan ada pembayaran ganti rugi. Namun untuk kejelasannya tetap harus dilihat dari konteks gugatan tersebut.

“Saat ini masih terlalu prematur membahas lebih jauh terkait penyelesaian masalah GoTo dan DJKI masih menunggu putusan pengadilan,” kata Agung. 

Sebelumnya, kasus sengketa merek juga pernah terjadi antara pemilik merek "Geprek Bensu" dengan merek "I Am Geprek Bensu" yang berujung dengan penghapusan salah satu merek tersebut. 

Untuk menghindari kasus serupa terjadi, Agung mengimbau para pelaku usaha untuk terlebih dulu mendaftarkan mereknya sebelum melakukan peluncuran produk ke pasar. Merek memiliki peran yang vital sebagai identitas dan hak kepemilikannya bersifat eksklusif, yaitu diberikan secara langsung oleh negara kepada pemilik merek. 

Kendati demikian, Agung menjelaskan bahwa sebuah nama merek yang sama boleh digunakan apabila dimiliki oleh pemilik usaha yang jenis barang atau jasanya berbeda. 

"Sebelum mengajukan permohonan merek, sebaiknya pemohon melakukan penelusuran untuk melihat apakah ada merek serupa yang sudah terdaftar agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari," jelas Agung.

Untuk dapat melakukan penelusuran, pemohon dapat mengakses pangkalan data kekayaan intelektual (KI) pada laman situs resmi, yaitu pdki-indonesia.dgip.go.id. Berbagai informasi terkait KI lainnya juga bisa diakses melalui akun media sosial DJKI. (SYL/KAD)


TAGS

#Merek

LIPUTAN TERKAIT

Temui Pelaku UMKM Pulau Nias, DJKI Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual

Nias - Pemerintah saat ini sangat mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat berkembang. Salah satu dukungan pemerintah yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pelindungan hukum atas kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki pelaku UMKM. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya meningkatkan pemahaman akan pentingnya melindungi KI kepada masyarakat dengan menggelar program bertajuk “DJKI Mendengar” .

Jumat, 3 Februari 2023

DJKI, USPTO, dan HSI Rencanakan Kerja Sama yang Lebih Erat Lagi

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menjamu makan malam perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta, USPTO, dan HSI. Pada makan malam ini Anom mewakili DJKI mengucapkan terima kasih atas workshop yang telah diberikan guna meningkatkan kompetensi para penegak hukum di bidang kekayaan intelektual

Kamis, 2 Februari 2023

DJKI dan ERIA Bertemu Untuk Bahas Kerja Sama

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Yasmon melakukan pertemuan dengan Director General for Research and Policy Design Administration Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Toru Furuichi di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa, 31 Januari 2023.

Selasa, 31 Januari 2023

Selengkapnya