Sadar Lindungi Kekayaan Intelektual, UMKM Berpotensi Menjadi Usaha Berskala Besar

Bandung - Demi meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pada Kamis, (17/06/21) di Hotel Mercure Bandung City Centre. 

Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Daulat P. Silitonga mengatakan ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di mana kreativitas menjadi aset utama yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

“Ekonomi kreatif bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kreasi yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Daulat.

Terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dengan adanya situs belanja elektronik atau e-commerce, hal ini membuat pasar dunia menjadi pasar yang tidak terbatas. 

“Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan teknologi dan inovasi ini tentunya tidak terlepas dari sistem pelindungan kekayaan intelektual,” ucap Daulat.

UMKM diyakini memiliki potensi untuk berkembang hingga menjadi bisnis skala besar, hal ini merupakan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk dapat mengembangkan usaha mereka yang tentunya akan bernilai strategis bagi kemajuan ekonomi suatu negara.

Dengan begitu, pendaftaran KI contohnya merek menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai alat promosi, tanda pengenal produk, dan mendongkrak nilai jual aset perusahaan. 

“Pelindungan KI ini berfungsi untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi konsumen agar tidak keliru membeli produk,” jelasnya. 

Oleh karena itu, Daulat berharap kegiatan diseminasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap KI dan dapat memotivasi untuk lebih berkarya dan berinovasi dan tidak lupa untuk mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke DJKI Kemenkumham.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan AKHKI Bahas Peraturan Pemerintah tentang Konsultan KI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) dengan stakeholder di Hotel Shangri-La Jakarta pada Kamis, 25 November 2021. Pada FGD ini dibahas mengenai PP No 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

25 November 2021

KUMHAM PR SUMMIT 2021: Adaptasi adalah Kunci dalam Pemberian Layanan Publik

Jakarta - Dalam memberikan layanan informasi dan aduan kepada masyarakat, hubungan masyarakat (humas) sebagai penyedia layanan harus tanggap pada perubahan teknologi informasi.

24 November 2021

DJKI dan Badan Litbang TNI Bangun Sinergitas dalam Bidang Kekayaan Intelektual

Penelitian dan pengembangan dalam tubuh TNI sangat diperlukan untuk meningkatkan kekuatan dan keamanan negara. 

24 November 2021

Selengkapnya