Sadar Akan Pentingnya Kekayaan Intelektual, Pembajakan Film Menurun

Jakarta - Digital Economy and Cybersecurity Officer U.S. Embassy Jakarta Tamra Hackett Greig mengutarakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sudah banyak sadar akan pentingnya kekayaan intelektual, hal ini dilihat dari menurunnya tingkat angka pembajakan khususnya pada bidang film. 

"Saat ini pembajakan pada film yang di Indonesia sudah menurun, ini merupakan tanda yang baik" ungkap Tamra.





Terkait hal tersebut, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) saat ini memang telah secara terus menerus berupaya menggelar sosialisasi dan diseminasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya KI dan mendukung karya lokal.


"Tahun 2016, Indonesia telah mengizinkan investasi asing langsung untuk produksi film maupun pertunjukan seni," tambah Anom.




Namun menurut Tamra, masih ada peraturan yang memberatkan sineas asing. Pada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman jika diterapkan, terkait pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.


“Hal ini cukup membatasi film internasional yang akan masuk ke Indonesia dengan adanya aturan tersebut,” tutur Tamra.


Menurut Anom, dengan adanya aturan tersebut tidak akan merugikan negara manapun karena hal ini akan meningkatkan kreativitas karya para produser Indonesia. 


“Oleh karena itu kita akan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan KI,” tegas Anom.


Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan kunjungan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diterima langsung oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada Senin, 25 April 2022 di kantor DJKI, Jakarta. (ver/kad)


LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek

Persaingan usaha di dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang lazim dialami oleh para pelaku usaha. Terkadang persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, salah satunya dengan mendompleng merek pihak lain. Maka apabila ini terjadi, sengketa merek pun tidak terelakkan.


24 Juni 2022

Selengkapnya