Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham untuk Kinerja Semakin PASTI
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak seluruh pejabat dan pegawai Kemenkumham untuk tetap menjaga komitmen, disiplin, dan mengedepankan sinergi serta kolaborasi untuk mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan Berakhlak.
“Refleksi akhir tahun ini adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kemenkumham selama tahun anggaran 2021,” ujar Yasonna pada Rabu, 29 Desember 2021 di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran unit utama, 33 kantor wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dari Sabang hingga Merauke secara langsung dan daring melalui aplikasi Zoom dan YouTube.
Menurut Menkumham, di tahun 2021 ini Kemenkumham telah melakukan transformasi digital ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran guna merespon cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat.
Bukti nyata transformasi tersebut adalah inovasi aplikasi perseroan perorangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha/ investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Tidak hanya itu, Kemenkumham juga melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021,” tutur Yasonna.
Adapun beberapa prestasi 2021 yang Kemenkumham dapati adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut; Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi; Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah; dan sebagainya.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dan pembaruan prosedur harus terus menerus kita update dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saya minta hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat,” jelas Yasonna.
Menkumham menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga, seluruh jajaran Kemenkumham baik di tingkat pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian Kesehatan atas fasilitas vaksin di Kemenkumham.
Apresiasi kepada media baik cetak maupun elektronik juga disampaikan oleh Menkumham atas dukungan rekan-rekan media dalam pemberitaan positif, membangun, dan mengedukasi publik khususnya tentang Hukum dan HAM.
“Kita songsong 2022 dengan doa dan harapan, agar kita mampu menjadi insan pengayoman yang lebih baik lagi,” pungkas Yasonna. (AMO/AMH)
“Refleksi akhir tahun ini adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kemenkumham selama tahun anggaran 2021,” ujar Yasonna pada Rabu, 29 Desember 2021 di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran unit utama, 33 kantor wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dari Sabang hingga Merauke secara langsung dan daring melalui aplikasi Zoom dan YouTube.
Menurut Menkumham, di tahun 2021 ini Kemenkumham telah melakukan transformasi digital ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran guna merespon cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat.
Bukti nyata transformasi tersebut adalah inovasi aplikasi perseroan perorangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha/ investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Tidak hanya itu, Kemenkumham juga melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021,” tutur Yasonna.
Adapun beberapa prestasi 2021 yang Kemenkumham dapati adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut; Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi; Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah; dan sebagainya.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dan pembaruan prosedur harus terus menerus kita update dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saya minta hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat,” jelas Yasonna.
Menkumham menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga, seluruh jajaran Kemenkumham baik di tingkat pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian Kesehatan atas fasilitas vaksin di Kemenkumham.
Apresiasi kepada media baik cetak maupun elektronik juga disampaikan oleh Menkumham atas dukungan rekan-rekan media dalam pemberitaan positif, membangun, dan mengedukasi publik khususnya tentang Hukum dan HAM.
“Kita songsong 2022 dengan doa dan harapan, agar kita mampu menjadi insan pengayoman yang lebih baik lagi,” pungkas Yasonna. (AMO/AMH)
TAGS
#MenkumhamLIPUTAN TERKAIT
Peluncuran Kurikulum KI untuk Membangun Sistem Edukasi KI di Indonesia
Pemahaman mengenai kekayaan intelektual (KI) di masyarakat Indonesia masih harus terus ditingkatkan, mengingat masih banyaknya pelanggaran KI yang terjadi, seperti pembajakan film, penggunaan karya milik pihak lain tanpa izin, dan lainnya. Hal ini terjadi karena masih belum luasnya edukasi tentang KI di setiap lapisan masyarakat.
Selasa, 21 Maret 2023
DJKI Bangun Kepercayaan Masyarakat melalui Percepatan Penyelesaian Perkara KI
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik, salah satunya melalui percepatan penyelesaian perkara. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis, Selasa, 21 Maret 2023, di Shang-ri La Hotel Jakarta.
Selasa, 21 Maret 2023
Sekretariat DJKI Targetkan Perolehan PNBP Rp900 Miliar di 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sekretaris DJKI) Sucipto menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan terkumpulnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp900 miliar dengan berbagai upaya pelayanan publik.
Selasa, 21 Maret 2023
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Berikan Kontribusi Optimal untuk ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan
Selasa, 21 Maret 2023
DJKI Komitmen Laksanakan Pencegahan Korupsi pada Unit Internal
Rabu, 22 Maret 2023
Peluncuran Kurikulum KI untuk Membangun Sistem Edukasi KI di Indonesia
Selasa, 21 Maret 2023
