Plt Dirjen KI Bagikan Langkah Strategis Pemulihan Ekonomi Daerah Berbasis Hak Kekayaan Intelektual
Padang - Serangan pandemi Covid-19 telah memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga kesejahteraan masyarakat terjaga.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu membagikan beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat daerah untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah-langkah ini berbasis pengelolaan dan pelindungan kekayaan intelektual (KI).
Razilu menjelaskan langkah tersebut dimulai dengan penciptaan karya intelektual. Menurutnya, sebuah negara dapat maju dan berkembang jika banyak produk kekayaan intelektual yang dihasiilkan.
“Lebih banyak lagi karya yang dihasilkan, maka akan lebih banyak lagi pertumbuhan dari berbagai sektor lainnya,” ujar Razilu pada acara Promosi dan Diseminasi KIK di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis, 27 Januari 2022.
Selanjutnya, karya yang telah diciptakan harus dilindungi. DJKI saat ini telah memiliki aplikasi yang memungkinkan pemohon untuk mendaftarkan pelindungan KI dari mana saja dan kapan saja. Bahkan untuk pencatatan hak cipta, pada 6 Januari 2021 Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang dapat menyelesaikan permohonan kurang dari 10 menit.
Komersialisasi juga menjadi salah satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi daerah. Razilu mengatakan bahwa para pengusaha maupun pemerintah dapat membangun pasar yang hanya menjual barang-barang yang memiliki KI sehingga konsumen dapat menemukan produk yang sudah terjamin legalitas dan kualitasnya.
“Tahun 2022, kami memiliki program IP Marketplace yang dapat memfasilitasi pengusaha lokal untuk memasarkan produk-produk dengan prosedur yang relatif mudah,” lanjut Razilu.
IP Marketplace merupakan wadah promosi berbentuk e-commerce yang mempertemukan para pemilik KI dengan pembeli dan investor secara langsung.
Selain itu, Razilu juga mengimbau dibangunnya satu desa, satu KI. Selama ini, daerah mungkin memiliki banyak produk, tetapi sayangnya masih banyak KI dari produk tersebut yang belum terdaftar sehingga rentan akan pemalsuan, lemah dalam kompetisi perdagangan, kualitasnya tidak terjaga, dan sulit melakukan ekspor.
“Di Indonesia ada 64 juta UMKM, tetapi yang memiliki merek paling belum sampai 5 juta. Masih banyak kurang lebih 60 juta yang belum punya branding dan packing yang baik agar mereka bisa berkompetisi. Di sinilah pemerintah daerah harus mengambil peran,” jelas Razilu.
Sementara itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Sumatera Barat R. Andika Dwi Prasetya. Selain menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diseminasi ini, Andika juga menyampaikan target terlindunginya 10 ribu KI dari Tanah Minang.
“Masih sangat banyak kekayaan intelektual yang belum terdaftar di tempat kami, maka target kami tahun ini paling tidak dapat mendaftarkan setidaknya 10 ribu KI di DJKI,” ujar Andika dalam laporannya.
Hadir pula perwakilan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Yopi Oktavia selaku Plt. Inspektur Pembantu IV. Yopi menyampaikan bahwa pihaknya akan ikut menggenjot potensi KI di wilayahnya.
“Kami memiliki berbagai program seperti pendidikan dan pertanian. Program itu sangat erat hubungannya dengan KI. Di kami banyak potensi yang bisa dilindungi sebagai KI. Semoga semua bisa saling dukung dan kerja sama antar pemangku kepentingan,” kata Yopi.
Dalam acara ini, Razilu juga menyerahkan sebanyak 24 sertifikat merek Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM), 19 sertifikat merek umum, 4 (empat) pencatatan KIK, dan 2 (dua) pencatatan hak cipta. Penyerahan dilakukan oleh Plt. Dirjen KI, Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat, dan perwakilan Gubernur Sumatera Barat kepada para pemimpin daerah, pemilik merek kategori UMKM dan umum. (kad/syl)
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu membagikan beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat daerah untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah-langkah ini berbasis pengelolaan dan pelindungan kekayaan intelektual (KI).
Razilu menjelaskan langkah tersebut dimulai dengan penciptaan karya intelektual. Menurutnya, sebuah negara dapat maju dan berkembang jika banyak produk kekayaan intelektual yang dihasiilkan.
“Lebih banyak lagi karya yang dihasilkan, maka akan lebih banyak lagi pertumbuhan dari berbagai sektor lainnya,” ujar Razilu pada acara Promosi dan Diseminasi KIK di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis, 27 Januari 2022.
Selanjutnya, karya yang telah diciptakan harus dilindungi. DJKI saat ini telah memiliki aplikasi yang memungkinkan pemohon untuk mendaftarkan pelindungan KI dari mana saja dan kapan saja. Bahkan untuk pencatatan hak cipta, pada 6 Januari 2021 Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) yang dapat menyelesaikan permohonan kurang dari 10 menit.
Komersialisasi juga menjadi salah satu elemen penting dalam pemulihan ekonomi daerah. Razilu mengatakan bahwa para pengusaha maupun pemerintah dapat membangun pasar yang hanya menjual barang-barang yang memiliki KI sehingga konsumen dapat menemukan produk yang sudah terjamin legalitas dan kualitasnya.
“Tahun 2022, kami memiliki program IP Marketplace yang dapat memfasilitasi pengusaha lokal untuk memasarkan produk-produk dengan prosedur yang relatif mudah,” lanjut Razilu.
IP Marketplace merupakan wadah promosi berbentuk e-commerce yang mempertemukan para pemilik KI dengan pembeli dan investor secara langsung.
Selain itu, Razilu juga mengimbau dibangunnya satu desa, satu KI. Selama ini, daerah mungkin memiliki banyak produk, tetapi sayangnya masih banyak KI dari produk tersebut yang belum terdaftar sehingga rentan akan pemalsuan, lemah dalam kompetisi perdagangan, kualitasnya tidak terjaga, dan sulit melakukan ekspor.
“Di Indonesia ada 64 juta UMKM, tetapi yang memiliki merek paling belum sampai 5 juta. Masih banyak kurang lebih 60 juta yang belum punya branding dan packing yang baik agar mereka bisa berkompetisi. Di sinilah pemerintah daerah harus mengambil peran,” jelas Razilu.
Sementara itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Sumatera Barat R. Andika Dwi Prasetya. Selain menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diseminasi ini, Andika juga menyampaikan target terlindunginya 10 ribu KI dari Tanah Minang.
“Masih sangat banyak kekayaan intelektual yang belum terdaftar di tempat kami, maka target kami tahun ini paling tidak dapat mendaftarkan setidaknya 10 ribu KI di DJKI,” ujar Andika dalam laporannya.
Hadir pula perwakilan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Yopi Oktavia selaku Plt. Inspektur Pembantu IV. Yopi menyampaikan bahwa pihaknya akan ikut menggenjot potensi KI di wilayahnya.
“Kami memiliki berbagai program seperti pendidikan dan pertanian. Program itu sangat erat hubungannya dengan KI. Di kami banyak potensi yang bisa dilindungi sebagai KI. Semoga semua bisa saling dukung dan kerja sama antar pemangku kepentingan,” kata Yopi.
Dalam acara ini, Razilu juga menyerahkan sebanyak 24 sertifikat merek Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM), 19 sertifikat merek umum, 4 (empat) pencatatan KIK, dan 2 (dua) pencatatan hak cipta. Penyerahan dilakukan oleh Plt. Dirjen KI, Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat, dan perwakilan Gubernur Sumatera Barat kepada para pemimpin daerah, pemilik merek kategori UMKM dan umum. (kad/syl)
LIPUTAN TERKAIT
Tim Ahli IG Bersama Dengan DJKI Lakukan Pemeriksaan Substantif Tenun Donggala
Tim Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis (IG) melakukan kunjungan lapangan ke Sentra Produksi Tenun Donggala dalam rangka Pemeriksaan Substantif atas Permohonan IG Tenun Donggala pada Rabu, 27 Maret 2024, di Kabupaten Donggala.
Kamis, 28 Maret 2024
Kenali Gerabah Kasongan dari Bantul Yogyakarta
Bantul - Gerabah Kasongan merupakan jenis produk yang dilestarikan oleh Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang menjadi ikon tersendiri Kabupaten Bantul. Kasongan sendiri merupakan industri yang berfokus pada kerajinan gerabah (tanah liat) atau kerajinan keramik yang merupakan aset dari Bantul, Yogyakarta.
Sabtu, 9 Maret 2024
DJKI Gelar Audiensi Bersama UNPAD Terkait Pemanfataan KIK
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual (KI) yang berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisonal (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis sehingga KIK merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat. Adapun kepemilikan KIK berbeda dengan KI lainnya karena bersifat kelompok.
Rabu, 10 Januari 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
Mudik Aman dan Berkah, Yasonna Lepas Keberangkatan Para Abdi Negara dengan 28 Bus
Jumat, 5 April 2024
