Percepat Penyelesaian Permohonan Paten di Bumi Anoa dengan Patent One Stop Service

Kendari - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Patent One Stop Service (POSS) bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha pada Selasa, 14 Mei 2024.

Kegiatan ini merupakan penerapan dari Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh DJKI, khususnya Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD), dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, tepat, terukur dan ekonomis serta memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan pendaftaran paten.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan asistensi kepada peneliti dan operator sentra KI di perguruan tinggi berupa pendalaman tata cara penyusunan spesifikasi paten agar permohonan inventor dapat segera selesai pemeriksaan substantifnya,” jelas Stephanie selaku Ketua Tim Kerja Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Selain itu, kegiatan POSS juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang paten, peningkatan permohonan dan pelindungan paten, serta memetakan potensi pelindungan paten dari setiap wilayah.

“Di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari, terdapat 28 penulisan dokumen paten yang akan didampingi oleh tim ahli dari DJKI,” ujar Stephanie.

“Selain asistensi penyusunan spesifikasi paten, tim DJKI juga akan memberikan fasilitasi pendaftaran paten, bimbingan teknis perbaikan spesifikasi paten, fasilitasi pemeliharaan, serta pelayanan hukum paten,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Hidayat Yasin juga menyampaikan bahwa paten mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

“Pada tahun 2023, permohonan pendaftaran Paten di Sulawesi Tenggara berjumlah satu permohonan, tetapi di tahun 2024 sampai dengan bulan Mei, sudah ada 24 permohonan paten sederhana dan 5 diantaranya telah diberikan sertifikat,” pungkas Hidayat.

Sebagai tambahan informasi, pada kegiatan sosialisasi tersebut terdiri dari 50 peserta yang diantaranya berasal dari 12 perguruan tinggi, dua lembaga penelitian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), dan dua institusi pendidikan lainnya. Sedangkan, fasilitasi penulisan dokumen paten dilakukan kepada tujuh perguruan tinggi dan Brida di Wilayah Sulawesi Tenggara. (DMS/SAS)



LIPUTAN TERKAIT

DJKI Raih Peringkat I Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kemenkumham

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meraih Peringkat I (satu) Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tingkat Eselon I Tahun 2023. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Arsip Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham Alkana Yudha kepada Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto pada Senin, 20 Mei 2024. Penyerahan ini dilakukan bertepatan dengan pembukaan Focus Group Discussion (FGD)  Pengelolaan Arsip Dinamis DJKI di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta.

Senin, 20 Mei 2024

Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Digelar di Sulawesi Utara untuk Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual Pelaku UMKM

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Utara menggelar kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekayaan intelektual (KI) serta mendorong pendaftaran KI bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Senin, 20 Mei 2024

Pelindungan Merek sebagai Strategi Pengembangan Usaha

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro Dasananto memberikan kunci peningkatan nilai produk untuk para pengusaha utama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya penting bagi UMKM paling tidak untuk mendaftarkan merek dagang atau jasa mereka.

Kamis, 16 Mei 2024

Selengkapnya