Penyelarasan Peraturan Pengelolaan Royalti Demi Kesejahteraan Insan Musik

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar rapat lanjutan untuk penyelarasan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. 

Hal ini sebagai upaya DJKI memastikan sistem penarikan dan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi lebih optimal, sehingga kesejahteraan insan musik lebih baik.

“Di sini pemerintah sebagai regulator, kami akan memfasilitasi apa yang diperlukan , di sinilah kami minta rekomendasi dari para pihak terkait,” ujar Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Syarifuddin pada 27 Januari 2021. 

Adapun penyelarasan yang telah disepakati salah satunya adalah terkait sususan anggota komisioner LMKN. adapun perubahannya, yaitu terjadi reposisi pasal, yang sebelumnya terdapat di pasal 12 dialihkan ke pasal 6. Dalam susunan tersebut,  Komisioner LMKN Pencipta terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang juga merangkap sebagai anggota komisioner serta 4 (empat) anggota komisioner.

“Susunan komisioner serupa juga berlaku di LMKN Pemilik Hak Terkait, sudah kita sepakati hari ini,” tutur Syarifuddin. 

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Cahyani Suryandari berpendapat bahwa Susunan    komisioner    LMKN    Pencipta    sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berjumlah ganjil yakni paling banyak 5 (lima) orang.

“1 (satu) orang unsur  yang mewakili pihak pemerintah, 3 (tiga) orang perwakilan LMK Pencipta dan 1 (satu) orang pencipta. Hal ini juga berlaku pada susunan komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait,” ujar Cahyani.  

Selain dihadiri oleh DJPP, rapat ini juga dihadiri oleh Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Performer’s Rights Society of Indonesia (Prisindo),  Star Music Indonesia (SMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) serta LMK lainnya. (ch/vew/amh)


LIPUTAN TERKAIT

Sulawesi Utara Catatkan 10 Kekayaan Intelektual Komunal Baru

Manado - Sulawesi Utara menerima 10 surat pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada Kamis, 12 Mei 2022, di Megamall Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Di antara 10 kekayaan budaya itu, Kolintang, Captikus, dan Cakalang Fufu termasuk di dalamnya.

12 Mei 2022

DJKI Berikan Delapan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Asal Yogyakarta

Dalam mendukung upaya pelindungan KIK, Plt Dirjen KI Razilu membuat langkah strategis di DJKI Kemenkumham dengan membangun Pusat Data Nasional KIK.

11 Maret 2022

Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Berikan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Hyang Argopuro Asal Bondowoso

Bondowoso - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk kedua kalinya memberikan sertifikat indikasi geografis (IG) kepada produk unggulan asal Kabupaten Bondowoso yaitu Kopi Hyang Argopuro. Sebelumnya, produk alam Bondowoso yang pertama mendapat sertifikat IG adalah Kopi Java Ijen Raung.

12 Januari 2022

Selengkapnya