Penguatan Sistem Berbasis Digital Berikan Kepastian Permohonan Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berkomitmen untuk menjadi kantor kekayaan intelektual (KI) kelas dunia. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus didukung dengan penguatan sistem KI berbasis digital yang baik, cepat, terukur, dan ekonomis.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi KI, Sucipto dalam kegiatan Penguatan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual untuk Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan pada 3 s.d 5 November 2021 di Hotel DoubleTree Hilton, Surabaya.
“Kami berharap ke depan sistem pelayanan KI yakni Intellectual Property Online (IPROLINE) yang sekarang sedang kita bangun, dapat memberikan masyarakat kepastian,” ujar Sucipto.
Kepastian dalam hal ini adalah memberikan kejelasan, di mana pada saat pemohon memasukan permohonan KI, dia dapat mengetahui posisi maupun memantau proses permohonan KI yang sudah diajukan.
“Tetapi untuk memahami dan mengetahui perjalanan permohonan KI itu harus detail. Jika bicara tepat waktu, terukur, harus tahu di mana proses permohonan KI berjalan sesuai dengan undang undang,” ujar Sucipto.
Terkait peningkatan permohonan KI, Sucipto mengatakan bahwa sekarang dibandingkan dulu, saat ini cukup pesat. Target KI tahun ini adalah Rp800 miliar dan saat ini DJKI sudah mencapai di angka 78%. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa.
Tidak puas sampai di sini, Sucipto juga mengajak Kantor Wilayah Kemenkumham agar dapat ikut melakukan sosialisasi KI secara masif melalui media sosial untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya KI untuk anak bangsa. Menurutnya, negara yang maju adalah negara yang memiliki pertumbuhan KI terdepan.
“Perlu diketahui bersama DJKI itu memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya merek, paten. Ada indikasi geografis serta kekayaan intelektual komunal (KIK), maka kami mohon untuk pemerintah kota maupun kabupaten untuk mendaftarkan indikasi geografis dan KIK,” ujar Sucipto.
Dia melanjutkan bahwa jika indikasi geografis daerah didaftarkan, maka akan menjadi nilai tambah bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten serta kota perlu menyampaikan permohonan dan mensosialisasikan lebih jauh dan detail mengenai permohonan KI.
“Terkait dengan hal lain, hak cipta, desain industri, anak-anak kita sangat kreatif, mahasiswa kita sangat luar biasa kreatif, maka mulai dari sekarang mari kita berikan kesadaran bahwa KI merupakan bagian dari nilai ekonomi,” ujar Sucipto.
Sucipto berharap karya - karya anak bangsa, setiap penelitian baik itu skripsi, maupun tesis, alangkah bagusnya dapat diarahkan oleh perguruan tinggi ke arah nilai - nilai KI. (VEW/KAD)
Hal ini disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi KI, Sucipto dalam kegiatan Penguatan Layanan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual untuk Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan pada 3 s.d 5 November 2021 di Hotel DoubleTree Hilton, Surabaya.
“Kami berharap ke depan sistem pelayanan KI yakni Intellectual Property Online (IPROLINE) yang sekarang sedang kita bangun, dapat memberikan masyarakat kepastian,” ujar Sucipto.
Kepastian dalam hal ini adalah memberikan kejelasan, di mana pada saat pemohon memasukan permohonan KI, dia dapat mengetahui posisi maupun memantau proses permohonan KI yang sudah diajukan.
“Tetapi untuk memahami dan mengetahui perjalanan permohonan KI itu harus detail. Jika bicara tepat waktu, terukur, harus tahu di mana proses permohonan KI berjalan sesuai dengan undang undang,” ujar Sucipto.
Terkait peningkatan permohonan KI, Sucipto mengatakan bahwa sekarang dibandingkan dulu, saat ini cukup pesat. Target KI tahun ini adalah Rp800 miliar dan saat ini DJKI sudah mencapai di angka 78%. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa.
Tidak puas sampai di sini, Sucipto juga mengajak Kantor Wilayah Kemenkumham agar dapat ikut melakukan sosialisasi KI secara masif melalui media sosial untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya KI untuk anak bangsa. Menurutnya, negara yang maju adalah negara yang memiliki pertumbuhan KI terdepan.
“Perlu diketahui bersama DJKI itu memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya merek, paten. Ada indikasi geografis serta kekayaan intelektual komunal (KIK), maka kami mohon untuk pemerintah kota maupun kabupaten untuk mendaftarkan indikasi geografis dan KIK,” ujar Sucipto.
Dia melanjutkan bahwa jika indikasi geografis daerah didaftarkan, maka akan menjadi nilai tambah bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten serta kota perlu menyampaikan permohonan dan mensosialisasikan lebih jauh dan detail mengenai permohonan KI.
“Terkait dengan hal lain, hak cipta, desain industri, anak-anak kita sangat kreatif, mahasiswa kita sangat luar biasa kreatif, maka mulai dari sekarang mari kita berikan kesadaran bahwa KI merupakan bagian dari nilai ekonomi,” ujar Sucipto.
Sucipto berharap karya - karya anak bangsa, setiap penelitian baik itu skripsi, maupun tesis, alangkah bagusnya dapat diarahkan oleh perguruan tinggi ke arah nilai - nilai KI. (VEW/KAD)
LIPUTAN TERKAIT
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Jakarta - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senantiasa menjunjung tinggi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di lingkungan DJKI pada Selasa, 16 April 2024, di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Untuk mengawali kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal secara hybrid yang dilaksanakan pada Senin, 16 April 2024 di Lapangan Upacara Kemenkumham Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Hadir Pada Pertemuan AWGIPC ke-72
Senin, 22 April 2024
DJKI - Tokopedia Bantu Kembangkan Usaha Produk Indikasi Geografis melalui Program Geographical Indication Goes to Marketplace
Selasa, 23 April 2024
DJKI Kunjungi Industri Kapal Perang di Surabaya
Senin, 22 April 2024
