Pemerintah Dukung Produksi Obat Covid-19 Melalui Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, banyak negara termasuk Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus tersebut, salah satunya adalah dengan cara program vaksinasi.

Seiring dengan berjalannya program vaksinasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pemerintah yang bergerak dibidang pelindungan kekayaan intelektual (KI) turut menginisiasi untuk menemukan obat dalam usaha pengobatan Covid-19 melalui penerapan paten oleh pemerintah atau biasa disebut Government Use.

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti mengungkapkan bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah saat pandemi ini hanya dilakukan untuk obat, karena masa pandemi ini adalah suatu kondisi yang sangat tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut.

“Pemerintah dalam hal melaksanakan paten didasari oleh sejumlah pertimbangan diantaranya, adanya kebutuhan sangat mendesak, untuk kepentingan masyarakat, secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat non-komersial,” ujarnya saat mengisi webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Maranatha dengan tema Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Semasa Pandemi Covid-19, Kamis (22/7/2021).

Hal ini sejalan dengan Pasal 109 ayat (1) huruf b Undang-undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) yang menyatakan pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

Serta bila merujuk pada Pasal 116 ayat (1) UU Paten yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), maka Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan. 

“Penunjukkan pihak ketiga memiliki persyaratan, salah satunya pihak yang ditunjuk tidak boleh mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud kepada pihak lain, dan pemberian imbalan atas nama pemerintah hanya dilakukan kepada pihak ketiga yang ditunjuk,” lanjutnya.

Dilain pihak, Dr. Ranti Fauza Mayana selaku praktisi dan akademisi bidang hukum menyampaikan bahwa ruang lingkup pelindungan paten meliputi kepentingan publik di bidang kesehatan, kepentingan sosial, dan kepentingan peorangan yang melekat pada hak moral dan ekonomi pemegang paten.

Ranti mengatakan, “Diciptakannya vaksin di tengah pandemi Covid-19 dengan sangat cepat merupakan respon nyata atas kepedulian masyarakat dunia akan keselamatan hidup orang banyak.”


Pada akhirnya, opsi untuk menyelenggarakan paten oleh pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah itu sendiri.












LIPUTAN TERKAIT

Halalbihalal DJKI: Rayakan Hari Kemenangan dengan Totalitas Kerja Berkelanjutan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Halal Bihalal yang diikuti oleh seluruh pegawai pada Senin, 9 Mei 2022 di Aula lantai 19 Gedung Eks. Sentra Mulia, Jakarta.

9 Mei 2022

Opera DJKI: Sertifikat sebagai Persyaratan Mengajukan Aduan Pelanggaran KI

Masih ditemukannya pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia, membuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merasa perlu memberikan edukasi terkait mekanisme pengaduan dan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual (KI) sebagai bentuk pelayanan prima DJKI.

28 April 2022

DJKI Persiapkan Pegawai Menjadi Saksi Ahli Yang Handal

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD,) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Pembekalan tentang Prosedur Beracara sebagai Saksi Ahli di Pengadilan di Aula DJKI lantai 8.

25 April 2022

Selengkapnya