Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal yang Tidak Terdaftar di Indonesia

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)  kembali menggelar Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI). Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan sebagai upaya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dalam hal peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing. 

Opera DJKI merupakan program DJKI aktif Belajar dan Mengajar yang diusung oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal kekayaan Intelektual Razilu yang kali ini membahas terkait pelindungan hukum terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia. 

“Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual (KI) sehingga perlu dilindungi keberadaannya. Membangun suatu merek tidaklah mudah, perlu upaya luar biasa agar merek dapat menjadi dikenal oleh masyarakat,” tutur Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli pada Rabu, 2 Maret 2022 melalui Zoom Cloud Meeting. 

Selanjutnya, Ia menerangkan bahwa masyarakat yang dimaksud tidak hanya di dalam negeri tapi di seluruh dunia. Karena usaha yang luar biasa inilah penting bagi pemilik merek untuk melindungi mereknya agar tidak dipalsukan. Semakin merek terkenal, semakin banyak permasalahan yang akan timbul, karena akan semakin banyak pihak yang memanfaatkan nilai merek tersebut.


“Oleh karena itu, terkait hukum merek yang merupakan bagian dari hukum kekayaan intelektual melindungi tidak hanya pada merek yang terdaftar, akan tetapi juga melindungi merek terkenal yang tidak terdaftar,” ujar Nofli. 


Di sisi lain, masyarakat perlu mengetahui pada pengajuan permohonan pendaftaran merek bisa mendapatkan usul tolak. 


Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah apabila permohonan merek yang diajukan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan juga merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.


Namun, menurut Pemeriksa Merek Madya Widi Nugroho pada penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. 


“Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara,” ujar Widi. 


Jika hal tersebut belum dianggap cukup, menurut Widi maka pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. (ver/amh)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Berhasil Damaikan Sengketa Desain Batik

Menindaklanjuti permohonan mediasi yang diajukan CV. Anoza Konveksi atas dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta No 28 tahun 2018, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual segera menggelar mediasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu pada Senin, 8 Agustus 2022.

8 Agustus 2022

Hasil Klasifikasi Permudah Telusuri Dokumen Paten

Melakukan klasifikasi dokumen paten yang masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu tugas penting Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD).

9 Agustus 2022

Sekretaris DJKI Optimis POP HC Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Diseminasi dan Promosi Hak Cipta pada Selasa, 9 Agustus 2022 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.

9 Agustus 2022

Selengkapnya