Menkumham: Kakanwil Kemenkumham adalah Perpanjangan Tangan Menteri di Daerah

Jakarta -  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly memberikan tanda pangkat kepada Pimpinan Tinggi Madya secara simbolis kepada Direktur Jenderal Peraturan & Perundang-undangan (Dirjen PP) dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU). Selain itu Menkumham Juga melantik 11 Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham dan menyerahkan SK CPNS Tahun 2019 secara simbolis kepada Perwakilan CPNS 2019 Unit Utama dan Kantor Wilayah di Selasar Gedung Direktorat Jenderal AHU, Selasa (29/12/20). 

Dalam sambutannya, Menkumham berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk memiliki integritas tinggi dan mengamalkan nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) agar mampu mendorong kinerja Kemenkumham. 

“Saya kembali mengingatkan kepada Kakanwil, Saudara adalah perpanjangan tangan menteri di daerah, lakukan pekerjaan saudara dengan baik. Saya juga menghimbau kepada CPNS Tahun 2019 untuk mengabdi kepada NKRI dan menjadi pemersatu bangsa,” ujar Yasonna.  

Dalam kesempatan ini Menkumham juga memperkenalkan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej yang akan membantu Menkumham dalam menangani segala persoalan yang menjadi bidang Kementerian Hukum dan HAM.

“Saya perlu tegaskan bahwa tidak akan pernah ada matahari kembar di Kementerian, saya dan Bapak Ibu Pejabat Eselon I, kita semua di bawah komando Pak Menteri untuk sama-sama membangun Kemenkumham,” ungkap Edward. 

Dengan demikian Menkumham mengatakan bahwa di tahun baru yang akan datang, Kemenkumham RI memiliki semangat dan harapan baru untuk menjadi lebih baik. 


TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Peluncuran Kurikulum KI untuk Membangun Sistem Edukasi KI di Indonesia

Pemahaman mengenai kekayaan intelektual (KI) di masyarakat Indonesia masih harus terus ditingkatkan, mengingat masih banyaknya pelanggaran KI yang terjadi, seperti pembajakan film, penggunaan karya milik pihak lain tanpa izin, dan lainnya. Hal ini terjadi karena masih belum luasnya edukasi tentang KI di setiap lapisan masyarakat.

Selasa, 21 Maret 2023

DJKI Bangun Kepercayaan Masyarakat melalui Percepatan Penyelesaian Perkara KI

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik, salah satunya melalui percepatan penyelesaian perkara. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis, Selasa, 21 Maret 2023, di Shang-ri La Hotel Jakarta.

Selasa, 21 Maret 2023

Sekretariat DJKI Targetkan Perolehan PNBP Rp900 Miliar di 2023

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sekretaris DJKI) Sucipto menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan terkumpulnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp900 miliar dengan berbagai upaya pelayanan publik.

Selasa, 21 Maret 2023

Selengkapnya