Manfaat Pelindungan KIK dan IG Bagi Masyarakat Lokal

Jakarta - Pelindungan kekayaan intelektual komunal (KIK) dan indikasi geografis (IG) salah satunya bermanfaat sebagai alat pemberdayaan dan pelindungan atas produk dari suatu wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh  Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster pada kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual hari kedua pada Selasa, 22 November 2022 di Jakarta.

"Misalnya pada Tenun Endek Bali, ketidakmampuan para penenun lokal di Bali memenuhi permintaan produk membuat adanya proses produksi yang dilakukan di luar Bali. Hal ini jika terjadi terus menerus dapat mematikan perekonomian penenun di wilayah aslinya," ujar Putri.

Putri melanjutkan, untuk itulah diperlukan pelindungan KIK dan IG sehingga dapat menjaga kelestarian produk, terutama dalam hal kesejahteraan perajinnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pusat Studi Regulasi dan Aplikasi Kekayaan Intelektual dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Miranda Risang Ayu Palar menyampaikan bahwa saat ini Indonesia secara hukum sudah memiliki sistem pelindungan KIK dan IG dan perlu ditingkatkan untuk implementasinya.

Miranda menjelaskan bahwa pelindungan KIK dan IG sudah memiliki dasar hukum yang komprehensif yang terbagi ke dalam empat lingkup, yaitu hukum kekayaan intelektual, hukum lingkungan dan tata ruang, hukum terkait kebudayaan dan ekonomi kreatif, serta hukum hak asasi manusia. 

"Manfaat pelindungan KIK, antara lain untuk melindungi hak moral komunitas dan alat inklusi ekonomi sosial budaya. Selain itu juga bermanfaat untuk melindungi hak guna ekslusif oleh komunitas pemegang hak. Untuk itu implementasi hukum yang melindungi juga harus ditingkatkan," terang Miranda.

Manfaat pelindungan tersebut telah dirasakan langsung oleh I Nengah Suanda yang merupakan Ketua Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis Garam Amed Bali. Menurutnya, sejak Garam Amed Bali didaftarkan sebagai IG, banyak keuntungan yang telah dirasakan para petani garam di Amed, Bali.

“Tahun 2014, sebelum Garam Amed terdaftar sebagai IG, harganya hanya 2 ribu rupiah/kg. Setelah mendapatkan IG tahun 2015, harganya menjadi 20 ribu rupiah/kg,” katanya.

"Para petani garam yang dulunya beristirahat sekarang semangat lagi. Pencantuman logo IG nasional pada produk Garam Amed membuat citra produk terjamin kualitasnya," pungkas Nengah. (syl/irm)



LIPUTAN TERKAIT

Temui Pelaku UMKM Pulau Nias, DJKI Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual

Nias - Pemerintah saat ini sangat mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat berkembang. Salah satu dukungan pemerintah yaitu dengan memberikan kemudahan dalam pelindungan hukum atas kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki pelaku UMKM. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berupaya meningkatkan pemahaman akan pentingnya melindungi KI kepada masyarakat dengan menggelar program bertajuk “DJKI Mendengar” .

Jumat, 3 Februari 2023

DJKI, USPTO, dan HSI Rencanakan Kerja Sama yang Lebih Erat Lagi

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menjamu makan malam perwakilan dari Kedubes AS di Jakarta, USPTO, dan HSI. Pada makan malam ini Anom mewakili DJKI mengucapkan terima kasih atas workshop yang telah diberikan guna meningkatkan kompetensi para penegak hukum di bidang kekayaan intelektual

Kamis, 2 Februari 2023

DJKI dan ERIA Bertemu Untuk Bahas Kerja Sama

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Yasmon melakukan pertemuan dengan Director General for Research and Policy Design Administration Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Toru Furuichi di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa, 31 Januari 2023.

Selasa, 31 Januari 2023

Selengkapnya