Maksimalkan Kinerja Pemeriksa Paten, Merek, dan Desain Industri, DJKI Gelar Penghitungan Angka Kredit
Bali - Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaannya, tugas JFT didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri, di mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
“Sebagai Jabatan Fungsional Tertentu, maka Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri penilaian kinerjanya dinilai berdasarkan prestasi kerja dengan menggunakan angka kredit,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto pada kegiatan Penghitungan Angka Kredit Bagi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghitung angka kredit berdasarkan hasil pekerjaan pemeriksa kekayaan Intelektual (KI) dalam periode Januari s.d. Juni 2022. Adapun hasil penghitungan ini menjadi dasar usul penetapan angka kredit berdasarkan jumlah kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
Bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri, daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) sangat penting artinya, karena tanpa adanya angka kredit berupa DUPAK tersebut, maka ASN pada jabatan fungsional tersebut tidak dapat melakukan kenaikan kepangkatan, sehingga ini tentunya akan menghambat karier pegawai yang bersangkutan.
“Sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri, maka DJKI Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk Tim Penilai untuk menilai usul penetapan angka kredit bagi para pemeriksa,” lanjut Sucipto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu menyampaikan, DJKI mempunyai peranan yang penting dalam upaya mewujudkan sistem KI yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
“Saat ini tugas dan fungsi utama DJKI adalah menyelenggarakan sistem pengadministrasian Kl meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Begitu pula dengan KI komunal yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan indikasi geografis,” ujar Anggiat.
“Tentunya dalam mengemban tugas tersebut memerlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai sehingga perlu untuk diberikan pelatihan, pembekalan dan penguatan teknis mengingat arus perkembangan mutakhir terus terjadi di bidang kekayaan intelektual,” lanjutnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan para pegawai di lingkungan Kemenkumham, khususnya DJKI dapat bekerja sama dengan menerapkan tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) demi mewujudkan tujuan DJKI menjadi World Class IP Office 2024.
Sebagai informasi, kegiatan yang dihadiri oleh 106 peserta ini digelar pada tanggal 5 s.d 8 Juli 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali. Dalam kegiatan ini, turut menjadi narasumber perwakilan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (yun/syl)
“Sebagai Jabatan Fungsional Tertentu, maka Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri penilaian kinerjanya dinilai berdasarkan prestasi kerja dengan menggunakan angka kredit,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto pada kegiatan Penghitungan Angka Kredit Bagi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghitung angka kredit berdasarkan hasil pekerjaan pemeriksa kekayaan Intelektual (KI) dalam periode Januari s.d. Juni 2022. Adapun hasil penghitungan ini menjadi dasar usul penetapan angka kredit berdasarkan jumlah kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
Bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri, daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) sangat penting artinya, karena tanpa adanya angka kredit berupa DUPAK tersebut, maka ASN pada jabatan fungsional tersebut tidak dapat melakukan kenaikan kepangkatan, sehingga ini tentunya akan menghambat karier pegawai yang bersangkutan.
“Sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri, maka DJKI Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk Tim Penilai untuk menilai usul penetapan angka kredit bagi para pemeriksa,” lanjut Sucipto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu menyampaikan, DJKI mempunyai peranan yang penting dalam upaya mewujudkan sistem KI yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
“Saat ini tugas dan fungsi utama DJKI adalah menyelenggarakan sistem pengadministrasian Kl meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Begitu pula dengan KI komunal yang terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan indikasi geografis,” ujar Anggiat.
“Tentunya dalam mengemban tugas tersebut memerlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai sehingga perlu untuk diberikan pelatihan, pembekalan dan penguatan teknis mengingat arus perkembangan mutakhir terus terjadi di bidang kekayaan intelektual,” lanjutnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan para pegawai di lingkungan Kemenkumham, khususnya DJKI dapat bekerja sama dengan menerapkan tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) demi mewujudkan tujuan DJKI menjadi World Class IP Office 2024.
Sebagai informasi, kegiatan yang dihadiri oleh 106 peserta ini digelar pada tanggal 5 s.d 8 Juli 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali. Dalam kegiatan ini, turut menjadi narasumber perwakilan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (yun/syl)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Jakarta - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senantiasa menjunjung tinggi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di lingkungan DJKI pada Selasa, 16 April 2024, di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Untuk mengawali kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal secara hybrid yang dilaksanakan pada Senin, 16 April 2024 di Lapangan Upacara Kemenkumham Jakarta.
Selasa, 16 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi
Kamis, 18 April 2024
DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI
Selasa, 16 April 2024
Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah
Selasa, 16 April 2024
