Klasifikasi Nice Sebagai Instrumen Dalam Administrasi Sistem Pendaftaran Merek

Jakarta - Terhitung sampai tanggal 30 November 2021, telah tercatat sebanyak 84.426 permohonan kekayaan intelektual (KI) khususnya di bidang merek. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelindungan mereknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Organisasi Pembelajaran (OPERA) yang bertema Pengenalan Umum Sistem Klasifikasi Merek. 

Merek memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi pihak lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan kriteria dalam menentukan kualifikasi suatu barang dan atau jasa. Terdapat dua sistem klasifikasi merek yang digunakan di dunia, yaitu Nice Classification yang berisi nama jenis barang dan jasa dan Vienna Classification dengan bentuk figuratif.

“Dalam hal pelindungan suatu merek mencakup penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap merek orang lain untuk barang dan atau jasa sejenis,” ujar Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua dalam sambutannya melalui Zoom Cloud Meeting pada Rabu, 23 Maret 2022.
 Kurniaman mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara pengguna Klasifikasi Nice dalam administrasi dan harmonisasi sistem pendaftaran merek sehingga diperlukan kriteria dalam menentukan kualifikasi suatu barang dan atau jasa seperti kelas pada merek. 

“Di Indonesia, Kelas Merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, kemudian diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek,” jelasnya. 

Kurniaman menambahkan bahwa dalam Klasifikasi Nice edisi 11 tahun 2018 terdapat 45 kelas yang secara umum terbagi atas kelas barang dan kelas jasa. 

“Kelas 1 sampai dengan kelas 34 merupakan kelas barang. Selanjutnya, kelas 35 sampai dengan 45 merupakan kelas jasa,” ungkap Kurniaman. 

Pada kesempatan yang sama, SubKoordinator Administrasi Permohonan dan Klasifikasi Merek, Erick Christian Fabrian Siagian juga menjelaskan bahwa Klasifikasi Nice sendiri ditandatangani di Nice, pada tanggal 15 Juni 1957 dan berlaku sejak 8 April 1961 lalu setelahnya terdapat revisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967, dan di Jenewa pada tanggal 13 Mei 1977.



“Namun setelahnya dilakukan modifikasi pada kodifikasi pada tanggal 28 September 1979 sehingga menggunakan edisi 11 tahun 2018,” jelasnya. 

Merek sendiri memiliki beberapa jenis yaitu merek dagang, merek jasa, merek dagang dan jasa dan merek kolektif. Adapun yang menentukan klasifikasi barang dan jasa dari suatu merek adalah fungsi dan bahan pembuatnya. 

“Misalnya pada tisu, klasifikasinya dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Sebagai contoh tisu basah dan tisu kering yang masing-masing memiliki perbedaan fungsi sehingga dalam hal ini mereka tidak ada dalam klasifikasi yang sama,” kata Erick. 

Begitupun dengan bahan pembuatan yang dapat membedakan jenis klasifikasinya, sebagai contoh bahan bangunan dari logam dan bahan bangunan dari non logam, meskipun sesama bahan bangunan tetapi tidak ada dalam klasifikasi yang sama. 

Dengan adanya OPERA ini, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan DJKI dapat memahami sistem klasifikasi merek, sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat yang hendak mengajukan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan bidang usaha yang diterapkan atau dijalani dalam praktek bisnis Pemohon. (CAN/AMH).  


LIPUTAN TERKAIT

Dampingi Inventor Sulawesi Utara, DJKI Beri Edukasi Penyelesaian Substantif Paten

Inventor Indonesia dari berbagai perguruan tinggi atau pelaku UMKM pada kenyataannya belum terlalu banyak memberikan pelindungan atas temuan dan penelitiannya seperti inventor di negara lain. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dan edukasi tentang tata cara pengajuan dan pendaftaran paten, khususnya pada saat menyempurnakan dokumen permohonan paten pada tahap awal.

4 Juli 2022

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Selengkapnya