Kemenkumham Bersama Bekraf Bersinergi Lindungi Pelaku Ekonomi Kreatif

Jakarta – Pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif begitu penting, karena pelaku ekonomi kreatif memiliki peran vital sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat HKI Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Hotel JS Luwansa, Senin (8/4/2019).

“Melindungi hak pelaku ekonomi kreatif sama halnya dengan upaya pelindungan atas HKI seseorang melalui usaha pencegahan maupun penegakan hukum di bidang KI,” ujar Yasonna H. Laoly.

Pada acara ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam) Wiranto mewakili Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 71 sertifikat Kekayaaan Intelektual (KI) kepada pelaku ekonomi kreatif, dengan didampingi Menkumham Yasonna H. Laoly dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Sertifikat HKI ini merupakan bukti kepemilikan yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komersialisasi HKI ke depannya.
Menurut Menkumham, melalui kegiatan ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sangat memperhatikan pelindungan dan pemanfaatan KI sebagai salah satu aset terpenting bagi pelaku ekonomi kreatif dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
“Peran ekonomi kreatif di zaman ini, tentunya sangat berperan penting pada perekonomian nasional,” ujar Yasonna H. Laoly.
Ia mengungkapkan bahwa sejak era reformasi 1998, sektor usaha yang terbukti dapat bertahan ketika perusahaan-perusahaan raksasa rontok adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Pada kesempatan yang sama, Wiranto juga menyampaikan bahwa suatu negara dapat dikatakan maju, apabila memiliki minimal rasio pelaku ekonomi kreatif sebesar 14% dari total jumlah penduduk yang ada.
“Jika suatu negara ingin maju, kalau rasio dari pelaku ekonomi kreatif atau entrepreneur lebih dari empat belas persen, dan negara kita baru mencapai kurang lebih 3,1%,” tutur Wiranto.
Menurut Wiranto, saat ini perlu adanya percepatan untuk memacu berkembangnya entrepreneur di Indonesia sangat penting, maka perlu adanya peran yang sinergi antar lembaga Pemerintah dan swasta. Salah satunya seperti yang dilakukan Kemenkumham dan Bekraf dalam memfasilitasi pendaftaran kepada pelaku ekonomi kreatif.
Sementara itu, Kepala Bekraf Triawan Munaf menyampaikan bahwa melalui Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi, Bekraf telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi HKI di lebih dari 80 kota berbeda di 34 provinsi.

“Kami juga telah memfasilitasi sekitar 5.761 pendaftaran permohonan HKI produk ekraf ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Triawan Munaf.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Gelar Bimbingan Teknis Guna Menguatkan Dasar-Dasar Kekayaan Intelektual Pegawai

Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme para pegawai, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Dasar – Dasar Kekayaan Intelektual (KI) yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Juli 2022 bertempat di di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali.

5 Juli 2022

Maksimalkan Kinerja Pemeriksa Paten, Merek, dan Desain Industri, DJKI Gelar Penghitungan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaannya, tugas JFT didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri, di mana kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

5 Juli 2022

Wujudkan Sistem Proses Bisnis Permohonan Paten yang Cepat, Efektif, dan Efisien. DJKI Gelar pembahasan dengan Pakar Terkait Penyelesaian Data Paten


Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menggelar kegiatan pembahasan dengan pakar terkait penyelesaian data paten pada tanggal 5 s.d 8 Juli 2022 di Hotel Le Meridien, Jakarta. 

Dalam sambutannya, Dede Mia Yusanti selaku Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual menyampaikan bahwa perlu adanya koordinasi antar lini demi mewujudkan sistem proses bisnis permohonan paten yang cepat, efektif, dan efisien. 


5 Juli 2022

Selengkapnya