JICA dan DJKI Kemenkumham Sosialisasikan Pentingnya Pelindungan Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat

Padang - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan Kekayaan Intelektual sangat berperan dalam mendorong kemajuan dan inovasi suatu bangsa. Pelindungan Kekayaan Intelektual tidak hanya menguntungkan para penghasil kekayaan intelektual, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

“Sistem kekayaan intelektual dapat mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi, di mana masyarakat akan mendapat manfaat dari basis pengetahuan yang lebih luas, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, dukungan seni kreatif yang lebih luas, akses yang lebih luas ke pasar terbuka dan pelindungan konsumen yang lebih baik,” tambah Razilu dalam Pelaksanaan Sosialisasi dalam bentuk Seminar Keliling Mengenai Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi Kalangan Universitas, Industri dan Usaha Kecil Menengah.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berusaha semaksimal mungkin menghadirkan sistem KI yang dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan KI yaitu dengan pemanfaatan teknologi digital. Layanan yang mudah ini diharap dapat meningkatkan angka permohonan pelindungan KI.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan potensi Kl di wilayahnya sangatlah besar. Tanah Minang merupakan wilayah yang kaya akan budaya, alam, serta kreativitas.

“Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan dan inovasi, dengan sumber daya alam yang dimiliki maka potensi kearifan sosial budaya masyarakat dan sumber daya manusia harus didukung untuk kemajuan daerah Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi Ansharullah. 

Sumatera Barat memiliki kultur budaya yang sangat aktif dan mendukung untuk tumbuh dan bermunculannya industri dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diharapkan pihak yang bergelut dalam industri ekonomi kreatif mendapatkan hak-haknya yaitu seperti hak cipta, hak merek, hak paten dan hak desain industri.

“Karena begitu besar potensi yang terdapat di Sumatera Barat,  pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan kami untuk melakukan upaya pelindungan dan pemanfaatan KI bagi kemaslahatan rakyat di Minangkabau, khususnya universitas dan pelaku industri Usaha Kecil Menengah (UKM),” ungkap R.Andika Dwi Prasetya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. 

Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran dan pemahaman para peserta tentang pentingnya pelindungan serta pengelolaan dan pemanfaatan KI akan semakin meningkat. 

Sementara itu, Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diwakilkan oleh Nishiyama Tomohiro menyampaikan bahwa negara Jepang beranggapan pemanfaatan KI di perguruan tinggi dan UKM sangat penting. Oleh karena itu, Japan Patent Office (JPO) menyelenggarakan seminar keliling juga di Jepang sebagai diseminasi KI bagi perguruan tinggi di berbagai daerah.  

“Kami berharap dengan adanya pengalaman di negara Jepang dan kegiatan ini bermanfaat bagi para peserta, khususnya masyarakat Sumatera Barat,” tambah Nishiyama Tomohiro. 

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Acara ini juga didukung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sumatera Barat. Acara dilaksanakan di Hotel Santika Premier Padang, Selasa s.d. Rabu, 17 - 18 Mei 2022.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Ringankan Pemegang Paten Melalui Tarif Tertentu Biaya Tahunan

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

16 Agustus 2022

Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif

Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh  United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL). PWL adalah daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat.

15 Agustus 2022

Sertifikat Paten Sebagai Bukti Hak atas Paten

Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI yang membahas sertifikat paten.

15 Agustus 2022

Selengkapnya