Ingin Lindungi Indonesia dari Barang Palsu, Pemerintah Temui Otoritas Imigrasi Dan Bea Cukai AS

Los Angeles - Pemerintah melalui Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Penanggulangan Status Priority Watch List (PWL) terus melakukan upaya untuk membebaskan Indonesia dari barang bajakan. 

Delegasi satgas ops yang terdiri dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertandang ke Kantor Trade Enforcement Coordination Centers (TECC) di Los Angeles, Amerika Serikat pada 9 November 2021. 

TECC adalah gugus tugas yang terbentuk dari Otoritas Imigrasi Dan Bea Cukai (ICE), Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) dan Bea Cukai dan Pelindungan Perbatasan (CBP) Amerika Serikat. Tugasnya adalah untuk memberantas organisasi kriminal yang terlibat dalam penipuan komersial dengan meningkatkan koordinasi, meningkatkan komunikasi langsung, dan menyatukan upaya untuk mengidentifikasi dan memerangi penipuan perdagangan dan kejahatan kekayaan intelektual.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan satgas pengamanan AS ini.

“Saya pastikan bahwa barang-barang palsu yang masuk ke Indonesia pasti tidak akan lolos. Tetapi jika ada barang ekspor dari kami yang lepas, silakan laporkan kepada satgas kami,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo dalam pertemuan tersebut.

“Ya dan sebaliknya, jika Anda membutuhkan informasi terkait penyelundupan US atau paling tidak LA, kami akan membantu,” jawab John Chopp, agen spesial HSI.

Selain itu, Indonesia juga berdiskusi tentang mekanisme kerja TECC yang bekerja sama dengan lebih dari 40 agensi. Agensi tersebut terdiri dari para ahli yang dapat membantu ICE mengidentifikasi barang yang akan masuk.

“Bagi kami di TECC, komunikasi adalah kunci. Kami bekerja sama dengan banyak agensi ahli yang membantu kami dalam melakukan investigasi hingga penegakan hukum sehingga kami dapat berkoordinasi dan berkomunikasi langsung,” terang Angel Villagrana, salah satu opsir CBP.

Villagrana lebih lanjut menjelaskan bahwa ada dua proses hukum yang bisa dilakukan ketika ditemukan pelanggaran kekayaan intelektual di perbatasan. Pertama, jika barang masuk ke AS teridentifikasi melanggar peraturan kekayaan intelektual, maka akan disita oleh ICE. Importir atau pemilik barang tersebut akan memiliki waktu 90 hari untuk membela barang tersebut sebelum dihancurkan. 

Yang kedua, CBP akan menginvestigasi importir dan membuktikan bahwa dia telah melakukan pelanggaran hukum. Importir baru bisa dikenakan hukuman jika dia terbukti menyadari telah berjualan barang palsu.

Melalui model TECC, CBP dan ICE HSI secara proaktif mengidentifikasi, melarang, dan menyelidiki kargo masuk yang melanggar undang-undang Kepabeanan AS serta undang-undang dan peraturan terkait. TECC juga mempromosikan kolaborasi antar lembaga, berbagi informasi dan sumber daya, dan komunikasi yang efisien untuk meningkatkan misi penegakan perdagangan dari lembaga anggota.

Sementara itu, Indonesia sendiri telah memiliki satgas ops yang terdiri dari lima kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan langsung di bidang pengawasan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Satgas ini diharapkan dapat melakukan pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum kekayaan intelektual secara terkoordinasi.

Dalam kunjungan ini, delegasi Indonesia diajak untuk untuk melihat barang-barang bajakan yang berhasil disita oleh TECC Los Angeles. Sebagai informasi, delegasi DJKI yang hadir dalam kunjungan ini antara lain Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Dede Mia Yusanti, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat P. Silitonga, dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nofli. (kad/irm)


LIPUTAN TERKAIT

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek

Persaingan usaha di dalam dunia bisnis merupakan suatu hal yang lazim dialami oleh para pelaku usaha. Terkadang persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, salah satunya dengan mendompleng merek pihak lain. Maka apabila ini terjadi, sengketa merek pun tidak terelakkan.


24 Juni 2022

Selengkapnya