Indonesia dan WIPO Singapura Jalin Kerja Sama Bilateral untuk Penguatan Sistem KI di Indonesia

Jenewa - Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membahas kerja sama untuk peningkatan kapasitas dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual (KI) dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) Singapore Office (WSO). 

DJKI sebagai focal point pelindungan KI di Indonesia menyelenggarakan Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA). PSA penting karena merupakan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, terjangkau, dan terbuka untuk para pihak yang berperkara dibanding melalui jalur hukum di pengadilan. 

“Pelatihan ini sangat penting karena kami menangani mediasi dan konsultasi terkait operasional layanan PSA. Kami mengharapkan dukungan WSO untuk pelatihan ini, sehingga seluruh perkara yang kami sedang tangani dapat selesai dengan baik dan profesional,” terang Anom Wibowo, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada pertemuan bilateral DJKI dengan WSO di Gedung WIPO, Jenewa, Swiss, pada 14 Juli 2022.

Selama 2020 - 2022, terdapat 32 mediasi perkara pelanggaran KI yang masuk ke DJKI. Sejauh ini, ada sembilan perkara yang sudah berhasil diselesaikan, dan 14 masih dalam proses penyelesaian. 
Pada kesempatan yang sama, Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua menjelaskan upaya DJKI untuk meningkatkan potensi ekspor dari komunitas lokal melalui pendekatan merek kolektif. 

“Merek kolektif dapat dimiliki oleh lebih dari satu orang sehingga akan banyak masyarakat yang ekonominya terangkat bersama karena mereknya sudah dilindungi,” terang Kurniaman.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas program kolaborasi DJKI dengan beberapa start-up dan kementerian terkait pembangunan IP Academy. Anom mengusulkan pembuatan nota kesepahaman antara DJKI dengan WIPO terkait hal ini.

Di sisi lain, delegasi WSO, Thitapa mengapresiasi langkah DJKI yang telah membuat perkembangan serius untuk memajukan sistem KI di Indonesia. Pihaknya siap untuk terus bekerja sama dengan DJKI dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan program bilateral lainnya.

Sebagai informasi, DJKI berupaya menjadi salah satu kantor KI kelas dunia. Selain meningkatkan sumber daya manusia dan membuat program yang dekat dengan masyarakat, DJKI juga telah mendigitalisasikan seluruh layanan permohonan pelindungan kekayaan intelektualnya. (kad/ver)



TAGS

#WIPO

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Raih Peringkat I Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kemenkumham

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meraih Peringkat I (satu) Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tingkat Eselon I Tahun 2023. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Arsip Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham Alkana Yudha kepada Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto pada Senin, 20 Mei 2024. Penyerahan ini dilakukan bertepatan dengan pembukaan Focus Group Discussion (FGD)  Pengelolaan Arsip Dinamis DJKI di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta.

Senin, 20 Mei 2024

Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Digelar di Sulawesi Utara untuk Dorong Pendaftaran Kekayaan Intelektual Pelaku UMKM

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Utara menggelar kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekayaan intelektual (KI) serta mendorong pendaftaran KI bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Senin, 20 Mei 2024

Pelindungan Merek sebagai Strategi Pengembangan Usaha

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Anggoro Dasananto memberikan kunci peningkatan nilai produk untuk para pengusaha utama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya penting bagi UMKM paling tidak untuk mendaftarkan merek dagang atau jasa mereka.

Kamis, 16 Mei 2024

Selengkapnya