Hadiri Raker Komisi III DPR RI, Menkumham Paparkan Laporan Keuangan Kemenkumham 2021
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna H. Laoly melakukan rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II Paripurna, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2022.
Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ini, Menkumham menyampaikan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) APBN tahun 2021 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I dan II tahun 2021.
Kemenkumham telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 13 kali (10 kali secara berturut-turut). Kemenkumham juga menduduki peringkat terbaik ke-2 nilai kinerja anggaran tahun 2021 kategori kementerian / lembaga pagu besar dari Kementerian Keuangan. "Hal ini menjadi bukti bahwa Kemenkumham mampu mengelola keuangan dengan baik," ujar Yasonna.
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkumham di tahun 2021 adalah Rp 4.479.369.443.186 dan tercapai Rp 3.185.268.555.856 atau 71,11% dari target. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkontribusi atas 26,23% capaian ini, yaitu sebesar Rp 835.388.775.306.
Adapun pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 14.874.412.483.000 dan sudah dimanfaatkan sebesar 95,82% atau Rp 14.252.576.022.500.
Komisi III DPR RI menerima dan mengapresiasi capaian serta kinerja Kemenkumham ini. Dan berharap tahun 2022 ini mampu berkinerja dengan lebih baik.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyarankan, "Sebaiknya Kemenkumham mengoptimalkan pelatihan untuk pegawai dan melakukan upgrade sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan publik sehingga penggunaan anggaran akan lebih efisien tahun ini."
Selain Kemenkumham, Komisi III DPR RI juga mengundang Kejaksaan Agung, PPATK, dan KPK untuk hadir dalam raker ini.
Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ini, Menkumham menyampaikan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) APBN tahun 2021 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I dan II tahun 2021.
Kemenkumham telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 13 kali (10 kali secara berturut-turut). Kemenkumham juga menduduki peringkat terbaik ke-2 nilai kinerja anggaran tahun 2021 kategori kementerian / lembaga pagu besar dari Kementerian Keuangan. "Hal ini menjadi bukti bahwa Kemenkumham mampu mengelola keuangan dengan baik," ujar Yasonna.
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkumham di tahun 2021 adalah Rp 4.479.369.443.186 dan tercapai Rp 3.185.268.555.856 atau 71,11% dari target. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkontribusi atas 26,23% capaian ini, yaitu sebesar Rp 835.388.775.306.
Adapun pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 14.874.412.483.000 dan sudah dimanfaatkan sebesar 95,82% atau Rp 14.252.576.022.500.
Komisi III DPR RI menerima dan mengapresiasi capaian serta kinerja Kemenkumham ini. Dan berharap tahun 2022 ini mampu berkinerja dengan lebih baik.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyarankan, "Sebaiknya Kemenkumham mengoptimalkan pelatihan untuk pegawai dan melakukan upgrade sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan publik sehingga penggunaan anggaran akan lebih efisien tahun ini."
Selain Kemenkumham, Komisi III DPR RI juga mengundang Kejaksaan Agung, PPATK, dan KPK untuk hadir dalam raker ini.
TAGS
#MenkumhamLIPUTAN TERKAIT
Dorong Semangat Inventor Lindungi Invensi, Patent One Stop Service Hadir di Sulawesi Tengah
Dalam mendukung optimalisasi pengembangan potensi kekayaan intelektual (KI) yang ada di Sulawesi Tengah, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Patent One Stop Service (POSS) yang dilaksanakan di Universitas Tadulako Palu pada tanggal 24 s.d. 27 April 2024.
Kamis, 25 April 2024
Tingkatkan Penjualan Produk Melalui GI Goes to Marketplace
Kabupaten Magelang - Rangkaian kegiatan Geographical Indication (GI) Goes to Marketplace memasuki hari kedua. Program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 ini kembali menghadirkan narasumber dan fasilitator dari Shop | Tokopedia (pada aplikasi TikTok).
Rabu, 24 April 2024
DJKI Yakin Potensi Paten di Jawa Timur Tinggi
Jawa Timur menjadi provinsi ke sembilan pelaksanaan Patent One Stop Service dari total 33 provinsi yang akan disambangi DJKI. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Selasa, 23 April 2024.
Selasa, 23 April 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Dorong Semangat Inventor Lindungi Invensi, Patent One Stop Service Hadir di Sulawesi Tengah
Kamis, 25 April 2024
Gelar Sidang Terbuka, Komisi Banding Paten Putuskan Dua Permohonan Banding Paten
Kamis, 25 April 2024
Tingkatkan Penjualan Produk Melalui GI Goes to Marketplace
Rabu, 24 April 2024
