Gelar Focus Group Discussion, DJKI Komitmen Selesaikan Piutang PNBP Paten

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Rekonsiliasi Data dan Penyelesaian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Piutang Paten) antara DJKI dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II pada 28 Juni s.d 1 Juli 2022 di Hotel Artotel Suite Mangkuluhur, Jakarta.

Tujuan pelaksanaan kegiatan FGD ini adalah untuk menyamakan data piutang negara yang dimiliki oleh KPKNL Jakarta II dengan data yang dicatat oleh DJKI dengan melakukan diskusi terkait permasalahan dan kendala yang timbul pada saat pengurusan piutang negara.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Keuangan DJKI Cumarya menjelaskan pentingnya penyelesaian piutang negara yang saat ini masih merupakan masalah nasional.

“Pengelolaan piutang negara sangat penting untuk diselesaikan secara akuntabel agar tidak menjadi masalah yang berdampak pada pertanggungjawaban laporan keuangan dan kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat,” ujar Cumarya.

“Guna memitigasi risiko agar tidak timbul permasalahan, maka SDM yang mengelola piutang harus lebih teliti dalam pengelolaan data piutang, meningkatkan penggunaan sistem informasi, dan menyakini yang dilakukan telah sesuai dengan dokumen sumber yang digunakan.” lanjut Cumarya.


Berdasarkan laporan keuangan DJKI sampai bulan Mei 2022 terdapat 7.389 berkas kasus piutang dengan nominal Rp210.346.557.521. Oleh karena itu, DJKI dan KPKNL Jakarta II terus melakukan inovasi dalam penyelesaian piutang negara secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Perlu didiskusikan upaya-upaya strategis, apakah itu melalui upaya penagihan maupun penyelesaian melalui upaya administratif sebagaimana yang diatur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara,” tutur Cumarya.

Cumarya berharap kegiatan FGD hari ini dapat menghasilkan terobosan baru sehingga pengurusan piutang negara dapat dilaksanakan secara optimal dan target penyelesaian piutang negara dapat segera tercapai sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PNBP dan terselesaikannya piutang macet. 



Sebagai informasi, kegiatan FGD ini diikuti sebanyak 42 orang yang terdiri dari perwakilan dari Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan dari KPKNL Jakarta II, perwakilan dari Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, perwakilan dari Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, perwakilan dari TU Pimpinan, Bagian Keuangan, perwakilan dari Humas dan Pejabat Pengadaan. (yun/syl)


TAGS

#Paten

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Ringankan Pemegang Paten Melalui Tarif Tertentu Biaya Tahunan

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

16 Agustus 2022

Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif

Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh  United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL). PWL adalah daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat.

15 Agustus 2022

Sertifikat Paten Sebagai Bukti Hak atas Paten

Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI yang membahas sertifikat paten.

15 Agustus 2022

Selengkapnya