DJKI Gelar FGD Komersialisasi dan Pemeliharaan Paten Bantu Pemahaman Litbang dan Perguruan Tinggi

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pemeliharaan Paten dan Komersialisasi Paten bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah serta Perguruan Tinggi pada 23 s.d 25 Maret 2022 secara hybrid di Hotel Swissotel Jakarta PIK Avenue.  

FGD ini diselenggarakan atas inisiasi DJKI yang dilatarbelakangi terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan sosialisasi produk regulasi kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat dipahami dengan baik untuk pelaksanaannya. 



Menurut Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Yasmon, berbicara sistem paten, berbeda dengan rezim kekayaan intelektual (KI) yang lain. Merek misalnya, permohonan merek diajukan pertama kali dibayar saat pengajuan permohonan merek setelah melalui proses mendapatkan pelindungan hingga 10 tahun kedepan. 

“Paten memiliki karakteristik yang agak berbeda, yaitu berbiaya tinggi, di mana biaya tinggi ini adalah biaya riset. Ini uniknya, kalau di paten biaya dibayarkan tidak hanya saat pengajuan permohonan saja. Apabila kelebihan klaim, pemeriksaan substantif, granted, pemeliharaan paten, ada biaya lain yang perlu dibayarkan oleh pemilik paten kepada DJKI dalam kurun waktu pelindungannya,” ujar Yasmon. 

Selanjutnya ia menyampaikan, khususnya pada biaya pemeliharaan paten ini cukup besar. Karena itu sangat penting untuk melakukan komersialisasi paten. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmatinya.

Berkaitan dengan komersialisasi paten, gencarnya pemerintah dan institusi untuk mendorong inventor lokal mengajukan permohonan paten, banyak yang hanya terpaku terhadap aspek substantif saja. 



Menurut Yasmon, beberapa hal perlu diperhatikan juga yaitu apakah invensi yang akan diajukan patennya tersebut mempunyai potensi ekonomi kedepannya? Apakah akan laku dijual? Apakah memiliki nilai komersialisasi yang tinggi? 

“Komersialisasi paten itu dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lebih lanjut guna menghasilkan paten lain yang bernilai ekonomi,” kata Yasmon. 

Sebagai informasi, biaya permohonan maupun pasca permohonan paten telah menyumbang 56,4% total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI pada tahun 2021. (ver/dss/kad)


TAGS

#DJKI #Paten

LIPUTAN TERKAIT

Dampingi Inventor Sulawesi Utara, DJKI Beri Edukasi Penyelesaian Substantif Paten

Inventor Indonesia dari berbagai perguruan tinggi atau pelaku UMKM pada kenyataannya belum terlalu banyak memberikan pelindungan atas temuan dan penelitiannya seperti inventor di negara lain. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dan edukasi tentang tata cara pengajuan dan pendaftaran paten, khususnya pada saat menyempurnakan dokumen permohonan paten pada tahap awal.

4 Juli 2022

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Selengkapnya