DJKI Gelar Evaluasi Layanan Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Berbasis Elektronik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Evaluasi Standar Layanan Permohonan Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis Berbasis Elektronik selama tiga hari pada 21 sampai 23 Oktober 2021 di Hotel Amaroossa Bogor, Jawa Barat.

Hal ini bertujuan agar DJKI dapat memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat, terutama pada perbaikan standar waktu pelayanan.

“Di masa pandemi ini, pelayanan publik dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas layanan online,” kata Nofli Direktur Merek dan Indikasi Geografis dalam sambutannya pada Kamis, 21 Oktober 2021. 

Nofli berpendapat bahwa standar pelayanan KI perlu untuk diselaraskan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan PermenPAN Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Layanan.

“Kita harus memperbaiki jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang baik serta cepat dan tepat,” jelas Nofli.

Nofli berharap standar layanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dapat disusun dengan lebih baik, sistematis dan responsif sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga DJKI dapat mempertahankan kualitas pemberian layanan terbaik.


LIPUTAN TERKAIT

Dampingi Inventor Sulawesi Utara, DJKI Beri Edukasi Penyelesaian Substantif Paten

Inventor Indonesia dari berbagai perguruan tinggi atau pelaku UMKM pada kenyataannya belum terlalu banyak memberikan pelindungan atas temuan dan penelitiannya seperti inventor di negara lain. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dan edukasi tentang tata cara pengajuan dan pendaftaran paten, khususnya pada saat menyempurnakan dokumen permohonan paten pada tahap awal.

4 Juli 2022

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Selengkapnya