DJKI Dengarkan Rekomendasi Pelaku Seni Pertunjukan Untuk Susun Kebijakan Royalti

Bali - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Anggoro Dasananto melakukan kunjungan ke Sanggar Tari Tabuh Karang Bomo Uluwatu, Bali. Kunjungan ini bertujuan untuk mendengar secara langsung rekomendasi dari pelaku seni pertunjukan mengenai pembentukan peraturan royalti bagi pelaku pertunjukan.

"Selama ini dalam pementasan Tari Kecak misalnya, sering ada rekaman, tetapi belum ada ketentuan bagi perekam yang melakukan komersialisasi atas rekaman tersebut," ujar Anggoro pada Selasa, 30 Agustus 2022.

Anggoro menjelaskan bahwa perlu adanya tinjauan lebih lanjut mengenai pementasan. Harus ada perjanjian yang jelas sampai sejauh mana hak pemakai jasa dalam menjadikan pementasan sebagai konten yang bersifat komersial.

I Made Astra selaku pemilik sanggar turut mengamini pernyataan Anggoro. Menurutnya, saat ini masih banyak pelaku seni yang buta terhadap pelindungan ciptaan.



"Banyak pementasan Kecak diunggah orang lain di Youtube tanpa persetujuan kami bahkan sampai ke luar negeri. Selain itu, seni yg dipentaskan ke hotel-hotel tidak memiliki pengaturan standar upah," jelas Made.

Untuk itu, Anggoro mengatakan, upaya peningkatan kesejahteraan para pelaku seni pertunjukan akan dituangkan dalam pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) terkait royalti dan pembentukan lembaga manajemen kolektif di bidang ini.



"Jadi pada kesempatan ini, paling tidak kami mendengar rekomendasi sebagai dasar pembentukan Permenkumham," pungkas Anggoro.

Kegiatan kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menyukseskan Program Intellectual Property and Tourism yang telah menetapkan Provinsi Bali sebagai pilot project.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan pelindungan terhadap pelaku pertunjukan terkait hak moral dan hak ekonomi. 
Pemanfaatan atas karya pertunjukan untuk tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan ekonomi harus mendapatkan izin dari pemilik karya pertunjukan. (syl/dit)


LIPUTAN TERKAIT

Komisi Banding Paten Putuskan 2 Permohonan Banding

Komisi Banding Paten (KBP) memutuskan dua permohonan banding dengan judul invensi Sistem dan Metode untuk Pengunci Roda dan Penyeimbang pada Menara Parkir Berputar dan Analog Protein Tirosin-Tirosin dan Metode Penggunaan Analog Protein Tirosin-Tirosin Tersebut melalui sidang terbuka di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kamis, 29 Februari 2024.

Kamis, 29 Februari 2024

DJKI Terus Berkomitmen Tingkatkan Kinerja dan Fasilitasi Kesejahteraan ASN

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kesejahteraan Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bertempat di Hotel Horison Ciawi pada Selasa, 27 Februari 2024.

Selasa, 27 Februari 2024

Bahas Kerja Sama, DJKI Terima Kunjungan Anggota Kongres Amerika

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima kunjungan dari anggota kongres Amerika Serikat yang memiliki perhatian terhadap kerja sama yang dijalin oleh DJKI dan Homeland Security Investigations (HSI) pada Kamis, 22 Februari 2024, di Ruang Rapat Satuan Tugas Operasional (Satgas Ops) Kekayaan Intelektual (KI).

Selasa, 27 Februari 2024

Selengkapnya