DJKI Bersama Bareskrim Polri Persiapkan Perjanjian Kerja Sama Pelindungan dan Pemberdayaan KI

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus bersemangat dalam upaya mengeluarkan Indonesia dari daftar negara pelanggar Kekayaan Intelektual (KI) cukup berat atau biasa dikenal dengan priority watch list (PWL) menurut United States Trade Representatives (USTR).


DJKI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pelindungan dan Pemberdayaan KI bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim POLRI) pada Jumat (1/10/2021) di Hotel Westin, Jakarta.


Kegiatan ini bertujuan untuk verifikasi perjanjian kerja sama DJKI dengan Bareskrim POLRI dalam hal penegakan hukum KI guna membuat payung hukum penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran KI.


Menurut Daulat P Silitonga selaku Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, koordinasi dan penyamaan persepsi antarinstansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang KI merupakan salah satu kunci utama untuk menanggulangi pelanggaran KI di Indonesia serta penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya.


“Dalam aspek penegakan hukum, adanya tindakan pelanggaran di bidang KI dapat merusak tatanan perekonomian nasional khususnya kepercayaan investasi, maupun pendapatan negara. Selain itu, akan dapat menghilangkan gairah dan kreativitas para inventor, pencipta maupun para pelaku usaha di dalam negeri,” ujar Daulat.


Maka dari itu, Ia menegaskan semua pelanggaran KI dalam bentuk pembajakan, pemalsuan dan tindakan lainnya merupakan masalah yang sangat serius dan tetap perlu ditanggulangi segera oleh segenap pemangku kepentingan di tanah air.


Dalam kesempatan yang sama Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo sependapat dengan hal tersebut, bahwa kerja sama antar lembaga sangat diperlukan untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL.


“Saya berharap dengan kerja sama ini, dalam waktu dekat Indonesia dapat turun dari status PWL ke status Watch List (WL) di bulan Maret 2022 atau bahkan keluar dari status daftar negara pelanggaran KI oleh USTR ke depannya,” ujar Anom.


Sebagai informasi, penting bagi Indonesia untuk keluar dari daftar ini karena Indonesia melihat potensi investasi yang lebih besar apabila tidak lagi masuk dalam daftar di laporan Special 301 USTR. Oleh karena itu, DJKI sebagai leading service sector penegakan pelanggaran KI akan terus melanjutkan upaya dan kerjasama dengan berbagai pihak. (ver/kad)


LIPUTAN TERKAIT

Dampingi Inventor Sulawesi Utara, DJKI Beri Edukasi Penyelesaian Substantif Paten

Inventor Indonesia dari berbagai perguruan tinggi atau pelaku UMKM pada kenyataannya belum terlalu banyak memberikan pelindungan atas temuan dan penelitiannya seperti inventor di negara lain. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi dan edukasi tentang tata cara pengajuan dan pendaftaran paten, khususnya pada saat menyempurnakan dokumen permohonan paten pada tahap awal.

4 Juli 2022

Sekretaris DJKI: Pegawai Harus Berikan Pelayanan Bermutu dan Anti Suap

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Sucipto mengajak seluruh pegawai untuk tak hanya memenuhi pelayanan, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik. Menurutnya, setiap pegawai di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) harus bersih dari penyuapan dan memiliki standar pelayanan yang berkualitas.

1 Juli 2022

Perkuat Sistem Manajemen Organisasi, DJKI Gelar Pelatihan ISO 37001:2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melaksanakan kegiatan Training ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko di Lingkungan DJKI pada hari Senin, 27 Juni 2022 di Aula Oemar Seno Adjie Lantai 18 Gedung Eks. Sentra Mulia.

27 Juni 2022

Selengkapnya