DJKI Audiensi Pemprov Sulsel Soal DJKI Mengajar, Yasonna Mendengar dan Roving Seminar

Makassar - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengenai rencana pelaksanaan tiga program unggulan DJKI di kota Makassar.

Adapun rangkaian program unggulan tersebut ialah Yasonna Mendengar, Roving Seminar dan DJKI Mengajar 2022.

Agenda audiensi ini dilakukan untuk menjalin komunikasi awal dan berkelanjutan dengan Pemprov Sulsel guna pelaksanaan kegiatan kegiatan yang akan berlangsung pada 27 - 28 September 2022 mendatang.


“Makassar dipilih karena memiliki jumlah sineas terbanyak. Selain itu ada banyak juga kekayaan intelektual komunal (KIK) Sulsel yang sudah dan belum diinventarisasi, serta jumlah pendaftar merek yang cukup tinggi,” ungkap Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Anggoro Dasananto di ruang pertemuan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Senin, 15 Agustus 2022.

Oleh karena itu, Ia berharap dalam rangkaian kegiatan ini nantinya dapat timbul banyak pertanyaan dan menciptakan ruang diskusi yang interaktif antara Menteri Hukum dan HAM dengan pelaku ekonomi kreatif atau komunitas kekayaan intelektual (KI) yang hadir.

Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Sulsel yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Subbidang Hukum Abdul Malik Faisal mengungkapkan bahwa ia merasa terhormat karena DJKI telah memilih Makassar sebagai tempat ketiga pelaksanaan program-program unggulan yang sangat bermanfaat ini. Terlebih ada satu program unggulan yang akan perdana diselenggarakan. 


“Kami sangat tertarik dan ingin mendengar langsung mengenai rangkaian kegiatan ini agar tahu langkah apa yang harus kami lakukan untuk mendukung upaya diseminasi KI ini secara penuh,” sambut Malik.

Ia optimis kegiatan ini dapat menjadi momentum yang paling tepat untuk menyosialisasikan pentingnya KI kepada para pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan seluruh lapisan masyarakat Sulsel.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulsel Liberti Sitinjak mengatakan bahwa hasil dari pertemuan ini akan segera ia tindaklanjuti secara serius sebagai bentuk apresiasinya kepada DJKI karena telah memilih Sulsel sebagai destinasi rangkaian kegiatan tersebut. 


“Kegiatan ini nantinya akan kami manfaatkan dan menjadi bekal koordinasi intensif kami, kanwil dengan pemprov untuk memajukan perekonomian Sulsel,” ujar Liberti.

Berbeda dari dua kota sebelumnya, audiensi ini juga dihadiri oleh Sekretaris DJKI dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis guna memperkuat koordinasi kegiatan Yasonna Mendengar dan Roving Seminar di kota yang terkenal dengan lagu Anging Mammiri ini. Lebih lanjut, dua rangkaian kegiatan tersebut kali ini akan diawali dengan kegiatan DJKI Mengajar 2022 yang perdana dilaksanakan.

DJKI mengajar adalah salah satu program unggulan DJKI aktif belajar dan mengajar tahun 2022 yang menargetkan 5000 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk diajarkan pengetahuan kekayaan intelektual. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar dan mengajar oleh para Guru KI (RuKI) selama satu hari secara serentak di 33 provinsi Indonesia. (AMO/SYL)


LIPUTAN TERKAIT

Upaya DJKI Mudahkan Pelayanan Permohonan Paten melalui Sistem Aplikasi Paten

Di era 5.0, pemanfaatan teknologi sudah banyak digunakan di setiap aspek kehidupan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan layanan kekayaan intelektual (KI), salah satunya dengan fitur sistem permohonan KI online.

Jumat, 3 Februari 2023

Pencanangan IP Tourism di Kepri, DJKI Dorong Pendaftaran Merek Kolektif

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) terkait penyelenggaraan program Intellectual Property Tourism (IP Tourism) kedua pada Jumat, 3 Februari 2023 di Ruang Rapat Ali Said lantai 17 Gedung Eks Sentra Mulia.

Jumat, 3 Februari 2023

Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Lebih dari Sertifikasi Biasa

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terus berupaya mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List (PWL) yang telah membelenggu beberapa tahun belakangan ini. Salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh DJKI, yaitu melalui program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang diselenggarakan se-Indonesia.

Kamis, 2 Februari 2023

Selengkapnya