Deputi Direktur Jenderal Hasan Kleib Bangga Indonesia Punya Perwakilan di Organisasi KI Dunia

Jakarta – Terpilihnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa Hasan Kleib sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector of World Intellectual Property Organization (WIPO) rupanya menjadi kebanggaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Kantor DJKI pada Selasa, 15 Desember 2020, Hasan Kleib mengatakan pihaknya sendiri bangga Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari negara berkembang di organisasi Kekayaan Intelektual (KI) dunia tersebut.

“Yang saya bangga bukan sebagai Hasan, kita adalah satu-satunya negara berkembang di negara itu. Kami untuk regional and nasional di development sector yang intinya adalah promosi untuk pembangunan KI secara nasional dan regional,” ujar Hasan dalam sambutannya.

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga sempat menyampaian capaian DJKI selama setahun terakhir, utamanya di masa-masa sulit karena pandemi Covid-19 yang dilalui DJKI dengan baik berkat berbagai layanan dan sistem kerja online.

Dia berharap dengan adanya Hasan Kleib di WIPO akan membantu program-program DJKI di masa depan demi kemajuan ekonomi Indonesia.

“Mudah-mudahan Bapak Hasan Kleib sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector of WIPO, kami berharap Bapak bisa juga mendukung program kami, mempromosikan kami sebagai The Best IP Office in The World,” ujar Freddy.

Di penghujung sambutannya, Hasan memohon doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk menjalankan tugas di Kantor WIPO di Jenewa, Swiss. Pihaknya menyampaikan akan membantu Indonesia meski juga harus mengurus seluruh negara anggota WIPO.

“Saya tetap orang Indonesia, tetapi mohon izin bahwa saya sejak tanggal 1 Januari 2021 sudah harus serve semua member state. Kami diminta melepaskan kepentingan negara,” ucapnya.

Ia melanjutkan, “Di sana, Saya tidak bisa mengurusi Indonesia saja, tetapi mengurusi seluruh anggota WIPO. Jika ada kebutuhan dari Indonesia, silakan sampaikan secara resmi.”

Sebelumnya, Hasan sempat mengaku nekad mengikuti pemilihan Deputi Dirjen WIPO yang dibuka pada Maret 2020. Sebab, dia merupakan salah satu calon yang tidak memiliki latar belakang murni di bidang KI.

Kendati demikian, Hasan telah memilliki pengalaman memimpin Komite Pembangunan dan Kekayaan Intelektual (Committee on Development and Intellectual Property/CDIP). Hasan juga memiiki kemampuan diplomatik karena posisinya sebagai Dubes RI.

Sebagai catatan, Indonesia merupakan salah satu dari empat negara yang dipercaya memegang pucuk kepemimpinan tertinggi di bawah Direktur Jenderal WIPO. Keempat Deputy Director General tersebut berasal dari Amerika Serikat, Perancis, RRT, dan Indonesia.

Sementara itu, WIPO adalah organisasi internasional, salah satu badan khusus PBB, yang beranggotakan 193 negara, yang memiliki mandat untuk memimpin pengembangan sistem Kekayaan Intelektual yang adil dan efektif untuk mendorong inovasi dan kreativitas seluruh bangsa.

Penulis: DAW
Editor: KAD


TAGS

#WIPO

LIPUTAN TERKAIT

Halal Bihalal: Tradisi Positif Untuk Peningkatan Sinergi

Jakarta - Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) senantiasa menjunjung tinggi tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)

Kamis, 18 April 2024

DJKI Gelar Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di Lingkungan DJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar kegiatan Pisah Sambut Pimpinan Tinggi di lingkungan DJKI pada Selasa, 16 April 2024, di Aula Oemar Seno Adjie, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta.

Selasa, 16 April 2024

Jadikan Momentum Introspeksi dan Evaluasi Diri, Kemenkumham Gelar Apel dan Halal Bihalal Idulfitri 1445 Hijriah

Untuk mengawali kerja pasca libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar apel pagi sekaligus halal bihalal secara hybrid yang dilaksanakan pada Senin, 16 April 2024 di Lapangan Upacara Kemenkumham Jakarta.

Selasa, 16 April 2024

Selengkapnya