Bimbingan Teknis MIC di Banten Berikan Penjelasan Mendalam Tentang KI

Tangerang - Masih dalam rangka kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar bimbingan teknis terkait KI yang diselenggarakan di Hotel Horison Grand Serpong pada Selasa, 14 Juni 2022. 

Pada bimbingan teknis ini, narasumber ahli KI dari bidang Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta serta Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memberikan penjelasan mendalam terkait masing-masing bidang. 




Peserta juga mendapatkan informasi tentang persyaratan dan alur mendaftarkan dan mencatatkan KI. Narasumber ahli KI juga berbagi tips untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan sebuah permohonan KI ditolak. 

“Minat, antusiasme serta semangat untuk melindungi KI di Banten ini cukup tinggi, maka hal ini perlu diimbangi dengan adanya edukasi serta bimbingan teknis seperti ini,” ujar Ujo Sujoto selaku Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dalam sambutannya mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten.

Bimbingan teknis dalam kegiatan MIC merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis yang berharga untuk masyarakat sehingga dapat melindungi dan mengelola KI dengan maksimal. 

“Memang tanpa adanya pelindungan yang baik, komersialisasi KI akan sulit terwujud,” ungkap Ujo. 

Dalam kesempatan ini DJKI turut mengajak Dinas Pariwisata dalam diskusi terkait penggalian potensi dan pelindungan KIK di Banten. DJKI yakin bahwa dengan adanya kerja sama yang baik, KIK Indonesia mampu menjadi identitas atau branding bangsa di mata dunia. 



Menanggapi hal tersebut, Laina Sumarlina Sitohang selaku Subkoordinator Inventarisasi KIK dan Perpustakaan DJKI menjelaskan bahwa proses pencatatan KIK dapat dilakukan melalui koordinasi Kantor Wilayah dengan Dinas Pariwisata terkait data-data serta sejarah dari KIK tersebut. 

“Setelah koordinasi, KIK yang telah lengkap data-datanya  siap  untuk dicatatkan dan dilindungi sehingga KIK sebagai jati diri bangsa dapat dilindungi,” ujar Laina. 


Sebagai informasi, layanan konsultasi KI secara tatap muka  ini dapat diikuti oleh masyarakat umum seperti kreator, inventor, desainer, pemilik usaha dan para pemangku kepentingan pada 15 s.d. 17 Juni 2022 di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. (CAN/SYL)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Ringankan Pemegang Paten Melalui Tarif Tertentu Biaya Tahunan

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

16 Agustus 2022

Minimalisir Pelanggaran Kekayaan Intelektual, DJKI Lakukan Langkah Preventif dan Represif

Pada Special 301 Report yang diterbitkan oleh  United States Trade Representative (USTR) pada 28 April 2022 Indonesia masih berstatus Priority Watch List (PWL). PWL adalah daftar negara yang menurut USTR memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) yang cukup berat.

15 Agustus 2022

Sertifikat Paten Sebagai Bukti Hak atas Paten

Organisasi Pembelajaran (Opera) DJKI yang membahas sertifikat paten.

15 Agustus 2022

Selengkapnya