Bangun Konsistensi Hasil Pemeriksaan Merek dengan Penyusunan Klasifikasi Barang dan Jasa Sejenis

Bogor – Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Pembahasan Klasifikasi Barang dan Jasa Sejenis dalam Pemeriksaan Substantif Merek pada tanggal 13 sampai 15 September 2021 di Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf, Bogor.

Acara ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi hasil pemeriksaan merek dalam menentukan barang dan jasa sejenis.

Menurut Plt. Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan Merek, Agung Indriyanto mengatakan bahwa dalam isu terkait klasifikasi barang dan jasa sejenis, DJKI berupaya mendapatkan panduan yang dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan serta para pemeriksa merek.

Sejalan dengan semangat tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengungkapkan bahwa dengan adanya klasifikasi barang dan jasa sejenis pada permohonan merek yang spesifik, maka pemohon merek dapat meminimalisir penolakan permohonannya.

“Pemohon merek dapat memprediksi dan meminimalisir penolakan karena dapat menilai kualifikasi barang dan jasa sejenis dengan mudah,” ungkap Freddy Harris dalam sambutannya.

Saat ini DJKI belum memiliki klasifikasi barang dan jasa sejenis. Pemeriksaan barang dan jasa sejenis pada tahap pemeriksaan substantif didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Permenkumham No. 67 Tahun 2016. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih ditemukan inkonsistensi hasil pemeriksaan substantif terkait hal tersebut.

Tidak adanya klasifikasi barang dan jasa sejenis tentunya dapat menyulitkan pemeriksa baru untuk mengetahui kualifikasi barang dan jasa sejenis dalam melakukan pemeriksaan. Mengingat, petunjuk teknis pemeriksaan substantif saat ini masih berupa rancangan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

“Karenanya, rancangan ini memiliki prioritas agar bisa segera disahkan dengan pertimbangan bahwa panduan dalam penyelesaian pemeriksaan substantif harus segera diterbitkan,” ujar Freddy.

Dengan demikian, pembahasan klasifikasi barang dan jasa sejenis perlu dilakukan untuk menyempurnakan rancangan dimaksud dengan menghadirkan beberapa narasumber ahli di bidang merek dan perundang-undangan yakni Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI), Sentra KI Universitas, BPOM, Komisi Banding Merek dan Pakar Merek.

Freddy berharap kegiatan ini dapat segera menghasilkan penyusunan klasifikasi barang dan jasa sejenis yang sistematis.

“Saya harap klasifikasi barang dan jasa sejenis dalam pemeriksaan substantif dapat disusun dengan baik dan sistematis sehingga dapat mempermudah kinerja pemeriksa merek dan meningkatkan kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis,” tutup Freddy. (AMO/KAD)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI bersama ARISE+ Indonesia dan DJPEN Fasilitasi Produk Unggulan Indikasi Geografis dalam Pameran Internasional

DJKI Kemenkumham, ARISE+ Indonesia dan DJPEN Kemendag bekerja sama melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional yang berlangsung di JIExpo Kemayoran 18-21 Mei 2022.

18 Mei 2022

Tekan Jumlah Pengangguran di Gorontalo Melalui Peningkatan Pelindungan KI

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia, oleh sebab itu pemerintah berupaya penuh untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai sektor, salah satunya melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI).

18 Mei 2022

Mobile Intellectual Property Clinic di Kota Bandung Berikan Insight Kepada Pelaku UKM

“Datang kesini, saya jadi mendapatkan pencerahan untuk inovasi tersebut saya mendapatkan insight juga, jadi sekarang saya tahu bagian mana yang harus dipatenkan, bagian mana yang kita buat dan yang harus kita modif,” kata Muhammad Jatnika, seorang pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Bandung

18 Mei 2022

Selengkapnya