Bahas Pemberantasan Barang Bajakan, DJKI lakukan Transfer Pengetahuan bersama JPO

Tokyo – Perkembangan zaman beriringan dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi perhatian besar dikarenakan dapat mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, dengan modus terbaru.

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa bersama Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) berkunjung ke Japan Patent Office (JPO) dalam rangka transfer pengetahuan mengenai pemberantasan barang bajakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang, Selasa, 6 Desember 2022.

“Terkait dengan Anti Counterfeit, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) sebagai wujud komitmen Indonesia untuk serius dalam menanggulangi peredaran barang palsu. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan pemusnahan barang palsu,” ujar Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada kegiatan diskusi bersama perwakilan dari JPO.

Pemberantasan barang palsu yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan mendukung peningkatan perekonomian di berbagai negara. Hal tersebut menjadi fokus utama semenjak teknologi semakin banyak digunakan yang menyebabkan semakin sulit melacak barang-barang palsu, terutama yang beredar di internet.

“Menelusuri peredaran barang palsu merupakan hal yang sulit karena prosesnya melibatkan banyak negara, tetapi pihak Pemerintah Jepang telah berupaya melakukan langkah-langkah, salah satunya dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Merek dan Desain Industri,” jelas Tomisawa Takeshi selaku Direktur Senior Divisi Kerjasama Internasional JPO. 

Selain itu, pihak JPO juga menyampaikan pengalamannya dalam menghadapi permasalahan barang palsu. Mereka menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi masalah serius di Jepang terutama terkait dengan peredaran barang palsu di internet. Salah satu cara, yaitu berupa pembuatan laman palsu untuk berpura-pura menjual barang asli atau menggunakan media sosial.

Menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak JPO menutup website dan media sosial yang menjual barang palsu, serta melakukan investigasi yang meliputi penelusuran domain maupun nama laman untuk dilakukan penghapusan.

JPO juga menyampaikan bahwa masih terdapat peredaran barang palsu secara konvensional yang pada tahun 2021 lalu diungkap  Bea Cukai Pajak Jepang. Pada tahun tersebut ada kasus 819.411 kasus, di antaranya merupakan barang ilegal pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI). 

“Tidak bisa kami pungkiri, bahwa di Indonesia banyak sekali oknum yang memproduksi barang palsu. Oleh sebab itu, Indonesia ingin mengundang pihak Jepang untuk melakukan Memorandum of Understanding dengan e-commerce dan Satgas Ops agar lebih mudah saat takedown barang yang diduga palsu,” pungkas Anom.

Sebagai Informasi, kegiatan transfer pengetahuan ini merupakan salah satu dari beberapa cara yang dilakukan oleh DJKI untuk mengeluarkan Indonesia dari Priority Watch List (PWL) yang disematkan United States Trade Representative (USTR) atau Perwakilan Dagang Amerika Serikat. (SAS/KAD)



LIPUTAN TERKAIT

Upaya DJKI Mudahkan Pelayanan Permohonan Paten melalui Sistem Aplikasi Paten

Di era 5.0, pemanfaatan teknologi sudah banyak digunakan di setiap aspek kehidupan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan layanan kekayaan intelektual (KI), salah satunya dengan fitur sistem permohonan KI online.

Jumat, 3 Februari 2023

Pencanangan IP Tourism di Kepri, DJKI Dorong Pendaftaran Merek Kolektif

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kepulauan Riau (Kepri) terkait penyelenggaraan program Intellectual Property Tourism (IP Tourism) kedua pada Jumat, 3 Februari 2023 di Ruang Rapat Ali Said lantai 17 Gedung Eks Sentra Mulia.

Jumat, 3 Februari 2023

Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Lebih dari Sertifikasi Biasa

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terus berupaya mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List (PWL) yang telah membelenggu beberapa tahun belakangan ini. Salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh DJKI, yaitu melalui program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang diselenggarakan se-Indonesia.

Kamis, 2 Februari 2023

Selengkapnya