Workshop IP Licensing Bahas Keberhasilan Komersialisasi Teknologi IPB

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menggelar sesi workshop Intellectual Property (IP) Licensing dalam rangka Forum Bisnis Paten Indonesia (FBPI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis 5 November 2026. Sesi ini membahas pengalaman komersialisasi hasil inovasi perguruan tinggi melalui pemanfaatan dan pelisensian kekayaan intelektual.

Workshop ini menghadirkan Tri Prartono, Wakil Kepala Bidang Pengembangan Inovasi, Alih Teknologi, dan Sociopreneurship IPB University. Dalam pemaparannya yang bertajuk Success Stories of Technology Commercialization, ia membagikan pengalaman IPB dalam mengembangkan hasil riset dan inovasi menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kami membangun ekosistem untuk memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap penelitian atau prototipe. Ada proses pengembangan, peningkatan skala produksi (scale-up), pendampingan perizinan, hingga memastikan teknologi tersebut memiliki potensi pasar. Jadi, ketika bertemu dengan industri, inovasi yang ditawarkan sudah memiliki kesiapan untuk dikembangkan dan dikomersialisasikan,” ujar Tri.

Melalui pemaparan tersebut, peserta diperkenalkan pada sejumlah contoh pengembangan produk hasil inovasi IPB, termasuk produk air minum dalam kemasan (AMDK) BOTANI dan minuman Lemonaria. Kedua produk tersebut menjadi contoh pemanfaatan hasil pengembangan teknologi yang diarahkan untuk memasuki pasar komersial.

Produk AMDK BOTANI telah memiliki legalitas berupa pendaftaran merek, Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, serta izin edar BPOM MD dan telah beredar di pasar. Sementara itu, produk minuman Lemonaria telah memiliki pendaftaran merek, sertifikasi halal, dan izin edar BPOM MD, serta diluncurkan pada 25 November 2025.

Tri menjelaskan bahwa proses komersialisasi inovasi tidak selalu berjalan mudah. Kesiapan teknologi, kebutuhan industri, potensi pasar, hingga kemampuan produksi menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Menurutnya, kerja sama lisensi juga perlu disertai keterlibatan inventor agar pengembangan teknologi dapat terus dipantau.

“Dalam perjanjian lisensi, kami mengupayakan agar inventor tetap terlibat dalam proses pengembangan teknologi bersama industri. Tujuannya agar inovator dapat ikut mengawal pemanfaatan teknologinya dan mengetahui kendala yang dihadapi selama proses produksi. Sebab, tidak cukup hanya memberikan lisensi, tetapi harus dipastikan teknologi tersebut benar-benar dikembangkan dan dimanfaatkan,” jelasnya.

Pengalaman IPB tersebut menunjukkan bahwa pelisensian kekayaan intelektual merupakan salah satu instrumen penting untuk menghubungkan perguruan tinggi, inventor, dan industri. Melalui skema lisensi, pemegang hak dapat memberikan izin pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil inovasinya

DJKI menekankan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sejak tahap pengembangan inovasi. Para inventor, peneliti, dan pelaku usaha perlu mengidentifikasi aset KI yang dihasilkan, memastikan kepemilikan haknya, serta mendaftarkan atau mencatatkannya sesuai rezim KI yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum sebelum inovasi dimanfaatkan dan dikomersialisasikan melalui kerja sama lisensi.

Melalui workshop IP Licensing dalam FBPI 2026, DJKI berharap peserta memperoleh pemahaman mengenai praktik pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi. Kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan membuka peluang kolaborasi antara perguruan tinggi, inventor, dan industri dalam meningkatkan komersialisasi paten serta inovasi dalam negeri.



TAGS

#KI Umum

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Perkuat Kualitas Pemeriksaan Paten melalui Pelantikan Pejabat Ahli Madya

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional pada Selasa, 27 Oktober 2026, bertempat di Gedung DJKI lantai 4, Jakarta. Pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tessa Harumdila.

Selasa, 27 Oktober 2026

KBP Tolak Satu dan Terima Satu Banding Paten

Jakarta – Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia menggelar sidang terbuka untuk membacakan putusan atas dua permohonan banding paten pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Ruang Sidang Komisi Banding Paten, Lantai 7, Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jakarta Selatan.

Kamis, 22 Oktober 2026

DJKI Himpun Masukan Publik untuk Penyempurnaan RIKIN 2027–2036

Semarang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menyelenggarakan Uji Publik Program Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) Tahun 2027–2036 di Hotel Ciputra Semarang pada Rabu 21 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan arah kebijakan dan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional untuk sepuluh tahun ke depan.

Rabu, 21 Oktober 2026

Selengkapnya