Sidang Terbuka KBP Putuskan Terima Satu Permohonan Koreksi atas Klaim Paten

Jakarta - Komisi Banding Paten (KBP) Republik Indonesia (RI) menggelar sidang terbuka pembacaan putusan permohonan banding paten pada Selasa, 05 Agustus 2025. Pada sidang yang diketuai oleh Ragil Yoga Edi, membahas permohonan banding terhadap koreksi atas klaim setelah pemberian paten dengan nomor IDP000095129 yang berjudul Pengelasan Busur Berpelindung Gas.

Permohonan banding diajukan oleh Kabushiki-gaisha Kōbe Seikō-sho (Kobe Steel, Ltd.) melalui kuasa hukum Insan Budi Maulana dari Kantor Konsultan Maulana & Partners karena terdapat kesalahan pengetikan terjemahan Bahasa Indonesia pada klaim 3 dari paten tersebut. Pada Klaim 3 sebelumnya tertulis “0,49 ≤ [Ti]/[Si] ≤ 3,0” di mana redaksi yang seharusnya adalah “0,1 ≤ [Ti]/[Si] ≤ 3,0” sesuai dengan klaim pada padanan paten Jepang JP 7244393 B2.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta yang diuraikan, maka majelis banding memutuskan untuk menerima permohonan banding nomor registrasi 51/KBP/XI/2024 terhadap koreksi atas klaim 3 karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024,” ujar Ragil.

Majelis juga menegaskan bahwa koreksi ini bersifat teknis dan tidak memperluas ruang lingkup invensi. Selain itu, permohonan diajukan dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga memenuhi ketentuan perundang-undangan.

“Melalui putusan tersebut, Majelis Banding meminta Menteri Hukum RI untuk melakukan pencatatan dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding melalui media elektronik dan/atau non-elektronik serta mengubah lampiran sertifikat paten,” tutup Ragil.



TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Tekankan Sinergi dan Single Authority KI Nasional dalam Penyusunan Renstra 2025-2029

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar sesi diskusi panel dalam rangka Evaluasi Kinerja 2025 sebagai bagian dari sinergi kebijakan dan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum 2025-2029. Forum ini menjadi momentum penting bagi DJKI untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan memastikan bahwa seluruh program serta indikator kinerja selaras dengan agenda Transformasi Hukum Digital, Reformasi Birokrasi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona atau RPJMN 2025-2029.

Selasa, 9 Desember 2025

Evaluasi Kinerja DJKI 2025 Dorong Penyelesaian Rekomendasi Audit Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melaksanakan kegiatan Pemaparan Reviu dan Rekomendasi oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Paparan yang berlangsung saat Evaluasi Kinerja DJKI 2025 di Hotel JS Luwansa pada 9 Desember 2025 ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, dan peningkatan kualitas tata kelola kinerja DJKI.

Selasa, 9 Desember 2025

DJKI Perkuat Arah Pelindungan Kekayaan Intelektual Bersama Bappenas

Jakarta — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) memberikan pandangan strategis terkait arah pembangunan hukum kekayaan intelektual (KI) dalam RPJMN 2025–2029. Hal ini disampaikan oleh Puji Prasetyawati, Perencana Ahli Pertama dalam Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2025 yang berlangsung di Hotel JS Luwansa Jakarta pada Rabu, 9 Desember 2025. Dalam paparannya, Puji menekankan pentingnya penguatan pelindungan KI sebagai fondasi ekosistem inovasi.

Selasa, 9 Desember 2025

Selengkapnya