Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui Pelantikan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pranata Komputer di Ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) pada Senin, 10 November 2025.
Acara ini dipimpin langsung oleh Sesditjen KI Andrieansjah dan diikuti oleh tujuh pejabat fungsional yang dilantik, terdiri atas empat pejabat Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan tiga pejabat Pranata Komputer.
Dalam sambutannya, Andrieansjah menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk pengakuan atas kompetensi, dedikasi, dan kinerja para pejabat fungsional yang telah menunjukkan kontribusi nyata di lingkungan DJKI.
“Pelantikan hari ini bukan sekadar rutinitas administrasi kepegawaian. Ini adalah pengakuan atas profesionalisme Saudara sekalian dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik, serta transformasi digital di bidang kekayaan intelektual,” ujarnya.
Ia menegaskan, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola kelembagaan DJKI berjalan profesional, efektif, dan berbasis kompetensi. Analis SDM Aparatur berperan penting dalam mengelola sumber daya manusia yang adaptif dan berintegritas, sedangkan Pranata Komputer menjadi motor penggerak modernisasi sistem informasi DJKI agar semakin terintegrasi, efisien, dan aman.
“Jadilah aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Pegang teguh sumpah jabatan yang baru, dan jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian, bukan sekadar posisi,” pesan Andrieansjah kepada para pejabat yang dilantik.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di DJKI. Menurutnya, sistem pembinaan karier yang transparan dan berbasis meritokrasi merupakan kunci terwujudnya birokrasi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan.
Melalui pelantikan ini, DJKI menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital dan memastikan pelindungan kekayaan intelektual yang semakin prima bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia.
“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan semangat profesionalisme dan loyalitas untuk kemajuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” tutup Andrieansjah.
Komisi Banding Paten atau KBP kembali menegaskan pentingnya kejelasan spesifikasi dan klaim paten sebagai syarat utama pelindungan kekayaan intelektual (KI). Dalam dua sidang terbuka yang digelar pada 4 Desember 2025 di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, KBP menolak permohonan banding atas dua penolakan paten, masing-masing terkait invensi baterai berbasis urine serta metode ekstraksi minyak inti sawit.
Kamis, 4 Desember 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum kembali menegaskan peran vital Sentra Kekayaan Intelektual atau Sentra KI di perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan atau Litbang. Penegasan ini disampaikan dalam rangkaian Webinar Obrolan Kreatif & Edukatif Kekayaan Intelektual atau OKE KI yang bertujuan menjadikan hasil riset sebagai aset intelektual yang terkelola dengan baik, dilindungi secara hukum, dan dikomersialisasikan untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Kamis, 4 Desember 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Andrieansjah menegaskan bahwa penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem KI nasional. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pembuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Pengembangan KI - Eksternal Perspektif yang diselenggarakan pada Senin, 1 Desember 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta.
Senin, 1 Desember 2025