Kenalkan IT Master Plan Melalui Opera DJKI
Jakarta - Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Organisasi Pembelajar DJKI (Opera DJKI) melalui aplikasi zoom pada Jumat, 2 september 2022.
Kegiatan Opera DJKI dengan mengusung tema IT Masterplan 2020-2024 dibuka oleh Direktur TIKI Dede Mia Yusanti.
Menurut Dede, InformationTechnology Master Plan (ITMP) merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang penjabaran kondisi TI pada DJKI saat ini, target TI DJKI di masa depan, serta peta jalan pemanfaatan TI untuk periode 2020-2024.
“ITMP ini adalah suatu dokumen manajerial yang bermanfaat sebagai rujukan bagi seluruh pihak dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan TI,” ujar Dede.
Dede juga menjelaskan bahwa dokumen ITMP sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Penetapan Dokumen Information Technology Master Plan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024.
Selanjutnya, Dede juga menerangkan bahwa ITMP merupakan bagian dari penilaian kematangan indeks dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TI dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.
Selain itu, SPBE juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, akuntabel, dan terpercaya.
“Jadi bapak ibu sekalian DJKI memang menetapkan ITMP, tetapi demikian butir-butir rencana yang ada di dalam ITMP harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah SPBE,” terang Dede.
“Kita tidak bisa sembarangan dalam melaksanakan sesuatu, tetapi semua terarah sesuai dengan kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam kebijakan Kemenkumham dan DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham akan menurunkannya ke dalam ITMP,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Subkoordinator Perencanaan dan Standardisasi TI Novi Mirawanty dalam paparannya menjelaskan bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Direktorat TI KI pada tahun 2020 juga telah menyusun Enterprise Architecture (EA) DJKI yang menggambarkan Arsitektur TI.
Menurutnya, EA DJKI ini terdiri dari Arsitektur Layanan, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastuktur, Arsitektur Keamanan, Arsitektur Organisasi, dan Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen TI.
“EA DJKI ini akan diperbaharui secara periodik sesuai dengan hasil pengembangan dan perubahan kondisi TI di DJKI,” pungkas Novi. (daw/dit)
Kegiatan Opera DJKI dengan mengusung tema IT Masterplan 2020-2024 dibuka oleh Direktur TIKI Dede Mia Yusanti.
Menurut Dede, InformationTechnology Master Plan (ITMP) merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang penjabaran kondisi TI pada DJKI saat ini, target TI DJKI di masa depan, serta peta jalan pemanfaatan TI untuk periode 2020-2024.
“ITMP ini adalah suatu dokumen manajerial yang bermanfaat sebagai rujukan bagi seluruh pihak dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan TI,” ujar Dede.
Dede juga menjelaskan bahwa dokumen ITMP sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Penetapan Dokumen Information Technology Master Plan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024.
Selanjutnya, Dede juga menerangkan bahwa ITMP merupakan bagian dari penilaian kematangan indeks dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TI dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.
Selain itu, SPBE juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, akuntabel, dan terpercaya.
“Jadi bapak ibu sekalian DJKI memang menetapkan ITMP, tetapi demikian butir-butir rencana yang ada di dalam ITMP harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah SPBE,” terang Dede.
“Kita tidak bisa sembarangan dalam melaksanakan sesuatu, tetapi semua terarah sesuai dengan kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam kebijakan Kemenkumham dan DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham akan menurunkannya ke dalam ITMP,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Subkoordinator Perencanaan dan Standardisasi TI Novi Mirawanty dalam paparannya menjelaskan bahwa Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Direktorat TI KI pada tahun 2020 juga telah menyusun Enterprise Architecture (EA) DJKI yang menggambarkan Arsitektur TI.
Menurutnya, EA DJKI ini terdiri dari Arsitektur Layanan, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastuktur, Arsitektur Keamanan, Arsitektur Organisasi, dan Arsitektur Tata Kelola dan Manajemen TI.
“EA DJKI ini akan diperbaharui secara periodik sesuai dengan hasil pengembangan dan perubahan kondisi TI di DJKI,” pungkas Novi. (daw/dit)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Begini Cara Daftarin Desain Industri Kamu, Jangan Sampai Salah ya!
Desain Industri merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha dan juga desainer. Melalui pendaftaran Desain Industri, pemohon dapat memperoleh hak eksklusif atas tampilan visual suatu produk, yang tidak hanya dapat melindungi produk tersebut dari peniruan dan penggunaan tanpa izin oleh pihak lain tetapi juga memungkinkan pemohon mendapat nilai ekonomis dari lisensi.
Kamis, 5 Februari 2026
DJKI Perkuat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat belanja masalah Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Ditgakum) di ruang rapat lantai 10 DJKI pada Rabu, 4 Januari 2026 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Rapat ini membahas kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sinkronisasi perencanaan anggaran guna menjawab tantangan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin kompleks.
Rabu, 4 Februari 2026
Dirjen KI Arahkan Analis Hukum Perkuat Regulasi
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) DJKI yang menjabat sebagai analis hukum terkait penguatan regulasi Kekayaan Intelektual (KI), di kantor DJKI ruang rapat lantai 7 Selasa, 03 Februari 2026.
Selasa, 3 Februari 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Dari Ancaman hingga Peluang: Diskusi AI Voice dan Deepfake Warnai Podshow Kemenkum di UI
Senin, 9 Februari 2026
Pemerintah Pastikan Royalti Musik Tidak Bebani Publik dan Hambat Kreativitas
Senin, 9 Februari 2026
Mandi Syafar, dari Ritual ke Warisan Komunal Terlindungi
Minggu, 8 Februari 2026
