DJKI Terima Audiensi Perum Peruri Terkait Terobosan Baru Identifikasi Karya Musik
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) pada Senin, 24 Februari 2025, di Gedung DJKI, Jakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penyampaian update mengenai transformasi Peruri sebagai perusahaan teknologi high security serta meningkatkan kolaborasi strategis dalam mendukung percepatan digitalisasi pemerintahan.
Direktur Business Digital Peruri Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan dalam kesempatan tersebut bahwa Perum Peruri ingin memperkenalkan produk digital security dalam kaitannya dengan sistem royalti musik di Indonesia.
“Produk ini adalah sebuah sistem identifikasi unik untuk setiap karya musik. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa setiap lagu akan memiliki "sidik jari" digital yang membedakannya dari lagu lain. Hal ini memungkinkan pelacakan dan pengelolaan hak cipta musik yang jauh lebih akurat dan efisien,” jelas Farah.
Hadir pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menyambut baik inisiatif Peruri untuk berkolaborasi bersama DJKI. Menurutnya, hal ini dapat membawa angin segar bagi industri musik di Indonesia.
"Kami sangat antusias dengan potensi kolaborasi ini. Dengan teknologi yang dimiliki Perum Peruri, kami yakin pelindungan hak cipta musik di Indonesia akan semakin baik," ujar Razilu.
Razilu menambahkan bahwa ke depannya perlu ada pertemuan lebih lanjut dengan turut menggandeng Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) selaku lembaga bantu pemerintah non-APBN yang memiliki tugas dan wewenang dalam rangka mengekstraksi, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti.
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
