DJKI Minimalisir Kesalahan Rancangan Permenkumham Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang KI
Jakarta
– Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Direktorat Jenderal
Perundang-undangan (DJPP), serta Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham
melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham)
tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Kekayaan Intelektual melalui aplikasi zoom (22/7/2021)
Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI mengungkapkan bahwa pembahasan kali ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan ketika Rancangan Permenkumham dikirimkan kepada DJPP. Ia membuka kesempatan kepada seluruh pihak terkait untuk dapat memberi masukan terhadap penyusunan rancangan ini demi terciptanya Permenkumham yang dapat memberikan manfaat yang besar dan optimal dalam upaya peningkatan pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia.
Nantinya, dalam rancangan ini akan terdapat beberapa terobosan yang dibuat oleh DJKI seperti pengklasifikasian perkara ringan, sedang, dan berat serta batas waktu melakukan mediasi. (AMO/DIT)
Anom Wibowo selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI mengungkapkan bahwa pembahasan kali ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan ketika Rancangan Permenkumham dikirimkan kepada DJPP. Ia membuka kesempatan kepada seluruh pihak terkait untuk dapat memberi masukan terhadap penyusunan rancangan ini demi terciptanya Permenkumham yang dapat memberikan manfaat yang besar dan optimal dalam upaya peningkatan pelindungan terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia.
Nantinya, dalam rancangan ini akan terdapat beberapa terobosan yang dibuat oleh DJKI seperti pengklasifikasian perkara ringan, sedang, dan berat serta batas waktu melakukan mediasi. (AMO/DIT)
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
KBP Putuskan Tiga Banding Paten: Arcellx Diterima, Dua Ditolak
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Komisi Banding Paten (KBP) kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum bagi para inventor dan pemegang paten. Dalam tiga sidang terbuka yang digelar di Gedung DJKI pada 13 November 2025, KBP memutuskan untuk menerima satu permohonan banding dan menolak dua permohonan banding yang diajukan oleh Arcellx, Inc., PT Pamapersada Nusantara, dan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha atas sejumlah invensi di bidang bioteknologi, permesinan, dan otomotif.
Kamis, 13 November 2025
DJKI Bahas Strategi Percepatan Permohonan Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permohonan Indikasi Geografis pada Senin, 10 November 2025 di Gedung DJKI, Jakarta. Rapat ini membahas proses penanganan permohonan indikasi geografis serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam prosesnya.
Senin, 10 November 2025
Pelantikan Pejabat Fungsional DJKI: Wujud Profesionalisme dan Transformasi Digital Pelayanan KI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui Pelantikan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pranata Komputer di Ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) pada Senin, 10 November 2025.
Senin, 10 November 2025
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Dari Ide Menjadi Aset, DJKI dan UI Kolaborasi Inovasi
Kamis, 13 November 2025
KBP Putuskan Tiga Banding Paten: Arcellx Diterima, Dua Ditolak
Kamis, 13 November 2025
Wamenkum Lantik Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial, Hermansyah Siregar Jadi Plt Dirjen KI
Kamis, 13 November 2025
