DJKI Dukung Banjarmasin Perkuat Regulasi Kekayaan Intelektual

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin di Gedung DJKI pada Selasa, 9 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) pada Kota Banjarmasin.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari menyampaikan bahwa Raperda ini diinsiasi untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual mendapat pelindungan hukum yang memadai terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Kami ingin memastikan bahwa KI masyarakat benar-benar dipayungi oleh regulasi daerah. Beberapa waktu terakhir muncul isu mengenai produk daerah yang diklaim oleh pihak lain. Ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ungkap Mathari.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Yasmon, menyambut baik langkah DPRD Banjarmasin yang mulai menyusun regulasi KI. Menurutnya, tidak banyak daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan KI.

“Berdasarkan data kami, baru sebagian kecil provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki regulasi pengelolaan kekayaan intelektual. Kalimantan Selatan termasuk yang cukup progresif,” tutur Yasmon.

Ia menegaskan bahwa Perda KI sangat penting sebagai dasar hukum bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran dan merancang program terkait pemanfaatan potensi KI.

“Salah satu contoh implementasi dengan menetapkan kebijakan penggunaan Sasirangan terdaftar bagi ASN pada hari tertentu. Hal ini dapat membantu menjaga nilai dan keberlanjutan Indikasi Geografis tersebut,” tutur Yasmon.

DJKI siap mendampingi daerah dalam menyusun Perda KI, termasuk memetakan potensi dan memberikan rekomendasi teknis agar kebijakannya tepat sasaran. KI bukan hanya pelindungan hukum, tetapi juga peluang ekonomi. Dengan Perda yang kuat, daerah bisa memanfaatkan potensi KI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (SGT/DAW)