Info Terbaru: Berita Resmi Merek Seri-A No. 79/XII/A/2017, 80/XII/A/2017, 81/XII/A/2017   baca lebih lanjut

Workshop Implementasi Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri

IMG 2546

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) menyelenggarakan Workshop tentang Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Mengenai Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri.

Dalam mendukung penguatan pelindungan kekayaan intelektual (KI) dan untuk meningkatkan harmonisasi dalam mekanisme pelaksanaan penghapusan merek terdaftar, workshop ini menghadirkan tenaga ahli dari Japan Patent Office (JPO), Komisi Banding Merek, Hakim Agung, serta Akademisi Universitas Indonesia sebagai narasumber.

Workshop ini merupakan ajang untuk bertukar informasi mengenai mekanisme pelaksanaan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana diterangkan dalam pasal 72 ayat 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman mengatakan, bahwa ada beberapa hal yang melandasi penghapusan merek terdaftar, yaitu apabila suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dan/ atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis (IG);  bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum; atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Fathlurachman menambahkan, penghapusan tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

“Ketentuan ini memberikan makna baru dan juga memberikan tugas baru kepada komisi banding merek untuk memberikan sesuatu rekomendasi apakah suatu merek terdaftar layak dihapus atau tidak”, ujar Fathlurachman di Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Mengingat mekanisme penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri sangat penting untuk segera di publikasikan dan timnya perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di tanah air.

Fathlurachman berharap dengan di gelarnya  workshop ini  dapat dijadikan sumber masukan dan pedoman dalam pelaksanaan sistem penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri. (Humas DJKI, November 2017)