Pembukaan Pelatihan Konsultan HKI, di Universitas Padjajaran

image-0

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengadakan Pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 April s.d 28 Juli 2012. Pembukaan pelatihan yang diawali oleh sambutan Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., M.H. dari UNPAD dan Yuslisar Ningsih, S.H., M.H., Direktur Kerja Sama dan Promosi ini resmi dibuka oleh Dr. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum yang mewakili Rektor Universitas Padjajaran dan dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb di Ruang Auditorium, Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja lantai 4 pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012.

 

Kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan dengan diratifikasinya The Agreement Establishing The World Trade Organization yang di dalamnya mencakup persetujuan TRIPs (Persetujuan di bidang HKI) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dan perjanjian-perjanjian lain yang mendukung kemudian dilakukan penyempurnaan dengan merevisi ke 6 (enam) Undang-undang di bidang HKI dengan direalisasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Inteletual.

Secara khusus, seorang konsultan HKI mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan HKI disertai dengan surat kuasa. Konsultan HKI berhak untuk mewakili, mendampingi atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa tetapi juga berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang HKI, melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI yang dikuasakan serta memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang HKI, termasuk cara permohonan pengajuan di bidang HKI.

Guna mendukung kemampuan dan pengetahuan tersebut, seorang konsultan HKI harus dapat menguasai materi seluruh bidang HKI dengan syarat mutlak lulus pelatihan HKI. Selain itu Ditjen HKI secara berkala, yaitu 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi kinerja konsultan HKI yang digunakan sebagai dasar melakukan penilaian kinerja, guna menonaktifkan dengan hormat seorang konsultan HKI yang tidak pernah aktif sama sekali melakukan tugasnya dan tidak pernah melakukan praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk tahun ini pelatihan konsultan HKI diadakan di Universitas Padjajaran dengan jumlah calon konsultan HKI kurang lebih sebanyak 22 peserta. Diharapkan dengan kerja sama yang terjalin di tahun ke 2 (dua) ini sebagai tindak lanjut MoU antara Direktorat Jenderal HKI dengan Universitas Padjajaran dapat terus menghasilkan konsultan HKI yang berkompeten (Humas DJHKI – April 2012).