INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Berita Resmi Merek Seri A No. 60  dan 61/XII/A/2018 (Sesuai Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016) dan Berita Resmi Merek ( Protokol Madrid ) No. 11/XII/A/2018 baca lebih lanjut

Wapres RI Jusuf Kalla: Melaksanakan HAM Harus Dengan Hukum

ham2  ham1  ham3

 

Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla mengatakan, bahwa dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM), semua orang berkewajiban untuk menjaga dan menghargai hak asasi orang lain dan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakatnya harus sesuai dengan hukum.

Hal itu dikatakan Jusuf Kalla saat membuka acara peringatan Hari HAM Sedunia ke 70 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Selasa (11/12/2018).

“Pelaksanaan hukum itu bagian dari pada kita melaksanakan hak asasi manusia. Jadi Hukum dan HAM merupakan suatu kombinasi, karena melaksanakan hak asasi manusia harus dengan hukum, tidak hanya dengan kebijakan,” ucap Jusuf Kalla.

Pada acara tersebut,  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memberikan penghargaan kepada 271 Kabupaten Kota yang memiliki predikat peduli HAM.

“Pemberian penghargaan tersebut  untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah, terutama pemenuhan hak dasar dibidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan, ” ujar Yasonna H Laoly.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) turut berpartisipasi memeriahkan acara Hari HAM Sedunia ke 70 ini dengan membuka booth layanan dan konsultasi kekayaan intelektual, termasuk mensosialisasikan Traktat Marrakesh.

Ketentuan Traktat Marrakesh merupakan fasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang tunanetra gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak, serta mengijinkan adanya pertukaran antar negara terhadap format yang aksesibel bagi orang dengan hambatan membaca barang cetakan.

Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia Jadi Prioritas

PHKI4  PHKI1   PHKI3  

 

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengungkapkan pentingnya suatu negara untuk mengedepankan inovasi berbasis kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual (KI) menjadi hal penting dalam berbagai aspek pembahasan yang ditangani instansi pemerintah, mulai dari perundingan perdagangan, investasi dan dalam persaingan pembangunan suatu negara.

Karenanya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus meningkatkan pelayanan masyarakat dari sisi pengadministrasian KI serta penegakan hukumnya.

“Indonesia menempatkan penegakan hukum KI sebagai salah satu prioritas,”, ujar Freddy Harris.

Hal tersebut disampaikan Freddy Harris saat membuka Workshop Penegakan Kekayaan Intelektual yang terselenggara atas kerja sama DJKI dengan Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia dan LEGO di Aula lantai 8, Gedung DJKI (10/12/2018).

Freddy menuturkan, bahwa dalam tiga tahun terakhir, DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa telah menangani sebanyak 76 pelanggaran hak kekayaan intelektual.

“Jumlah pelanggaran merek sebanyak 51 kasus, 11 kasus hak cipta, 9 kasus desain industri, dan 5 kasus paten,” ungkap Freddy Harris.

Untuk mempermudah pengaduan pelanggaran KI, DJKI juga menerapkan pengaduan pelanggaran KI secara online termasuk informasi monitoring melalui website DJKI.

Acara ini dihadiri Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Rasmus Abildgaard Kristensen; Head of Department International Project, Danish Patent and Trademark, Michael Poulsen; serta Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti; Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari; dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Karim Tarigan.

Lomba Cerdas Cermat Dalam Rangka Peringati Hari HAM Sedunia

konsinyering tarif pelayanan KI   foto2   

Jakarta – Dalam rangka rangkaian Kegiatan Peringati Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia ke-70 yang diperingati setiap 10 Desember di setiap tahunnya dan untuk meningkatkan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat pada tanggal 08 – 09 Desember 2018 di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Lantai 6.

Lomba ini diikuti oleh 50 (lima puluh) Sekolah terpilih yang berasal dari Jabodetabek, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta dan Bali. Para peserta lomba akan memperebutkan hadiah berupa uang tunai dan piala.

Continue Reading

Festival Indikasi Geografis (IG)

konsinyering tarif pelayanan KI      

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghadiri Festival Indikasi Geografis (IG) yang diinisiasi oleh Badan Kreatif Ekonomi (Bekraf) di Hotel Pullman, Sabtu, (8/12/2018)

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kemenkumham staf ahli menteri bidang ekonomi, Razilu, Pimpinan Tinggi Madya dan pratama di lingkungan Bekraf, dan masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dari seluruh pelosok Indonesia.

Continue Reading

Workshop On Patent Prosecution Highway (PPH)

pph1.1  pph2.2  pph3.3  

 

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Japan Patent Office (JPO) mengadakan “Workshop On Patent Prosecution Highway (PPH)” yang diikuti 82 pemeriksa paten di Aula DJKI Lantai 8, Kamis (06/12/2018).

Continue Reading