Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang menyusun standardisasi proses bisnis pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang di gelar selama tiga hari di Hotel Rancamaya Bogor, Senin (19/8/2019).

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris, standar operasional prosedur (SOP) perlu dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan keadaan, perkembangan waktu dan perkembangan situasi.

“SOP harus dievaluasi tiap tahun, makanya evaluasi biasanya ada versinya, yang perlu direvisi,” ujar Freddy Harris.

Bogor – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Tentang Jenis Ciptaan yang di gelar dari 21-23 Agustus 2019 di The Alaba Hotel & Conference Center, Sentul, Bogor.

Penyusunan Modul ini bertujuan untuk membuat pedoman dalam melakukan verifikasi terhadap permohonan pencatatan hak cipta yang sesuai Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang jenis ciptaan yang  mencakup Lingkup Karya Sastra, Karya Seni dan Karya Lainnya.

Freddy Harris, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual mengatakan bahwa Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri merupakan salah satu unit yang berperan penting dalam menampilkan citra DJKI dan menjadi proyek  dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Kegiatan ini menjadi penting dalam menghasilkan outcome berupa peningkatan kualitas kerja dalam proses pencatatan hak cipta secara online, sehingga memudahkan masyarakat dalam melindungi karyanya,” ujar Freddy Harris.

Molan Tarigan, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dalam sambutannya berharap modul ini nantinya menjadi bagian dari peningkatan layanan publik yang sesuai dengan standar layanan DJKI.

"Seiring dengan naiknya kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka tingkat kepuasan publik pun turut meningkat. Kepuasan publik yang baik akan mendorong jumlah permohonan hak cipta yang bertambah seiring waktu," ujar Molan.

Aplikasi pencatatan hak cipta online (e-hak cipta) merupakan salah satu andalan pelayanan publik DJKI. Hal ini dibuktikan dengan jumlah permohonan pencatatan yang meningkat pesat.

Pada tahun 2018, jumlah permohonan yang masuk tercatat sejumlah 30.650 permohonan. Bila dibandingkan dengan jumlah permohonan pada tahun 2017, yaitu sejumlah 4.910 permohonan, maka terdapat peningkatan lebih dari 600 persen.

Hingga pertanggal 20 Agustus 2019, jumlah permohonan pencatatan hak cipta online mencapai 20.453 permohonan yang sudah diproses. Dibandingkan dengan bulan Agustus pada tahun 2018, jumlah permohonan adalah 15.947. Dari data tersebut bisa terlihat jika tren permohonan hak cipta secara online terus meningkat.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya, yaitu: Adityayoga M.Sn (bidang seni dan desain), Dr. Agung Eko Budiwaspada M.Sn (bidang seni dan desain), Saut Poltak Tambunan (bidang karya Sastra), Donny Alamsyah Sheyoputra, SH., M.Si (Han)., LL.M (bidang basis data dan program komputer), dan Prof. Dr. Agus Sarjono., SH., MH (bidang program komputer).

Manado – Kekayaan Inteletual (KI) merupakan alat yang dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik dari KI Personal seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman, maupun KI Komunal seperti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SGD) dan Pengetahuan Tradisional (PT) serta Indikasi Geografis (IG) membutuhkan inovasi dan kreatifitas para anak bangsa.

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Pendampingan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Kumonal (KIK) di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, Kamis (15/08/2019).

Sebanyak 40 peserta yang berasal dari Kanwil, Dinas terkait, Balai Penelitian dan Masyarakat Adat Provinsi Sulawesi Utara mengikuti pendampingan dan penjelasan Inventarisasi KIK. Harapannya, setelah kegiatan ini, para instansi terkait dapat bekerja sama menginvestariskan KIK yang terdapat di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Sulawesi Utara, Efendi B. Peranginangin menegaskan kepada masing-masing dinas pemerintahan dan masyarakat saling bekerja sama untuk mendata dan menginventarisasi keanekaragaman KIK agar terlindungi.

Terlebih, wilayah Sulawesi Utara merupakan Provinsi paling utara Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara lain yang dapat membuka peluang KIK yang dimiliki diakui, dicuri bahkan dibajak oleh negara lain.

“Sudah saatnya seluruh aparatur pemerintah untuk memulai upaya menginventarisasi dan membuat data base ekspresi budaya dibidang Kekayaan Intelektual Komunal di berbagai bidang. Pengetahuan tradisional (Traditional Knowledge), Sumber Daya Genetik, Potensi Indikasi Geografis di daerah masing-masing. Sehingga kekayaan nasional bisa terlindungi secara lebih efektif,” tutur Efendi Peranginangin.

Keanekaragaman dan potensi KIK di Indonesia merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi budaya Indonesia dan meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah telah memiliki langkah pelindungan sementara untuk mengantisipasi adanya pengakuan, pencurian maupun pembajakan oleh negara lain, yaitu melalui Pusat Data Kekayaan Intelektual (PDKI) yang dikelola oleh DJKI secara digital, yang bisa diakses di http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id.

Turut hadir sebagai narasumber Kepala sub Direktorat Pemberdayaan KI, Erbita Dumada Riani, dan Rani Nuradi selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Rani Nuradi menjelaskan saat ini KIK merupakan prioritas nasional karena sebagai Identitas dan Aset Bangsa.

“Pentingnya kesadaran daerah melindungi potensi-potensi yang dimiliki untuk diinventaris agar dapat dikembangkan oleh sektor lain untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah,” ujar Rani.

Pada saat yang bersamaan, DJKI juga menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri di Universitas Sam Ratulangi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha di Sulawesi Utara untuk melindungi produk yang mereka hasilkan dengan cara mendaftarkan ke DJKI.

Dalam diskusi ini juga terlihat banyaknya antusias para pelaku usaha di Sulawesi Utara yang berkonsultasi untuk mendaftarkan desain masing-masing produknya. Selain Desain Industri, para narasumber dari pemeriksa Desain Industri juga membuka diskusi untuk masyarakat yang masih awam dengan KI.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akhirnya meluncurkan aplikasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) online untuk masyarakat Indonesia. Kali ini giliran pendaftaran merek, desain industri dan paten yang dapat dilakukan secara online mulai tanggal 17 Agustus 2019.

Kehadiran aplikasi ini akan mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan sendiri permohonan mereka di mana saja dan kapan saja.

“Masyarakat tidak lagi harus membawa banyak dokumen permohonan. Pendaftaran juga bisa di kantor masing-masing konsultan atau masyarakat dari kalangan mana saja, tidak perlu ke kantor DJKI,” ujar Dirjen KI, Freddy Harris di Lobby Gedung DJKI, Jalan Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

DJKI berharap aplikasi ini juga dapat meningkatkan pendaftaran merek, paten dan desain industri. Freddy Harris mengharapkan pendaftaran melalui aplikasi KI online akan mampu membantu terpenuhinya target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp.500 miliar pada 2019. Saat ini, realisasinya telah berada di angka Rp.279,5 miliar.

Sebagai catatan, permohonan merek mengalami peningkatan paling signifikan sejak 2014. Pada 2014 hingga 2018, permohonan naik masing-masing 60 ribu, 61 ribu, 65 ribu, 63 ribu dan memuncak tahun lalu di angka 69 ribu permohonan merek.

Sementara itu, permohonan paten juga mengalami kenaikan yang menggembirakan. Jika dibanding pada 2014, jumlah permohonan telah naik dari 8.351 permohonan menjadi 11.302 permohonan pada tahun 2018.

Di sisi lain, permohonan desain industri juga mengalami perkembangan dari 3.641 pada 2017 menjadi 3.800 permohonan pada 2018.

Sebelumnya, DJKI telah meluncurkan layanan pendaftaran melalui E-Hak Cipta pada 2016. Sistem aplikasi online itu telah berhasil memperbanyak jumlah permohonan hak cipta ke DJKI dari 5.927 di 2016 menjadi 30.791 permohonan tahun lalu. Ini membuktikan bahwa pendaftaran online membawa dampak yang signifikan pada jumlah permohonan hak cipta.

Aplikasi online juga diharapkan mampu menekan pungutan liar secara signifikan. Hal ini selaras dengan komitmen DJKI untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas dalam mendukung good governance.

Peningkatan layanan masyarakat melalui aplikasi ini mendukung visi Hari Raya Kemerdekaan ke-74 yaitu Menuju Indonesia Unggul. DJKI ingin membangun sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi sekaligus membangun sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui penggunaan internet.

Layanan yang baik bagi masyarakat dan bersih dari korupsi merupakan jalan bagi DJKI untuk meraih visi besarnya mencapai The Best IP Office in The World dengan berlandaskan semangat reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.