Jakarta - Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mandiri Pejaten menjadi awal kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual (KI) yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Rabu (10/9/2019) kemarin.

Kegiatan ini merupakan salah satu cara mengenalkan KI sejak dini dengan sasaran mulai dari siswa yang duduk di bangku sekolah dasar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai peran dalam membina siswanya untuk mengembangkan minat bakat anak didiknya, dan tentunya hal tersebut berkait erat terhadap tercipta suatu inovasi.

Dengan mengenalkan KI ke siswa Sekolah Dasar, diharapkan para siswa ke depannya mempunyai bekal, minimal dalam menghargai karya orang lain serta dapat memotivasi mereka untuk menciptakan inovasi-inovasi baru.

Riuh para siswa seakan memecah rasa canggung yang biasa terjadi dalam proses belajar, tetapi bukan berarti mereka tidak serius dalam memperhatikan materi yang diberikan, hanya saja siswa-siswi ini menikmati proses belajar tersebut yang dikemas menarik.

Jakarta – Pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif begitu penting, karena pelaku ekonomi kreatif memiliki peran vital sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Sertifikat HKI Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif di Hotel JS Luwansa, Senin (8/4/2019).

“Melindungi hak pelaku ekonomi kreatif sama halnya dengan upaya pelindungan atas HKI seseorang melalui usaha pencegahan maupun penegakan hukum di bidang KI,” ujar Yasonna H. Laoly.

Pada acara ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam) Wiranto mewakili Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 71 sertifikat Kekayaaan Intelektual (KI) kepada pelaku ekonomi kreatif, dengan didampingi Menkumham Yasonna H. Laoly dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Sertifikat HKI ini merupakan bukti kepemilikan yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komersialisasi HKI ke depannya.

Menurut Menkumham, melalui kegiatan ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sangat memperhatikan pelindungan dan pemanfaatan KI sebagai salah satu aset terpenting bagi pelaku ekonomi kreatif dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

“Peran ekonomi kreatif di zaman ini, tentunya sangat berperan penting pada perekonomian nasional,” ujar Yasonna H. Laoly.

Ia mengungkapkan bahwa sejak era reformasi 1998, sektor usaha yang terbukti dapat bertahan ketika perusahaan-perusahaan raksasa rontok adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pada kesempatan yang sama, Wiranto juga menyampaikan bahwa suatu negara dapat dikatakan maju, apabila memiliki minimal rasio pelaku ekonomi kreatif sebesar 14% dari total jumlah penduduk yang ada.

“Jika suatu negara ingin maju, kalau rasio dari pelaku ekonomi kreatif atau entrepreneur lebih dari empat belas persen, dan negara kita baru mencapai kurang lebih 3,1%,” tutur Wiranto.

Menurut Wiranto, saat ini perlu adanya percepatan untuk memacu berkembangnya entrepreneur di Indonesia sangat penting, maka perlu adanya peran yang sinergi antar lembaga Pemerintah dan swasta. Salah satunya seperti yang dilakukan Kemenkumham dan Bekraf dalam memfasilitasi pendaftaran kepada pelaku ekonomi kreatif.

Sementara itu, Kepala Bekraf Triawan Munaf menyampaikan bahwa melalui Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi, Bekraf telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi HKI di lebih dari 80 kota berbeda di 34 provinsi.

“Kami juga telah memfasilitasi sekitar 5.761 pendaftaran permohonan HKI produk ekraf ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Triawan Munaf.

Batam – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar acara Manajemen Sentra Kekayaan Intelektual se-Indonesia selama dua hari di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kamis (4/4/2019).

Acara ini dihadiri Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Zaeroji; Pembantu Direktur I Bidang Akademik, Politeknik Negeri Batam, Uuf Brajawidagda; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Darsyad; Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri, Stephanie VY Kano dan peserta acara dari Perguruan Tinggi, Sentra KI serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Zaeroji menyampaikan bahwa meningkatan pelindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu upaya yang diambil DJKI untuk mendorong semangat aktivitas kreatif inovatif dalam menghasilkan sesuatu  yang baru dan bermanfaat.

“Pelindungan KI tidak hanya dipegang oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh lembaga atau institusi terkait, termasuk Perguruan Tinggi dan Badan Litbang,” ujar Zaeroji.

Menurut Zaeroji, Sentra KI harus mampu menjadi organisasi atau unit kerja yang berfungsi melindungi kekayaan intelektual yang berpotensi ekonomi dan mampu dalam mengelola dan mendayagunakan KI.

“Perguruan Tinggi dan Badan Litbang tidak lagi hanya sekedar edukasi dan riset, tetapi juga harus mengerti trend yang ada di masyarakat dunia,” tutur Zaeroji.

Menurut Erni Widhyastari, Perguruan Tinggi dan Badan Litbang merupakan salah satu aset bangsa yang menyimpan begitu banyak potensi kreator dan inovator, yang mana perlu didorong untuk mendirikan sentra KI yang memiliki manajeman yang baik sebagai fasilitator dalam pendaftaran KI.

“Manajemen sentra KI harus menciptakan hubungan baik antara perguruan tinggi dan industri serta antara peneliti dengan peneliti lainnya. Gunakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan bernegosiasi win-win solution jika terjadi permasalahan dan inovatif,” ucap Erni.

Erni juga menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi harus merubah pola pikir dari yang sekedar berorientasi ilmiah menjadi orientasi bisnis, dan juga merubah dari konsep laboratorium kepada konsep market.

Oleh Karena itu. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai unit pengelola utama sistem  Kekayaan Intelektual di Indonesia sangat mendukung peran sentra KI di Perguruan Tinggi dan Badan Litbang dalam menghasilkan karya-karya kreatif dalam bidang inovasi dan teknologi.

Sentra KI harus dapat menjadi partner DJKI yang baik dalam pengembangan sistem Kekayaan Intelektual, meningkatkan dan mendorong inventor berkarya serta meningkatkan permohonan Paten dalam negeri.

”Kami Politeknik Negeri Batam terus mempromosikan keberadaan sentra KI pada rekan-rekan kami UKM maupun pelaku industri di batam,” ujar Uuf Brajawidagda.

Jakarta – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti Kuliah Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait Wawasan Kebangsaan melalui teleconference di Ballroom lantai 18, Gedung Ex-Sentra Mulia, Senin (01/04/2019).

Kuliah umum ini dihadiri Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Erni Widhyastari, Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Reynhard P. Silitonga dan 600 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DJKI

Perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0 yang bergerak sangat cepat mempengaruhi pola fikir generasi muda dan masyarakat luas maka dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan rasa nasionalis dan kecintaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam pidatonya, Menkumham mengajak generasi muda sebagai perekat bangsa. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan dan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi, sebagai penunjang pelayan publik yang lebih baik.

ASN harus siap melayani masyarakat yang semakin peka. Beri pelayanan terbaik.  ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara, karena ditanganmu urusan negara bertumpu, lanjut menkumham.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kemenkumham, Mardjoeki dalam laporannya mengatakan, kuliah umum ini  merupakan momen penting dimana kita secara bersama-sama melakukan penguatan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan.

“Hal ini sangat relevan dengan posisi kita sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas,” ujar Mardjoeki.

Secara khusus, Mardjoeki melaporkan bahwa pada tahun 2019 akan memberikan bea siswa S3 kepada satu Dosen pemasyarakan dan satu Dosen politeknik imigrasi  Selain itu, melalui pengembangan Sumber Daya MAsyarakat (SDM) dengan metode e-lerning kami menargetkan tahun 2019, 17 ribu lebih SDM ASN dilingkungan kemenkumham akan mengikuti pelatihan dengan metode e-learning.

Kuliah umum ini disiarkan juga melaui teleconference yang diikuti 40.000 peserta dari Unit Utama Eselon I dan Kantor Wilayah Kemenkumham se- Indonesia.