INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Berita Resmi Merek Seri-A No. 28 Berdasarkan UU Merek No. 20 Tahun 2016 baca lebih lanjut

Kemenkumham Bahas Anggaran Dengan Komisi III DPR RI

13 Juni 2019 Kemenkumham Bahas Anggaran Dengan Komisi III DPR RI 3

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Senin (13/6/2019).

Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) Kemenkumham Tahun 2020.

Dalam Rapat Dengar Pendapat ini Menkumham di dampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto; Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami; Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie serta Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Chairani Idha Koesmayawati dan para pimpinan tinggi unit utama lainnya.

 13 Juni 2019 Kemenkumham Bahas Anggaran Dengan Komisi III DPR RI 1   13 Juni 2019 Kemenkumham Bahas Anggaran Dengan Komisi III DPR RI 2   

 

DJKI Mengajak Para Penggiat Eksportir Usaha untuk Memanfaatkan Sistem Madrid

13 Juni 2019 DJKI Mengajak Para Penggiat Eksportir Usaha untuk Memanfaatkan Sistem Madrid 2

                        

Bandung - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan World Intelectual Property Organization (WIPO) dan Japan Patent Office (JPO) menyelenggarakan Seminar Keliling “Peningkatan Pemahamam tentang Pemanfaatan Sistem Madrid untuk Pendaftaran Merek Internasional” di Prime Park Hotel, Kamis (13/06/19).

Seminar ini dibuka oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari lembaga terkait diantaranya, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, serta para pengusaha yang telah terdaftar mereknya dan yang berpotensi memiliki produk untuk diekspor.

Sistem Madrid bukanlah pengganti substansi hukum merek nasional, namun merupakan suatu prosedur alternatif yang bersifat administratif dan memudahkan pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya ke luar negeri. Sistem ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Protokol Madrid.

Misi utama lahirnya sistem Madrid adalah untuk memfasilitasi pemilik merek agar mudah mendapatkan pelindungan merek yang bersifat global. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek di banyak negara dengan satu permohonan dalam satu bahasa, satu mata uang dan satu prosedur.

 13 Juni 2019 DJKI Mengajak Para Penggiat Eksportir Usaha untuk Memanfaatkan Sistem Madrid 1   13 Juni 2019 DJKI Mengajak Para Penggiat Eksportir Usaha untuk Memanfaatkan Sistem Madrid 3   

“Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan pelindungan mereknya di banyak negara dengan mengajukan satu permohonan dan satu prosedur melalui negara asal pemilik merek untuk kemudian dilanjutkan ke negara-negara tujuan dengan perantara WIPO yang bertindak sebagai Biro Internasional,” ujar Fatlurachman dalam sambutannya.

Seminar ini menghadirkan Irnie Mela Yusnita, Agung Indriyanto dan Normansyah selaku narasumber dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Para narasumber ini memberikan pengetahuan seputar sistem Madrid dan kemudahan yang ditawarkannya. Mulai dari prosedur dan tata cara pengajuan merek Internasional, manajemen pasca pendaftaran internasional.

Dalam seminar ini turut dihadirkan M. Handi Amijaya, perwakilan dari PT Eigerindo Multi Produk Industri sebagai narasumber yang telah menggunakan sistem Madrid ini untuk berbagi pengalaman dengan para peserta. PT Eigerindo telah memiliki 54 merek internasional yang telah terdaftar dan 35 merek yang sedang dalam proses daftar.

“Kami telah mendaftarkan merek internasional sebelum Indonesia masuk sistem Madrid protokol ini, dan setelah Indonesia masuk sistem Madrid ini lebih mudah lagi. Manfaatnya prosedurnya lebih sederhana” ujar Handi dalam paparannya.

Diharapkan dalam kegiatan seminar ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang pemanfaatan sistem Madrid yang dapat memudahkan pelindungan merek di berbagai negara tujuan ekspor.

Indonesia Menghadiri Patent Cooperation Treaty Working Group ke 12 di Swiss

13 Juni 2019 Indonesia Menghadiri Patent Cooperation Treaty Working Group ke 12 di Swiss

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri Patent Cooperation Treaty (PCT) Working Group ke 12 di di Kantor Pusat Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Jenewa, Swiss. Acara ini berlangsung selama empat hari terhitung dari tanggal 11 sampai 14 Juni 2019.

Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti dan perwakilan dari Kementerian Luar negeri RI,  Erry Prasetyo.

Pertemuan ini membahas beberapa isu strategis seperti: Pendaftaran secara elektronik (on-line) paten melalui PCT,  Koordinasi bantuan teknis, Program asistensi bagi inventor, koordinasi pelatihan bagi pemeriksa paten, pengurangan biaya bagi pendaftaran paten yang diajukan oleh universitas, minimum dokumen yang dilampirkan pada saat pendaftaran, serta kerja sama untuk penelusuran dan pemeriksaan dokumen paten.

Pembahasan cukup alot terjadi pada saat pembahasan tentang pengurangan biaya pendaftaran PCT yang berasal dari perguruan tinggi, di mana terjadi perbedaan pandangan yang cukup signifikan antara negara berkembang dan negara maju.

Negara berkembang menginginkan adanya pengurangan biaya pendaftaran paten melalui PCT yang berasal dari perguruan tinggi karena diharapkan dengan adanya pengurangan biaya ini, permohonan paten dari perguruan tinggi yang diajukan melalui PCT akan meningkat.

Sebagai informasi, PCT merupakan sistem pendaftaran paten ke berbagai negara anggota Organisasi kantor Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) secara mudah dan terintergrasi. PCT dibentuk di Washington pada 19 juni 1970.

Secara resmi sistem pendaftaran paten melalui sistem PCT mulai berlaku pada 1 juni 1978 secara bersamaan di Kantor Paten Eropa (European Patent Office); Amerika (USTO); Jerman, Swedia, Swiss dan Inggris, dari 12 negara anggota PCT saat itu. Jumlah Permohonan paten melalui sistem PCT dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada Tahun 2018, rata-rata Permohonan paten melalui sistem PCT ini berjumlah 700 dokumen.

Menkumham Bahas Kebijakan Kekayaan Intelektual Di Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat

31 Mei 2019 Menkumham Bahas Kebijakan Kekayaan Intelektual Di Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat 3

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly bertemu Deputi United State Trade Representative (USTR) Jeffrey Gerrish di Kantor Pusat Kamar Dagang Amerika Serikat yang berlokasi di Washington, D.C., Jumat (31/5/2019).

Pertemuan tersebut membahas mengenai laporan atas identifikasi hambatan perdagangan yang dialami perusahaan dan produk asal Amerika Serikat terkait kebijakan dari undang-undang (UU) kekayaan intelektual suatu negara. Dimana laporan ini disebut dengan “Special 301 Report” yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

Selain itu, dibahas juga mengenai lisensi wajib paten. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (UU Paten) diantaranya mengatur keberadaan lisensi wajib. Lisensi wajib diatur untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan.

 31 Mei 2019 Menkumham Bahas Kebijakan Kekayaan Intelektual Di Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat 1   31 Mei 2019 Menkumham Bahas Kebijakan Kekayaan Intelektual Di Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat 2   

Karena, pada dasarnya negara boleh mengatur pengecualian secara terbatas hak eksklusif yang tercakup dalam paten melalui lisensi wajib. Asalkan pengecualian tersebut tidak secara tanpa alasan yang sah bertentangan dengan eksploitasi normal paten dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten, serta dengan tetap memperhitungkan kepentingan pihak ketiga.

Dalam pertemuan itu Menkumham didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris serta Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti. Sementara dari pihak USTR dihadiri oleh Daniel Lee, Assistant USTR for Innovation and Intellectual Property; Sung Chang, Director for Innovation and Intellectual Property; dan Bart Thanhauser, Director for Southeast Asia & the Pacific.

Awali Kerja Pasca Libur Lebaran, Kemenkumham Gelar Halal Bihalal

10 Juni 2019 Awali Kerja Pasca Libur Lebaran Kemenkumham Gelar Halal Bihalal 4

Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Apel Pagi sekaligus mengadakan Halal Bihalal dalam mengawali kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Kemenkumham, Senin (10/6/2019).

Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan di ikuti seluruh pegawai Kemenkumham di unit utama. Menkumham mengakatan bahwa peringatan hari raya Idul Fitri ini seyogyanya harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

 10 Juni 2019 Awali Kerja Pasca Libur Lebaran Kemenkumham Gelar Halal Bihalal 2   10 Juni 2019 Awali Kerja Pasca Libur Lebaran Kemenkumham Gelar Halal Bihalal 1   

“Marilah kita melangkah dengan semangat perubahan ke arah yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan,” ujar Yasonna H. Laoly dalam sambutannya.

Sebelum mengakhiri sambutan, Yasonna berpesan kepada seluruh peserta apel untuk dapat menjaga diri dari perbuatan tercela baik di dalam lingkungan pekerjaan maupun sebaliknya.

“Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan tidak bertanggung jawab dan menjaga diri dari perbuatan yang melawan hukum. Saya percaya saudara-saudara dapat memegang teguh prinsip-prinsip kerja kita dengan baik,” ucapnya.