RAPAT PERDANA TIM PAKAR HKI

Jakarta, Berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI-63.DT.03.01 Tahun 2012 maka ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2012 terbentuklah Tim Pakar HKI. Tim ini bertugas antara lain memberikan nasihat dan sumbangan pemikiran kepada Direktorat Jenderal HKI (DJHKI) mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diambil menyikapi perkembangan dan sistem yang ada di bidang HKI, memberikan arahan terhadap kebijakan HKI terutama dalam hal pengembangan bidang hukum khususnya perubahan legislasi di bidang HKI, menyikapi perkembangan HKI di tengah masyarakat yang menjadi perhatian masyarakat dan membutuhkan arahan dari pemerintah, memberikan arahan kepada DJHKI dalam pemberian program-program nyata guna meningkatkan perekonomian melalui HKI serta melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem HKI.

 Pada rapat perdana yang dilaksanakan di gedung HAM Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 18 September 2012, Tim yang diketuai oleh Direktur Jenderal HKI, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H., FCBArb. Ini membahas banyak hal terkait Hak Kekayaan Intelektual,yang antara lain adalah Kawasan berbudaya HKI, dimana nantinya akan ada daerah tertentu atau kawasan tertentu yang menyatakan wilayahnya sebagai wilayah bebas dari pembajakan HKI dan ada usaha-usaha yang berkelanjutan untuk menjaga agar kawasan atau wilayah tersebut tetap bebas dari peredaran dan penggunaan barang-barang bajakan.    

"Hal-hal yang melatar belakangi Tim pakar HKI ini dibentuk adalah bahwa peranan HKI sebagai alat penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang belum dirasakan saat ini serta budaya hukum penghormatan terhadap HKI belum tumbuh dengan baik dikalangan masyarakat sehingga perlu untuk dioptimalkan"tegas Direktur Jenderal HKI dalam pembukaan rapat tersebut.

Pada akhir rapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa Perlu upaya terus menerus untuk pembentukan HKI dimasa depan, perlu pembentukan perlindungan yang nyata dari PT dan EBT sepanjang tidak menggangu upaya pelestarian nasional, perlu alternatif sistem bagi perkembangan industri musik, kawasan berbudaya HKI akan terus digalakkan dengan kerjasama 33 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, wilayah pertama adalah Cirebon.

(Humas Ditjen HKI- September 2012)

 

“LACOSTE” Berhasil disita dari 2 Factory Outlet di Bandung

Bandung, Sebanyak 276 potong pakaian dari berbagai jenis, dengan merek LACOSTE palsu berhasil disita dari sebuah factory outlet (FO) di Bandung, Jawa Barat. Jumlah tersebut hanya 1/4 dari jumlah total keseluruhan "Lacoste" yang berhasil disita dari 4 retailer di Bandung dan Jakarta. Total 878 potong pakaian terdiri dari jenis kemeja, kaos, celana panjang dan celana pendek berhasil disita dari para retailer dan telah diamankan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

Pergerakan PPNS HKI Direktorat Penyidikan Ditjen. HKI berkoordinasi dengan Mabes Polri, 6 September 2012 di dua kota tersebut dilakukan hampir bersamaan. Cara ini untuk menghindari penghilangan barang bukti oleh para tersangka dan juga didasari oleh informasi yang diperoleh bahwa antara pemilik FO mempunyai jaringan kerja yang kuat.

Proses penindakan dilakukan tepat pukul 11.00 WIB pada saat FO baru saja dibuka, hal tersebut dilakukan agar proses penindakan berjalan dengan kondusif, sehingga operasional toko yang berada di daerah jalan Riau, Bandung tetap terlihat berjalan dengan normal. Seorang saksi berinisial EK, menjabat sebagai Store Manager, tidak dapat mengelak ketika PPNS HKI memperlihatkan surat-surat terkait proses tersebut. Secara kooperatif, store manager yang sudah bekerja di FO tersebut selama 4 tahun memerintahkan anak buahnya untuk bekerja sama dengan petugas PPNS HKI untuk mengumpulkan semua barang bukti. Saat ditanya oleh PPNS HKI perihal asal/sumber Lacoste palsu tersebut, EK mengatakan tidak tahu. "Saya tidak tahu dari mana asal barang-barang ini, saya hanya menerima barang yang masuk,hanya owner yang tahu",paparnya.

Tersangka berinisial PTT, pemilik salah satu FO yang ditindak di Bandung,mengakui perbuatannya telah menyebabkan kerugian pihak lain. Namun karena merasa tidak ada somasi dari pemilik/distributor resmi merek Lacoste, membuat dirinya tetap menjual pakaian-pakaian dengan merek bajakan. Setelah kejadian ini tentunya membuat dirinya tidak tenang, karena selain kerugian moril, sebagai pelaku pelanggaran merek, juga mengalami kerugian materil. Kurang lebih total uang yang hilang dengan adanya penindakan ini mencapai Rp.54.455.000.

"Nilai tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pemilik resmi merek Lacoste, Harga Lacoste asli dapat berharga 2 kali lipat dari harga bajakan yang dijual di FO-FO",ujar salah satu PPNS yang tidak ingin disebutkan namanya. Pelaku terjerat pasal 94 Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 dengan ganjaran hukuman pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00, tegas Ir. Johno Supriyanto, M.Hum. Kasubdit Penindakan dan Pemantauan Ditjen. HKI yang turun langsung melakukan penindakan di kota Bandung.

Brand asal Amerika Serikat yang telah exist sejak tahun 1984, pada saat dibawah kebijakan Tamara Rosenthal (Rosenthal), director of marketing Lacoste USA, telah merevolusi strategi marketingnya, yaitu dengan hanya menjual produk-produk Lacoste di toko-toko kelas atas dan boutique-boutique khusus Lacoste. "Jadi kalau menemukan retailer kelas menengah ke bawah yang menjual merek Lacoste, patut diduga merek tersebut palsu", ujar pelapor yang ingin namanya dirahasiakan saat dikonfirmasi via telepon.

Ditempat terpisah,saat mewawancarai Ira Deviani,S.Si.,M.Si, mantan Kasubag Humas Ditjen HKI yang saat ini bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, mengatakan "Penindakan ini dapat dijadikan shock therapy bagi para pelaku bisnis apparel (pakaian), tidak hanya yang ada di FO-FO kota Bandung, untuk memperhatikan dan peduli dengan Hak Kekayaan Intelektual orang lain, menjaga bersama citra kota Bandung sebagai sentra mode Indonesia serta diharapkan para pelaku bisnis apparel ini dapat memaksimalkan potensi SDM kreatif dalam dunia fashion yang ada di Bandung",paparnya.

(Teks/Dok: Humas HKI)

Konsinyering Asistensi Implementasi Aplikasi TI dengan Unit Pendukung

“Ketepatan, kecepatan dan Keakuratan bisa diwujudkan dengan Teknologi Informasi”

 “Di Era sekarang ini tanpa dukungan Teknologi Informasi secara luas, kita tidak akan bisa menjelaskan aktivitas apapun secara cepat, tepat dan akurat, karena di era ini dikehendaki ketepatan, kecepatan dan keakuratan, itu semua yang hanya bisa diwujudkan apabila dibantu dengan Teknologi Informasi. Teknologi sebagai alat bantu, akan tetapi tanpa alat bantu ini semuanya tidak bisa dijalankan. ” ujar Direktur Teknologi Informasi (TI) Ir. Razilu. M.si dalam sambutannya ketika membuka acara Konsinyering Asistensi Implementasi Aplikasi TI dengan Unit Pendukung yang berlangsung pada tanggal 12-14 September 2012 di Hotel Aryaduta, Tangerang.

Direktorat Teknologi Informasi mengemban misi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. Diatur bahwa Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang teknologi informasi dan pengelolaan dokumentasi hak kekayaan Intelektual berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Tugas yang diamanatkan kepada Direktorat Teknologi Informasi ini tidak hanya melayani/mendukung internal Ditjen HKI, namun juga masyarakat luas pada saat bersamaan. Unit Teknologi Informasi saat ini sedang berupaya penuh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Direktorat lainnya yang berada di lingkungan DJHKI. Pada aspek infrastruktur unit Teknologi Informasi selalu berbenah dan diperbaiki terus menerus, dan berupaya agar tidak ada pegawai yang tidak mempunyai perangkat teknologi informasi, dan saat ini telah dilakukan peremajaan terhadap perangkat yang telah ada. Dari segi jaringan Direktorat TI selalu mengupayakan penambahan jaringan untuk pegawai yang memang memerlukan jaringan yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dari segi aplikasi untuk proses pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat semuanya menggunakan system IPAS (Intellectual Property Automation System). Penggunaan IPAS ini merupakan perwujudan dari MOU yang telah ditanda tangani antara DJHKI dengan WIPO dalam program General Assembly di Geneva tahun 2011 yang lalu. Direktur TI mengatakan bahwa ” Dengan sistem IPAS kita dengan mudah dapat mengetahui keberadaan suatu dokumen dan tidak ada pekerjaan yang tidak diketahui siapa yang mengerjakannya”. “ Semuanya diharapkan dapat terkontrol dengan baik, sehingga jika ada yang berlaku curang maka akan diketahui siapa yang melakukannya karena semuanya ada didalam sistem” tambahnya . Sistem IPAS untuk merek ini telah di Launching pada tanggal 1 agustus 2012 yang lalu dan dalam perjalanannya terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Salah satu tujuan dari Konsinyering ini adalah membantu unit-unit lainnya agar bisa bekerja secara otomasi dan semuanya tersimpan langsung kedalam sistem. Melalui diskusi yang dilakukan dalam kegiatan ini diharapkan Direktorat Teknologi Informasi dapat memperoleh informasi yang akurat, lengkap tentang dukungan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing unit pendukung sebagai gambaran mengenai kebutuhan teknologi informasi di masa depan. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi penyediaan aplikasi yang tidak sesuai dengan riil proses kerja pegawai.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dan diikuti kurang lebih 60 orang pegawai dari unit pendukung ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir TI dengan seluruh unit Esselon 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual terkait asistensi iplementasi aplikasi TI. Konsinyering terbagi dalam tiga kegiatan yaitu, pertama konsinyering dengan Direktorat Merek yang membahas seluruh office Document dan User Document terkait dengan IPAS dan konsinyering kedua dengan unit teknis Paten, Desain Industi, DTLST, Rahasia Dagang dan hak Cipta dimana untuk Paten dan Desain Industri sistem IPAS baru akan dikembangkan pada tahun 2013, dan yang terakhir adalah konsinyering dengan Unit Pendukung.

(Humas DJHKI-September 2012)

Pembajakan Sudah Merajalela Dimana-mana

 Jakarta – Pembajakan saat ini yang terjadi di Indonesia sudah bukan rahasia umum lagi. Para pedagang memperjualkan CD, DVD, Blueray dan Software di mall yang ada di Indonesia bahkan banyak yang dijual dipinggir jalan. Para pengelola mall yang ada di Indonesia sudah memberikan peringatan kepada para pedagang agar supaya tidak menjual barang tiruan/bajakan tapi kenyataannya masih banyak para pedagang menjual barang tiruan/bajakan seperti CD, DVD, Blueray dan Software.

Mengingat pentingnya meningkatkan kesadaran masyrakat terhadapmperlidungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 tahun 2006 yang bertugas melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan cara memasang poster/spanduk tentang larangan menjual atau mengedarkan CD, DVD dan Software bajakan yang berlokasi di Tempat Penampungan CD dan DVD di Glodok, Mall Harco Glodok dan Plaza Pinangsia Jakarta.

Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Selasa (04/09) yang langsung dikoordinasikan oleh Damnisnur Andi M dan Edi Bohari dari Kemenkopolhukam, Mabes Polri serta Polsek Taman Sari dan Johno Supriyanto, Kasubdit Penindakan dan Pemantauan serta Salmon Pardede, Kasubdit Pengaduan, Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pada kesempatan lain, Moh.Adri selaku Direktur Penyidikan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengatakan bahwa “penegakan Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu komitmen dari pemerintah Indonesia yang tidak boleh ditawar-tawar. Sementara ini, dalam waktu dekat akan dilakukan juga sosialisasi dalam bentuk persuasif tentang Hak Kekayaan Intelektual dengan cara penempelan Poster tentang larangan menjual atau mengedarkan CD, DVD dan Software bajakan serentak di seluruh pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta yang telah di jadwalkan sejak lama. Dengan demikian masyarakat pelaku usaha yang berkaitan dengan “illegal Hak Kekayaan Intelektual” diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

(Humas DJHKI – September 2012)