Final Kuis HKI Se-Jabotabek Tahun 2012

image-0

Tangerang - Salah satu rangkaian acara peringatan Hari Kekayaan Intelektual Se-dunia ke 12 tahun 2012, adalah Kuis HKI tingkat Sekolah Menengah Atas se-Jabotabek. Kegiatan ini mencapai puncaknya. Babak final yang diselenggarakan pada tanggal 19 April 2012 diikuti oleh 4 sekolah untuk menentukan juara 1,2, 3 dan 4. Ada 4 sekolah yang menjadi finalis Kuis HKI, antara lain, SMA Negeri 1 Tangerang, SMA Negeri 5 Bekasi, SMK Negeri 51 Jakarta dan Labschool Kebayoran Baru Jakarta.

Untuk penyelenggaraan tahun ini, juara pertama oleh SMA Negeri 1 Tangerang dengan nilai 2850. Juara kedua diraih oleh SMA Negeri 5 Bekasi dengan total nilai 2500. Selanjutnya juara ketiga dan harapan pertama diraih SMK Negeri 51 Jakarta dengan total nilai 1400 dan Labschool Kebayoran Baru Jakarta dengan nilai 1100.

Total hadiah senilai 45 juta rupiah dan tropi tetap dari Kementerian Hukum dan HAM RI diberikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk para pemenang. Bagi juara pertama mendapat hadiah sebesar 15 juta rupiah, juara kedua sebesar 12,5 juta rupaiah , juara ke 3 sebesar 10 juta rupiah dan harapan satu sebesar 7,5 juta rupiah.

Penyelenggaraan Kuis HKI tingkat Sekolah Menengah Atas se-Jabotabek merupakan bagian dari sosialisasi HKI kepada generasi muda yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk menciptakan generasi yang kreatif dan inovatif.

Rapat Tim Pelaksana Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI

image-0

Jakarta – Rapat Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI di selenggarakan di ruangan Soepomo, Kementerian Hukum dan HAM RI, pada hari Rabu (21/3) yang dihadiri 50 orang diantaranya Menteri Hukum dan HAM RI selaku Ketua Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan para pejabat eselon II Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta perwakilan dari Kementerian Koordonator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet di bidang Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Badan Pengawas Obat (BPOM), Kejaksaan dan Kepolisian RI.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Amir Syamsudin, SH selaku Ketua Timnas Penanggulangan Pelanggaran HKI membuka secara resmi acara Rapat Tim Pelaksana Timnas penanggulangan pelanggaran HKI. “Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 yang ditetapkan pada 26 Maret 2006 Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi serta berkoordinasi dengan instansi terkait di dalam penanggulangan pelanggaran HKI di Indonesia serta memberikan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya” tutur Amir Syamsudin, SH, Menteri Hukum dan HAM RI.

Dalam rapat ini di bahas Laporan Kegiatan Umum Timnas PPHKI dari masing-masing anggota Timnas PPHKI,Tanggapan/ koreksi atas Laporan Kegiatan Semester II Tahun 2011 (Juli-Desember 2011), Penyusunan Draft Agenda Rapat Pleno Tingkat Menteri di Kemenkopolhukan serta isu-isu aktual Hak Kekayaan Intelektual seperti Efektifitas Penegakan Hukum di bidang HKI, Pengawasan dan Penindakan terhadap pedagang eceran untuk mencegah penjualan barang-barang hasil pembajakan dan pemalsuan serta terhadap pemalsuan obat, pembajakan buku dan end user piracy.

Timnas PPHKI juga berencana untuk melaksanakan Rapat Paripurna Timnas PPHKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2012 di Jakarta guna merumuskan kebijakan nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI.

(Humas Ditjen HKI – Maret 2012)

WIPO-National Seminar On Copyright and Creative Industries

image-0

National Seminar On Copyright and Creative Industries

Jakarta, 3 & 4 April 201 - Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan perkembangan kreatif, inovatif dan teknologi. Fungsi dan peran sistem HKI dalam ekonomi berbasis pengetahuan memberikan insentif dan penghargaan pada inventor/kreator yang akan membuatnya mengembangkan inovasi, kreasi dan invensinya secara berkelanjutan.

Namun demikian, perlu keseimbangan dalam sistem perlindungan HKI. Di satu sisi, perlindungan HKI yang lemah akan melemahkan proses inovasi, tetapi, di sisi lain, perlindungan HKI yang terlalu kuat bahkan bisa menghambat kompetisi dari pengembangan inovasi dan kreativitas itu sendiri.

Guna tercapainya keseimbangan dalam sistem HKI sebagaimana yang diharapkan, Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan National Seminar On Copyright and Creative Industries pada tanggal 3 & 4 April 2012 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, yang dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Hadir dalam diskusi mengenai Hak Cipta dalam kaitannya dengan industri kreatif tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sebagai key note speaker serta para pakar ekonomi kreatif dari World Intellectual Property Organization (WIPO) dan berbagai institusi lain dari berbagai negara akan menjelaskan dan berbagi pengalaman mengenai peran dan dampak HKI, khususnya mengenai Hak Cipta dalam industri kreatif.

Dalam Sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI mengatakan bahwa Pembicara yang berasal dari pelaku industri kreatif, designer, dan industri musik serta dengan berbagi pengalaman atas pengalaman mereka tentunya akan memperkaya kegiatan diskusi ini dan juga kepakaran para pembicara akan sangat bermanfaat bagi para stakeholder industri kreatif yang menjadi peserta kegiatan ini.

Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran dan pemahaman para stakeholder industri kreatif mengenai isu HKI, khususnya hak cipta, dalam kaitannya dengan industri kreatif dapat lebih meningkat untuk kemudian para stakeholder dapat memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai rezim HKI bagi pengembangan industri kreatif di Indonesia. Hanya dengan kesadaran, pemahaman dan persamaan persepsi sajalah kiranya sistem HKI di Indonesia dapat berkembang secara lebih baik dari masa ke masa.

(Humas HKI-April 2012)

Penindakan Hak Cipta Atas Software

image-0

Jakarta – Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambasador dan Ratu Plasa pada hari Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambasador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (Business Software Association) pada tanggal 10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui adanya CD Software Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambasador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD Software sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda.

 

CD software ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambasador dan Ratu Plasa seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli software ini bisa mencapai Rp.1.000.000 per softwarenya. Selain itu, Penggrebekan ini akan terus dilaksanakan secara rutin tetapi pelaksanaan untuk penindakan dibuat secara acak/random untuk wilayah di seluruh Indonesia. Salmon pardede, SH.,M.Si selaku Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa “Dalam penindakan ini para pelaku pembajakan CD Software ini dikenakan pasal 72 ayat 2 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau brang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak menutup kemungkinan dikenakan pasal 72 ayat 9 apabila dalam pemeriksaan tersangka diketahui bahwa tersangka juga sebagai pabrikan”.

Dengan adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall untuk memberikan arahan kepada penyewa counter untuk tidak menjual produk-produk software bajakan karena produk bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara dibidang pajak disamping itu untuk menghindari kecaman dari United States Trade Representative (USTR) agar Indonesia tidak dicap sebagai negara pembajak.

(Humas Ditjen HKI-April 2012)