Focus Group Discussion: Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

 Serang – Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan Focus Group Discission Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak pada tanggal (5-6/7) di Ratu Hotel Bidakara Serang, Banten. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Bagian Keuangan Ditjen HKI, Surahno, S.H., M.Hum., ini dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) orang peserta dari pegawai Ditjen HKI. Surahno menyampaikan bahwa kegiatan ini diadakan dalam rangka menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pengelolaan PNBP dan Piutang Negara di Lingkungan Ditjen HKI.

Sesi pemaparan materi menghadirkan7 (tujuh) orang narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kemenkumham, antara lain John David dari Direktorat PBNP, Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan Kemenkumham Agus Salim, SE, M.Si., Direktur Teknologi Informasi Ditjen HKI Ir. Razilu, M.Si., Joko Prihanto dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Harumi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, Najmatuzzahrah dari BPK, Azinar Ismail dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Adapun materi yang disampaikan antara lain Pengelolaan PBNP, Tata Cara Penggunaan PNBP yang  bersumber dari kegiatan tertentu, sosialisasi pengurusan piutang negara, dan penyerahan piutang negara.

(Humas DJHKI©2012).

BIMBINGAN TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) selama 4 (empat) hari (10-13/6) di Sahira Butik Hotel, Bogor. Acara yang dibuka langsung oleh Plh.Sekretaris Ditjen HKI, Ir. Razilu, M.Si, ini merupakan gabungan dari dua kegiatan, yaitu pelatihan SPIP dari BPKP dan ISO 9001 : 2008 dari Konsultan Premysis. Yang menjadi dasar hokum terselenggaranya kegiatan ini, antara lain Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Permenkumham No. Permenkumham No.M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum & HAM RI pasal 680-685, Permenkumham No. M.HH-02.PW.02.03 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham, dan Surat Sekjen Kemenkumham No : SEK.PN.02.03-06 tentang Tindak Lanjut dari Permenkumham No. M.HH-02.PW.02.03 tahun 2011.

SPIP merupakan bentuk evaluasi dan/atau pengendalian internal telah ada sejak tahun 2008. Akhir Tahun 2011, Kemenkumham mewajibkan setiap unit utama untuk membentuk Tim Satgas penyelenggaraan SPIP sekaligus menyelenggarakan bimbingan teknis bagi para pejabat dan pegawai masing-masing unit kerja. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya bahan dan wacana yang cukup bagi para anggota Tim Satgas SPIP untuk menyusun norma-norma penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen HKI.

Kegiatan ini dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) orang peserta dari anggota tim SPIP sesuai dengan SK nomor HKI-36.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Tim Satuan Tugas Peneyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Ditjen HKI Sebanyak 17 (tujuhbelas) orang; dan Peserta dari Pegawai pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Program dan Pelaporan Ditjen HKI sebanyak 5 (lima) orang.

(Humas DJHKI – Juli 2012)

Konsinyering Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Lisensi Paten dan Lisensi Wajib Paten

 Karawaci – Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia mengadakan Konsinyering Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Perjanjian Lisensi Paten dan Lisensi Wajib Paten yang diadakan di Hotel Aryaduta Lippo Village pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012. Konsinyering yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal HKI Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang telah beberapa kali dilaksanakan sebelumnya.

 

Materi yang telah dibahas pada konsinyering yang dilakukan pertama kali pada tanggal 14 Februari 2012 di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan ini telah membahas beberapa materi seperti tidak adanya perubahan pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Penambahan substansi pasal 10 ayat (2) mengenai Direktur Jenderal HKI dengan meminta rekomendasi kepada instansi terkait untuk pemeriksaan substansi perjanjian lisensi ataupun perubahan definisi mengenai Royalti yang disesuaikan dengan definisi royalti pada Penjelasan Undang-Undang nomor 14 tentang Paten serta penghapusan ayat (3) pada ketentuan Pasal 28 karena sudah diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1).

 

Dalam setiap pembahasannya, masih terdapat beberapa materi yang perlu dikaji lebih mendalam seperti pada Pasal 19 mengenai ganti rugi, ada catatan “Dipindah setelah substansi hak dan kewajiban” menjadi Pasal 27 serta materi yang masih belum dibahas seperti Pasal 41 sampai pasal 56 dan bagian penjelasan rancangan peraturan pemerintah.

(Humas – Juni 2012)

Penegakan Hukum Atas Desain Industri Pada Tutup Toples di Jakarta Dan Tangerang

 Tangerang – Penyidik PPNS, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama dengan tim Korwas PPNS Bareskrim Mabes Polri melakukan penindakan Desain Industri tutup toples pada PT. Citra Perdana Maju yang berlokasinya di Komplek Pergudangan Cadas, Jalan Industri Karet 2 No.21 Sepatan Tangerang pada hari senin (9/7). Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan adanya laporan dari Derrick Ichwan yang dituangkan dalam Laporan Kejadian : 01-45-01/DESAIN INDUSTRI/VI/2012/Dit-Sidik.

Penindakan yang langsung dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Salmon Pardede, SH.,M.Si, beserta tim Penyidik PPNS Ditjen HKI dan Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri, AKBP Erna Tarigan, SH, Komisaris Pol. Suharyono dan Komisaris Pol. Pardjono berhasil menyita 7.819 tutup toples dari 3 tempat yang berbeda diantaranya Toko Mulia Jaya, Jalan Jembatan V Raya no.258 Jakarta, Toko Jaya Cibodas, Jalan  Gatot Subroto Komplek Ruko Putra Mas Plaza Blok ARZ Taman Cibodas Tangerang dan Komplek Pergudangan Cadas, Jalan Industri Karet 2 No.21 Sepatan Tangerang. Tersangka yang diduga memalsukan tutup toples ini bernama Jonathan Simon akan dikenakan Undang-undang Desain Industri No.31 Tahun 2000 pasal 9 dan 54  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Salmon Pardede, “disarankan kepada masyarakat untuk tidak memproduksi Desain Industri yang bukan miliknya agar untuk segera mendaftarkan Desain Industrinya untuk menghindari pelanggaran hukum dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual”.

(Humas Ditjen HKI-Juli 2012)