INDONESIA | ENGLISH

Info Terbaru: Berita Resmi Merek Seri A No. 14/III/A/2019  baca lebih lanjut

TENTANG KOMISI BANDING                          JADWAL PERSIDANGAN KOMISI BANDING                    SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI BANDING

                                

Sekilas tentang Komisi Banding Merek :

  • Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Permohonan Banding Merek.

Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek

  1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  2. Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan;
  3. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding atas Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek;
  4. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap keputusan penolakan Indikasi Geografis yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar;
  5. Menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding.
  • Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan (termasuk penolakan perpanjangan merek maupun penolakan permohonan Indikasi Geografis) diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
  • Dalam hal permohonan banding tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, penolakan dianggap diterima oleh Pemohon.
  • Dalam hal permohonan banding diajukan melampaui jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang, Sekretaris Komisi Banding Merek memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon Banding/kuasanya bahwa Permohonan Banding tidak dapat diterima.
  • Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  • Pengangkatan Anggota Komisi Banding Merek berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
  • Anggota Komisi Banding Merek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.

Unsur keanggotaan Komisi Banding Merek :

Komisi Banding Merek terdiri atas :

  1. Seorang ketua merangkap anggota;
  2. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
  3. Ahli di bidang Merek;
  4. Pemeriksa Merek senior.

Persidangan Pemeriksaan Substantif Permohonan Banding

  • Untuk memeriksa permohonan banding merek, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang ditolak.
  • Dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan permohonan banding, Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.
  • Pemohon Banding dan/atau kuasanya dapat mengajukan permintaan untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam persidangan dihadapan majelis melalui Ketua Komisi Banding.
  • Persidangan pemeriksaan banding bersifat terbuka untuk umum.

Syarat Pengajuan Permohonan Banding

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan, dan  melampirkan sekurang-kurangnya :

  1. Salinan atau fotokopi surat pemberitahuan penolakan permohonan;
  2. Bukti pembayaran Permohonan Banding;
  3. Apabila Permohonan Banding diajukan melalui kuasa, wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
  • Selama Permohonan Banding belum mendapat keputusan oleh Komisi Banding Merek, dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya dengan ketentuan biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, dan Permohonan Banding tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Keputusan Komisi Banding Merek

  • Keputusan Komisi Banding Merek antara lain dapat :
  1. Mengabulkan seluruh Pemohonan Banding;
  2. Mengabulkan sebagian Pemohonan Banding;
  3. Menolak Permohonan Banding.
  • Keputusan Komisi Banding Merek dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Anggota yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding, untuk kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal dan Pemohon Banding atau kuasanya.
  • Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Permohonan Internasional diajukan kepada Biro Internasional melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Permohonan Internasional diajukan dengan mengisi formulir MM2 dalam bahasa Inggris.

download       Formulir MM2

Syarat subyek yang dapat mengajukan :

  1. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
  2. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarat objek yang dapat diajukan : 

Pengajuan Permohonan Internasional hanya dapat dilakukan jika Pemohon telah memiliki Permohonan atau Pendaftaran (secara nasional) di DJKI sebelumnya.

Prosedur permohonan merek secara singkat digambarkan dalam gambar di bawah ini:

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI BANDING MEREK TENTANG

PENUNJUKAN MAJELIS BANDING MEREK

 

TANGGAL PERSIDANGAN DOKUMEN LENGKAP KETERANGAN
20 Maret 2019

download

-
13 Maret 2019

download

-
06 Maret 2019

download

-
21 November 2018

download

-
05 Desember 2018

download

-
21 November 2018

download

-
14 November 2018

download

-
7 November 2018

download

-
31 Oktober 2018

download

-
24 Oktober 2018

download

-
03 Oktober 2018

download

-
26 September 2018

download

-
19 September 2018

download

-
12 September 2018

download

-
14 Maret 2018

download

-
07 Maret 2018

download

-
28 Februari 2018

download

-
21 Februari 2018

download

-
14 Februari 2018

download

-
07 Februari 2018

download

-
31 Januari 2018

download

-
24 Januari 2018

download

-
17 Januari 2018

download

-
Revisi Dokumen-10 Januari 2018

download

-
10 Januari 2018

download

-
20 Desember 2017

download

-
13 Desember 2017

download

-
06 Desember 2017

download

-
22 November 2017

download

-
15 November 2017

download

-
01 November 2017

download

-
25 Oktober 2017

download

-
18 Oktober 2017

download

-
11 Oktober 2017

download

-
4 Oktober 2017

download

-
27 September 2017

download

-
13 September 2017

download

-
06 September 2017

download

-
30 Agustus 2017

download

-
23 Agustus 2017

download

-
16 Agustus 2017

download

-
09 Agustus 2017

download

-
02 Agustus 2017

download

-
26 Juli 2017

download

-
19 Juli 2017

download

-
12 Juli 2017

download

-
14 Juni 2017

download

-
07 Juni 2017

download

-
24 Mei 2017

download

-
17 Mei 2017

download

-
10 Mei 2017

download

-
03 Mei 2017

download

-
26 April 2017

download

-
12 April 2017

download

-
22 Maret 2017

download

-
15 Maret 2017

download

-
01 Maret 2017

download

-
22 Februari 2017

download

-
08 Februari 2017

download

-
01 Februari 2017

download

-
18 Januari 2017

download

-

UNDANG - UNDANG (UU) MEREK REPUBLIK INDONESIA

download

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

download

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

download

Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

PERATURAN PEMERINTAH (PP) BIDANG MEREK

download

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek ditetapkan Tanggal 29 Agustus 1995

download

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993 .

download

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERATURAN MENTERI (Permen) BIDANG MEREK

download

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bidang Merek

download

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Formulir Permohonan Merek

TENTANG KOMISI BANDING                          JADWAL KOMISI BANDING                    SUSUNAN KOMISI BANDING

                                

UU no 15 tahun 2001 tentang merek mengatur komisi banding pada pasal 33:

  • Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual.
  • Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.
  • Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
  • Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.
  • Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan

Pasal 34 mengatur mengenai peraturan pemerintah yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek. Ketentuan umum memuat:

  • Komisi Banding Merek, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual.
  • Undang-Undang adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
  • Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Merek.
  • Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.(/li>

Tugas dan fungsi KBM diatur dalam pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2005 yaitu:

  • Komisi Banding mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang.
  • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Banding menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan banding.
  • Dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding, Ketua Komisi Banding membentuk majelis yang anggotanya berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang Pemeriksa Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantive terhadap permintaan pendaftaran Merek yang ditolak.
  • Dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding
  • Dalam hal Anggota Majelis Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai Anggota Majelis atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Komisi Banding menetapkan penggantinya yang berasal dari anggota Komisi Banding.
  • Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
  • Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.
  • Sekretaris dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh staf yang berasal dari Direktorat Jenderal.
  • Tata kerja dan tugas Sekretariat Komisi Banding diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Banding.

Visi dan Misi DJKI

VISI
Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum dan menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional

MISI
Mewujudkan pelayanan dan penegakan kekayaan intelektual yang berkualitas

Statistik Portal Web DJKI

1645

Kemarin

16517

Bulan Ini

336

Customer Online